RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-53030/PP/M.XIIB/16/2014

JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai

TAHUN PAJAK
2010

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-465/WPJ.07/2013 tanggal 6 Maret 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00004/407/10/058/12 tanggal 19Januari 2012 Masa Pajak Desember 2010;

:

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan melaluiSurat Nomor: G.134/2012 tanggal 17 April 2012 yang diterima Terbanding tanggal 29Maret2012 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: PEM:01001752\058\mar\2012 tanggal 18 April 2012;

:

bahwa sehubungan telah terbitnya Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-465/WPJ.07/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00004/407/10/058/12 tanggal 19 Januari 2012 Masa Pajak Desember 2010 atas nama Pemohon Banding NPWP: 01.000.173.3.058.000 mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-465/WPJ.07/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00004/407/10/058/12 tanggal 19Januari 2012 Masa Pajak Desember 2010;

:

bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan- ketentuan formal;
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor: G.500/2013 tanggal 16 Oktober 2013, ditandatangani oleh XX, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor: G.500/2013 tanggal 16 Oktober 2013, dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: G.500/2013 tanggal 16 Oktober 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-465/WPJ.07/2013 tanggal 6Maret 2013 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00004/407/10/058/12 tanggal 19Januari 2012 Masa Pajak Desember 2010;

bahwa Surat Banding Nomor: G.500/2013 tanggal 16 Oktober 2013, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: G.500/2013 tanggal 16 Oktober 2013, memuat alasan- alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu tanggal 5 September 2013, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Undang- undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: G.500/2013 tanggal 16 Oktober 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap besarnya Pajak yang terutang sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-465/WPJ.07/2013 tanggal 6 Maret 2013 sebesar Rp134.201.888,00, dan Pemohon Banding memiliki kredit pajak sebesar Rp460.112.141,00, sehingga pengajuan banding memenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: G.500/2013 tanggal 16 Oktober 2013 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, 18 Oktober 2013 (tanggal stempel pos), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan dan dikirim pada tanggal 6 Maret 2013, sehingga dari sejak 6 Maret 2013 (tanggal stempel pos) sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 melebihi waktu 3 (tiga) bulan dan karenanya Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;