:

bahwa Faktur Pajak belum dilaporkan oleh PKP Penjual dan KPP domisili PKP Penjual belum menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak yang belum dilaporkan PKP Penjual tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KEP-754/PJ./2001 Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan;

:

bahwa PT. APP selaku PKP Penjual telah menyetor dan melaporkan Faktur Pajak tersebut ke KPP Pratama Cilegon, namun karena pelaporannya secara manual di KPP Pratama tidak bisa merekam data tersebut, agar data tersebut dapat direkam maka KPP Pratama Cilegon mengirimkan dokumen tersebut ke Dirjen Pajak Pusat agat data tersebut bisa direkam;

:

bahwa koreksi Terbanding atas pajak masukan sebesar Rp 18.840.000,00 dengan dalil jawaban konfirmasi menyatakan tidak ada, dengan perincian faktur pajak sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding menyatakan faktur pajak masukan tersebut telah dibayar dan dilaporkan oleh PKP lawan transaksi ke KPP Pratama Cilegon, namun ditolak oleh KPP karena belum e-SPT (manual).

bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 dan 7 April 2014, Terbanding dan Pemohon Banding melakukan uji bukti atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 18.840.000,- yang terdiri atas Faktur Pajak a.n PT. APP Nomor 010.000-10.000000007 dengan PPN sebesar Rp 18.000.000,- dan Faktur Pajak Nomor 010.000-10.000000009 dengan PPN sebesar Rp 840.000,- terhadap dokumen- dokumen berupa Invoice, Faktur Pajak, Bukti Pembayaran, Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dan Rekening Koran atas Pembayaran 2 Invoice dan Faktur tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti tersebut Terbanding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi yang menyatakan tidak ada,

2. Rincian koreksi Pajak Masukan sebagai berikut :

3. Penelitian atas bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Banding pada saat uji bukti sebagai berikut :Koreksi Faktur Pajak Nomor 010.000-10.000000007 bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menunjukkan bukti bank paymentvoucher, permohonan pembayaran (invoice), kuitansi pembayaran, letter of acceptance, purchase order, izin usaha jasa konstruksi, bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) nomor 000018/PPH4, rekening koran, bahwa berdasarkan bukti invoice diketahui bahwa transaksi dengan PT.APP senilai Rp 180.000.000,- merupakan pembayaran uang muka pekerjaan Piping Discharge-Test Bed (30% dari nilai kontrak), bahwa berdasarkan bukti bank payment voucher diketahui bahwa pembayaran sebesar Rp 196.920.000,- merupakan nilai net atas pembayaran invoice nomor 007/APP-INV/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 (include PPN) dikurangi dengan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp 1.080.000, bahwa bukti rekening koran yang ditunjukkan Pemohon Banding hanya memuat keterangan mengenai nomor bilyet giro tanpa keterangan nama dan nomor rekening pihak penerima pembayaran sehingga Terbanding tidak dapat melihat adanya keterkaitan rekening koran tersebut dengan transaksi yang dilakukan Pemohon Banding.

Koreksi Faktur Pajak Nomor 010.000-10.000000009

bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding menunjukkan bukti bank paymentvoucher, permohonan pembayaran (invoice), kuitansi pembayaran, Faktur Pajak, purchase order, shipping notice, purchase receipt, bahwa berdasarkan bukti invoice dan Faktur Pajak diketahui bahwa transaksidengan PT. APP senilai Rp 8.400.000,- merupakan pembayaran pengadaan panel control for booster pump, bahwa berdasarkan bukti bank payment voucher diketahui bahwa pembayaran sebesar Rp 9.240.000,- merupakan pembayaran invoice nomor 009/APP-INV/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 (include PPN), bahwa bukti rekening koran yang ditunjukkan Pemohon Banding hanya memuat keterangan mengenai nomor bilyet giro tanpa keterangan nama dan nomor rekening pihak penerima pembayaran sehingga Terbanding tidak dapat melihat adanya keterkaitan rekening koran tersebut dengan transaksi yang dilakukan Pemohon Banding,

4. bahwa ketentuan KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 hanya mengatur prosedur pengujian arus barang dan atau arus uang untuk jawaban klarifikasi belum/tidak diterima.

bahwa prosedur pengujian arus barang dan atau arus uang tidak dapat digunakan untuk jawaban klarifikasi yang dijawab “tidak ada” sehingga sepanjang belum ada ralat jawaban dari KPP tempat PKP Penjual terdaftar atau bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa atas PPN tersebut memang sudah disetor ke kas Negara maka koreksi yang dilakukan Terbanding adalah benar.

bahwa dalam Berita Acara Uji Bukti tersebut Pemohon Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa data yang diberikan oleh Pemohon Banding sudah lengkap dan memenuhi persyaratan pengkreditan Faktur Pajak yang diterima dari lawan transaksi.

bahwa data yang diberikan oleh Pemohon Banding telah membuktikan bahwa PPN atas 2 Faktur Pajak tersebut telah lunas dan dibayarkan kepada pihak lawan transaksi.

bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti, fakta dan keterangan yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen-dokumen berupa account statement, Surat permohonan pembayaran dari PT. APP no 007/APP- INV/VIII/2010 tanggal 3-08-2010, Purchase Order no ID-31019717 tanggal 27-08-2010, Bank payment voucher No DIP 101000264, kuitansi pembayaran No 007/APP/KW/VIII/2010, terbukti terdapat pembayaran atas Faktur Pajak Masukan No: 010-000-1000000007 tanggal 30/08/2010 sebesar Rp 18.000.000,00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen-dokumen berupa account statement, Surat permohonan pembayaran dari PT. APP no 006/APP- INV/VIII/2010 tanggal 3-08-2010, Purchase Order no ID-31019717 tanggal 27-08-2010, Purchase Order No.ID-31019506 Tanggal 5-8-2010, Purchase Receipt No ID-32032097 tanggal 31-08-2010, Bank payment voucher No DIP 101000268, kuitansi pembayaran No 006/APP/KW/VIII/2010, terbukti terdapat pembayaran atas Faktur Pajak Masukan No: 010-000-1000000009 tanggal 15/08/2010 sebesar Rp 840.000,00.

bahwa terkait dengan dalil kedua faktur pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP Penjual, menurut pendapat Majelis hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan Pemohon Banding.

bahwa Majelis berkeyakinan Pemohon Banding sudah melakukan pembayaran faktur pajak masukan nomor No: 010-000-1000000007 tanggal 30/08/2010 sebesar Rp 18.000.000,00 dan nomor 010-000-10.00000009 tanggal 15/08/2010 sebesar Rp 840.000,00 sehingga dapat dikreditkan.

bahwa pasal 16F Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur : “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar”.

bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas 2 (dua) faktur pajak masukan sebesar Rp 18.840.000,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalam sengketa pajak masa pajak Oktober 2010 ini, Terbanding dalam SKPKB Nomor 00611/207/10/055/12 Tanggal 27 April 2012 yang diterbitkan tanggal 27 April 2012 menghitung banyaknya bulan dalam sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP sebanyak 24 bulan.

bahwa menurut pendapat Majelis, perhitungan banyaknya bulan dalam SKPKB a quo yang menghitung banyaknya bulan dalam sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP seharusnya adalah 18 bulan, oleh karenanya dalam putusan ini, Majelis menghitung banyaknya bulan dalam sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP adalah sebanyak 18 bulan.