:

bahwa koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan yang dilaporkan melalui SPT Masa PPN Pembetulan Ke-2 untuk Masa Pajak Maret 2006 sudah benar sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UU KUP;

:

bahwa Pemohon Banding dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

:

bahwa pokok sengketa yang dapat disimpulkan Majelis adalah Pemohon Banding menyatakan Lebih Bayar PPN Masa Pajak Maret 2006 seharusnya adalah (Rp 286.756.270,00) dan minta direstitusi, yang berasal dari perhitungan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Masa bulan Maret 2006 PPN Pembetulan ke 2 tanggal 5 Februari 2009;

bahwa menurut Terbanding PPN Kurang Bayar Masa Pajak Maret 2006 adalah sebesar Rp694.272.020,00 yang berasal dari perhitungan Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan sebesar Rp347.136.010 ditambah sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) UU KUP sebesar Rp347.136.010,00 berdasarkan SPT Masa PPN bulan Maret 2006 Pembetulan ke 1 tanggal 19Januari 2007 yang dilakukan koreksi oleh Pemeriksa;

bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding seharusnya SKP PPN Masa Maret 2006 adalah Nihil sebagaimana SKP yang pertama dan menurut Terbanding diterbitkan SKPKB karena Pemeriksa melakukan koreksi terhadap kredit pajak Pemohon Banding;

bahwa pada awalnya Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Masa Pajak Maret2006 tersebut dengan Nomor : 00025/507/06/727/10 tanggal 02 Februari 2010 dengan nilai Kurang Bayar sebesar Nihil, akan tetapi oleh Terbanding karena disadari ada kesalahan maka dilakukan pembetulan sesuai Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dengan menerbitkan Keputusan Nomor : KEP-01/WPJ.4/KP.0703/2010 tanggal 28 April 2010 dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp694.272.020,00;

bahwa atas pembetulan berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tersebut, Pemohon Banding tidak setuju karena dipandang tidak tepat dimana pembetulan dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 seharusnya adalah untuk hal yang tidak ada sengketa, dan menurut Pemohon Banding ada sengketa pada yang dibetulkan tersebut yaitu berupa jumlah nominal Kurang Bayar PPN Masa Maret 2006;

bahwa atas pendapat Pemohon Banding tersebut, Terbanding menyatakan pembetulan Surat Ketetapan Pajak Nihil menjadi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak Maret 2006 tersebut bisa dilakukan secara jabatan oleh Terbanding berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 karena pada Surat Ketetapan Pajak Nihil yang dibetulkan tersebut terdapat kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu kekeliruan pengkreditan Pajak Masukan dimana yang diacu pada Surat Ketetapan Pajak Nihil yang dibetulkan adalah SPT Masa Maret 2006 Pembetulan ke 2, padahal seharusnya mengacu pada SPT Masa Maret 2006 pembetulan ke 1 karena SPT Masa Maret 2006 pembetulan ke 2 dilakukan oleh Pemohon Banding lebih dari 2 tahun, yang telah dilakukan koreksi atas kredit pajak oleh Pemeriksa;

bahwa atas masalah pembetulan Surat Ketetapan Pajak Nihil menjadi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut Majelis berpendapat yang dibetulkan intinya bukan nominalnya tetapi keabsahan SPT yang diacu yang mengakibatkan nominalnya berubah, baik dalam Pajak Masukannya yang pada akhirnya juga nominal Lebih Bayarnya serta status direstitusi atau dikompensasikan, dan atas hal tersebut Majelis memandang nominalnya baik SPT Masa Maret2006 Pembetulan ke 1 dan ke 2 tidak dipersengketakan oleh Pemohon Banding dan yang dipersengketakan adalah SPT Masa Maret 2006 Pembetulan ke 2 diminta agar bisa diakui;

bahwa dengan demikian pembetulan yang dilakukan oleh Terbanding atas SKP Nihil menjadi SKP Kurang Bayar untuk Masa Pajak Maret 2006 masih sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa terhadap sengketa utama (sebab utama) yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu tentang keabsahan SPT Masa Maret 2006 Pembetulan ke 2 tanggal 5 Februari 2009 dimana sudah melebihi 2 tahun seperti yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi “Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”;

bahwa berdasarkan pasal dan ayat tersebut diatas, diatur bahwa SPT hanya dapat dibetulkan dalam jangka waktu tidak melebihi 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak untuk PPN Masa Maret 2006, akan tetapi bila telah melebihi waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak maka namanya bukan pembetulan SPT, tetapi Surat Pernyataan Tertulis dan dengan syarat belum dilakukan tindakan pemeriksaan;

bahwa pembetulan SPT PPN Masa Maret 2006 yang dilakukan oleh Pemohon Banding pada tanggal 5 Februari 2009 adalah sudah melebihi jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak Maret 2006 bahwa Majelis memandang Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 harus dikaitkan dengan ayat-ayat selanjutnya, yaitu bila dikaitkan dengan ayat (3) yang dimaksud yaitu pengungkapan adanya ketidakbenaran SPT tersebut dimaksudkan untuk agar tidak dilakukan penyidikan, dan bila dikaitkan dengan ayat (4) dengan kesadaran sendiri mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran SPT yang telah disampaikan mengakibatkan rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil adalah yang dimaksud rugi fiskal dalam Pajak Penghasilan;

bahwa Majelis memandang rugi fiskal atau rugi akuntansi tersebut pengertiannya yaitu penghasilan/pendapatan lebih kecil dari biaya-biaya yang bisa dikurangkan terhadap penghasilan tersebut, sehingga terjadilah kerugian, bukan dalam pengertian Lebih Bayar dalam PPN menjadi lebih kecil;

bahwa didalam PPN tidak dikenal adanya rugi fiskal/akuntansi, yang dikenal yaitu bila Pajak Keluaran-Pajak Masukan menghasilkan negatif (Lebih Bayar) itu bukan sebagai rugi ataupun bila dibetulkan negatif (Lebih Bayar) nya menjadi lebih kecil bukan berarti rugi menjadi lebih kecil seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan fakta pembetulan SPT Masa PPN Maret 2006 adalah tidak dengan pernyataan tertulis tersendiri (bukan formulir SPT Masa PPN) dan tidak dipenuhinya salah satu dari Pasal 8 ayat (4) a, b, c, d, maka pembetulan ke 2 SPT Masa PPN Maret 2006 tidak bisa dianggap sebagai pembetulan seperti yang dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor : KEP-01/WPJ.4/KP.0703/2010 tanggal 28 April 2010 sebagai pembetulan SKP Nihil Nomor : 00025/507/06/727/10 tanggal02 Februari 2010 yang kemudian mengakibatkan Kurang Bayar sebesar Rp694.272.020,00 adalah sudah benar, sehingga banding Pemohon Banding ditolak;