RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-52878/PP/M.IIIA/16/2014

JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai

TAHUN PAJAK
2010

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Faktur Pajak masukan sebesar Rp70.648.224,00 terdiri atas 3 (tiga) lembar faktur pajak;

:

bahwa berdasarkan faktur pajak yang dikoreksi tersebut, Terbanding telah melakukan klarifikasi ulang kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak Penjual terdaftar. Klarifikasi ulang dilakukan kepada 2 (Dua) Kantor Pelayanan Pajak untuk Masa Pajak Maret 2010 sebagaimana tercantum dalam Kertas Kerja Pemeriksaan;

:

bahwa koreksi terhadap Pajak Masukan (Kredit Pajak) Masa Maret 2010 yang terdiri atas 3 Faktur Pajak, dengan data sebagai berikut:

:

bahwa substansi Pokok sengketa banding adalah koreksi Terbanding atas Faktur Pajak masukan sebesar Rp70.648.224,00 terdiri atas 3 (tiga) lembar faktur pajak sebagaimana tercantum dalam Kertas Kerja Penelitian yang dalam proses Klarifikasi yang menyatakan tidak ada dan Klarifikasi Pajak Masukan yang belum ada jawaban;

bahwa koreksi Terbanding adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Uraian Banding, Laporan Penelitian Keberatan, menyatakan sebagai berikut:

bahwa koreksi terhadap Pajak Masukan (Kredit Pajak) Masa Maret 2010 sebesar Rp70.648.224,00 terdiri atas 3 (tiga) lembar faktur pajak, dengan data sebagai berikut:

bahwa dari dua surat klarifikasi ulang ke Kantor Pelayanan Pajak tersebut, sampai dengan laporan ini dibuat terdapat 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak yang memberikan jawaban, dan 1 (satu) Kantor Pelayanan Pajak yang belum memberikan jawaban dengan data sebagai berikut:

bahwa terdapat satu Kantor Pelayanan Pajak yang belum memberikan jawaban klarifikasi atas Faktur Pajak atas nama PT RAVINDO UTAMA NUSA Faktur Pajak Nomor 010-000-1000000020 tanggal 15-Mar-10 sebesar Rp6.960.000,00;

bahwa Terbanding adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Uraian Banding,Laporan Penelitian Keberatan menyatakan yang belum memberikan jawaban klarifikasi atas Faktur Pajak adalah sebesar Rp13.122.000,00;

bahwa terdapat selisih koreksi yang dilakukan Terbanding belum memberikan jawaban klarifikasi atas Faktur Pajak sebesar Rp6.162.000,00;

bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan koreksi dimaksud atas faktur pajak atau bukti pelunasan Pajak Pertambahan Nilai yang mana;

bahwa Majelis berpendapat atas koreksi Terbanding sebesar Rp6.162.000,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalah memisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda, yaitu antara penanggung jawab beban ( PKP Pembeli)/ (Pasal 16F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran ( PKP penjual)/ (Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudah dipungut, atau bahkan belum dipungut dan si penanggung jawab pembayaran tidak melaporkannya, maka yang harus bertanggung jawab adalah penanggung jawab pembayaran. Kecuali penanggung jawab pembayaran tidak dapat ditagih (tidak diketemukan), dan penanggung jawab beban tidak dapat menunjukan bukti asli pungutan, maka yang harus membayar adalah PKP Pembeli (Psl 9 (2) dan Psl 16F UU PPN).

bahwa Terbanding harus melakukan konfirmasi, memang mutlak harus dilakukan karena terkait dengan kebenaran Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh PKP Pembeli, namun demikian hal ini diperlukan lebih kepada pengawasan terhadap PKP penjual, apakah PPN yang telah dipungut oleh penjual tersebut telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN-nya, jika belum maka, Terbanding harus menindak lanjuti dengan menerbitkan skp berikut sanksi, dan bukan mengoreksi Faktur Pajak Masukan PKP pembeli.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan dokumen uji arus kas yang didukung dengan dokumen pendukung, telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon Banding telah melunasi Pajak Pertambahan Nilai terutang;

bahwa berdasarkan ketentuan a-quo, bahwa Majelis setelah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, berpendapat Pajak Masukan a-quo dapat dikreditkan;

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim” .

bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding