:

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Nomor LAP-144/WPJ.19/KP.02/2009 tanggal 11 September 2009, Angka Romawi II Huruf E angka 8 halaman 22 diketahui bahwa perhitungan DPP PPN Keluaran Masa Pajak Januari s.d Desember 2007 adalah sebagai berikut :

:

bahwa koreksi sebesar Rp7.820.210.712,00 berasal dari jumlah pada akun akun GLsebagai berikut :

:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan dan Surat Uraian Banding Terbanding diketahui bahwa terdapat koreksi penyerahan kepada bukan pemungut PPN sebesar Rp7.820.213.712,00 dengan alasan karena terdapat pemberian BKP secara cuma- cuma berupa hadiah yang tidak dipungut PPN untuk tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut :

bahwa menurut Terbanding, koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2007 adalah sebesar 1/12 x Rp7.820.213.712,00 = Rp651.684.476,00;

bahwa menurut Pemohon Banding, seharusnya jumlah PPN yang kurang dibayar pada setiap Masa Pajak adalah mencerminkan nilai koreksi yang terjadi pada Masa Pajak yang bersangkutan, namun Terbanding membagi rata nilai koreksi (prorata 12 bulan);

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 tanggal 31 Juli 1987 tentang Pedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dinyatakan “Dalam hal Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu) Masa Pajak, apabila jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga tidak dapat dihitung dengan pasti, maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) banding jumlah Masa Pajak dikalikan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak/kurang dibayar sebagaimana dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak;

bahwa selanjutnya angka Romawi II.4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-32/PJ.3/1988 tanggal 28 Juli 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN-124) menyatakan “Apabila karena suatu hal jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing Masa Pajak tidak dapat diketahui secara pasti, maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelah dikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masing-masing Masa Pajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak”;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secara pasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing Masa Pajak maka perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) banding jumlah Masa Pajak selama setahun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding Terbanding diketahui bahwa dari account61020202 yang menjadi objek PPN menurut Terbanding adalah sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding keberatan atas penyerahan giro sebesarRp.2.512.432.252,00, yang terdiri dari :

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan perincian koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Januari 2007 yang disengketakan oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut :

                                                                        

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2007 yang masih masih menjadi sengketa adalah sebesar Rp209.369.338,25 (Masa Pajak Januari – Desember 2007 = Rp209.369.338,25 x 12 bulan = Rp2.512.432.059,00, terdapat selisih dengan buktiPemohon Banding yang menyatakan sebesar Rp2.512.432.252,00);

bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa untuk Masa Pajak Januari 2007 tidak terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Promosi-Barang Promosi dan Hadiah yang tercatat dalam akun GL 61020202, karena transaksi tersebut adanya di Masa Pajak Maret sebesar Rp25.057.957,00 dan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00;

bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding sesuai dengan Surat Banding dan Surat Bantahannya untuk Masa Pajak Januari 2007 adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa karena tidak terdapat objek sengketa untuk Masa Pajak Januari 2007, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2007 yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp209.369.338,25 tidak dapat dipertahankan;