:

bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keabsahan credit note yang disengketakan karena tidak terdapat dokumen yang memadai yang menjadi dasar diterbitkannya credit note;

:

bahwa menurut Pemohon Banding, mekanisme pembetulan faktur pajak standard yang diatur dalam Kep-DJP Nomor: 159/PJ./2006 tanggal 31 oktober 2006, mengenai prosedur pembetulan PEB tidak pernah diatur secara tegas dan terinci, bagaimana pembetulan seharusnya dilakukan, mengingat antara PEB dan faktur pajak standard terdapat perbedaan yang jelas dalam penerbitannya. Faktur pajak standard dapat diterbitkan oleh PKP sendiri sedangkan PEB merupakan formulir yang harus dilegitimasi oleh Pihak Dirjen Bea dan Cukai. Menurut Pemohon Banding alasan yang diberikan cukup membingungkan serta kurang jelas, sedangkan sepengetahuan Pemohon Banding, hingga saat ini belum pernah ditemukan adanya aturan tertulis yang dapat digunakan untuk pembetulan PEB serta kepastian hukum akibat pembetulan PEB tersebut;

bahwa sehubungan hal tersebut, Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa seharusnya pihak pemeriksa menghitung Credit Note sebagai pengurang penjualan ekspor dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak atas BKP Ekspor Masa Pajak Januari s/d Desember Tahun 2007;

:

bahwa dari data dan keterangan yang terdapat dalam berkas banding serta keterangan dan bukti-bukti yang dikemukakan dalam sidang dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Penjualan Ekspor senilai Rp6.699.543.208,00 karena tidak dapat meyakini Credit Note yang diterbitkan oleh Pemohon Banding atas invoice yang telah diterbitkan untuk penjualan ekspor;

bahwa menurut Terbanding, seharusnya Pemohon Banding menerbitkan faktur pajak pengganti sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan DJP Nomor: PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006;

bahwa menurut Pemohon Banding , dalam uraiannya Terbanding tidak mempertimbangkan pada kondisi serta fakta yang terjadi dalam transaksi ekspor tetapi hanya berpegang pada mekanisme prosedur administrasi sehubungan dengan credit note yang terjadi atas penjualan ekspor, hal ini dapat dilihat dalam pendapat pihak Terbanding bahwa atas kesalahan penulisan atau kesalahan pengisian atas penjualan (ekspor) yang telah diterbitkan Faktur Pajaknya (PEB) tidak dapat dibuatkan Nota Kredit, namun dibetulkan dengan cara Faktur Pajak Pengganti dengan tata cara sebagaimana disebutkan dalam lampiran VIII, Peraturan DJP Nomor: PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Tatacara Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, atau cacat atau salah dalam penulisan,

bahwa mekanisme pembetulan faktur pajak standard yang diatur dalam Kep-DJP Nomor: 159/PJ./2006 tanggal 31 oktober 2006, mengenai prosedur pembetulan PEB tidak pernah diatur secara tegas dan terinci, bagaimana pembetulan seharusnya dilakukan, mengingat antara PEB dan faktur pajak standard terdapat perbedaan yang jelas dalam penerbitannya. Faktur pajak standard dapat diterbitkan oleh PKP sendiri sedangkan PEB merupakan formulir yang harus dilegitimasi oleh Ditjen Bea dan Cukai ;

bahwa berdasar penelitian Majelis, sengketa yang menyangkut Penjualan Ekspor ada relevansinya dengan sengketa Peredaran Usaha pada pemeriksaan / penetapan yang menyangkut PPh Badan Tahun pajak 2007 atas nama Pemohon Banding yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.52470/PP/M.IIA/15/2014;

bahwa dalam proses sidang pemeriksaan atas sengketa PPh Badan, Pemohon Banding mengemukakan bukti-bukti pendukung yang terdiri dari :

bahwa setelah meneliti bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon Banding dikaitkan dengan penjelasan tentang pencatatan jurnal sehubungan adanya credit note karena sebab-sebab tersebut di atas, dengan mengingat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar USD919.930,90 sesuai rincian (akun 601.03.000) adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti dan keterangan Pemohon Banding berkenaan dengan credit note yang menjadi dasar koreksi Terbanding dapat diterima dan Majelis menilai bahwa kejadian yang meliputi transaksi sehingga terbit credit note adalah wajar dan bukan merupakan sesuatu yang direkayasa;

bahwa sejalan dengan hasil pemeriksaan Majelis atas sengketa Penjualan Ekspor, ternyata terdapat cukup bukti yang mendukung alasan banding yang diajukan Pemohon Banding, dengan demikian maka Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPN Penjualan Ekspor sebesar Rp6.699.543.200,00 tidak dapat dipertahankan;