RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-53054/PP/M.IVB/16/2014

JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai

TAHUN PAJAK
2007

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.176.301.476,00;
Koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesarRp1.176.301.476,00

:

bahwa terdapat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak selain air bersih yang dilakukan oleh Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

:

bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2001 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

:

bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.176.301.476,00.

bahwa tentang dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa pada bagian konsideran “mengingat” yaitu penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 seharusnya belum dapat dilakukan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa dalam bagian mengingat angka 3 Keputusan, Terbanding menyatakan mengingat Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011.

bahwa Pasal 64 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 menyatakan:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan yang berkaitan dengan:f. proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007.

bahwa surat keberatan Pemohon Banding diterima pada tanggal 22 Februari 2012;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa sudah benar Terbanding mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dalam konsideran bagian mengingat pada Keputusan Terbanding Nomor: KEP-147/WPJ.10/2013 tanggal 28 Januari 2013.

bahwa dalam surat bandingnya halaman 4 angka 2 Pemohon Banding menyatakan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding tidak wajib untuk memungut PPN kepada pelanggan atas sambungan baru, yang terkait erat dengan penyerahan air bersih yang dibebaskan. Dimana pemasangan sambungan baru yang dibayar oleh pelanggan semata-mata untuk menvalurkan air bersih ke pelanggan, dan pipa/material tersebut adalah asset/aktiva tetap milik Pemohon Banding yang mana bisa diganti oleh pihak Pemohon Banding sehingga tidak ada Penyerahan Barang Kena Pajak.

bahwa dalam Surat Terbanding Nomor S-7707/PJ.07/2013 tanggal 12 Desember 2013 halaman 10, Terbanding menyatakan sebagai berikut:

bahwa dari bukti Pemohon Banding maupun bukti-bukti dari Terbanding antara lain Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui terdapat pendapatan non air antara lain pendapatan sambungan baru, pendapatan pemeriksaan air laborat, pendapatan sambung kembali, pendapatan pengganti meter air baru, pendapatan balik nama, pendapatan tes meter, pendapatan pindah taping, penerimaan cadangan dana meter dan pendapatan lainnya.

bahwa koreksi Terbanding adalah koreksi atas penyerahan non air yang PPN- nya harus dipungut sendiri.

bahwa atas penyerahan non air yang PPN-nya harus dipungut sendiri, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa sesuai dengan Pasal 4 angka 3 Undang-undang PPN disebutkan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Penjual.

bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, dapat diketahui bahwa pemasangan sambungan pipa dan sejenis bukan termasuk Penyerahan yang tidak kena Pajak;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atauPenyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007, mengatur :

Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas penyerahan non air terutang PPN.

bahwa konsumen (penerima jasa) membayar melalui Pemohon Banding, kemudian Pemohon Banding membayar kepada rekanan (sebagai pemberi jasa) pada saat penyambungan pipa dan sejenisnya.

bahwa atas imbalan jasa penyambungan pipa dan sejenisnya yang dibayar oleh konsumen dan diterima oleh Pemohon Banding terutang PPN.

bahwa atas transaksi Pemohon Banding dan rekanan, Pemohon Banding akan menerima faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran.

bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding menyebutkan bahwa tidak menerbitkan faktur pajak keluaran atas transaksi dengan konsumen, dan atas transaksi dengan rekanan Pemohon Banding juga tidak menerima pajak masukan.

bahwa berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa atas penyambungan pipa dan sejenisnya terutang PPN dimana :·

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan bahwa mulai dari tahun 2012 Pemohon Banding sudah mengenakan dan melaporkan PPN atas penyerahan non air.

bahwa berdasarkan Kertas Kerja Penelitian Keberatan, koreksi DPP PPNsebesar Rp1.176.301.476,00 diperinci sebagai berikut:

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan perincian atas koreksi DPP PPN sebesar Rp1.176.301.476,00 sebagai berikut:

bahwa dari perincian menurut Pemohon Banding terdapat biaya balik nama dan jasa administrasi;

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 menyebutkan Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan ataupermintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

bahwa biaya balik nama dan jasa administrasi adalah bukan merupakan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang PPN, sehingga Majelis berpendapat bahwa biaya balik nama dan jasa administrasi bukan merupakan objek PPN;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas penerimaan sebesar Rp 65.520.000,00 terdiri dari:

bahwa dengan demikian maka DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri menurut Majelis adalah sebesar Rp1.110.781.476,00 , terdiri dari:

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.110.781.476,00 tetap dipertahankan, sedangkan koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp65.520.000,00 tidak dapat dipertahankan.