:

bahwa Pembayaran harga Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang pembayarannya melalui mata uang USD terdapat selisih pembelian sehingga atas selisih sebesar Rp22.586.623.890, atas selisih tersebut diakui sebagai penyerahan yang belum dilaporkan Pemohon Banding.

:

bahwa penjelasan peredaran usaha dan harga pokok penjualan telah Pemohon Banding jelaskan melalui surat banding Pemohon Banding dengan nomor AL/JKT/0912/009 tertanggal 02 Desember 2009 atas SKPKB PPh Badan No.00018/206/061062/08 tanggal 26 Juni 2008.

:

bahwa dalam persidangan, Majelis meminta agar Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan uji bukti dengan hasil sebagai berikut:

bahwa Berita Acara Pemeriksaan Alat Bukti tanggal 06 Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

Uraian Sengketa:

Koreksi SPP PPN yang terdiri dari:

Bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:
– Daftar rincian atas setiap ítem-item rekonsiliasi
– Payment voucher asli- Invoice asli
– Rekening Koran- General Ledger
– Faktur Pajak Asli Uraian Hasil Pemeriksaan Menurut Pemohon Banding

bahwa Koreksi sebesar Rp24.672.649.826 berasal dari Gross Up koreksi harga pokok penjualan (HPP) sebesar Rp24.004.084.084 yang berasal dari transaksi USD2,407,792.39 yang terdiri dari:

bahwa Pemohon Banding telah memperlihatkan bukti-bukti yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam hurf a sampai dengan h, kecuali untuk huruf f, kepada Terbanding. Pemohon Banding dan Terbanding secara bersama-sama telah melakukan Uji Bukti/Materi atas keseluruhan bukti-bukti tersebut. Dan ternyata tidak terdapat, ketidaksesuaian dan oleh karenanya Uji Bukti/Materi yang telah dilakukan hasilnya mendukung alasan-alasan Pemohon Banding sebagaimana tersaji dalam materi yang disampaikan sebelumnya. Berdasarkan hasil Uji Bukti/Materi sebagaimana diuraikan diatas, diperoleh kepastian, bahwa peredaran usaha yang dilaporkan Pemohon Banding untuk tahun 2006 sebesar Rp1.720.681.048.617 adalah benar dan oleh karena itu mohon agar Majelis berkenan membatalkan koreksi-koreksi Terbanding sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan h sebesar Rp24.672.649.826.
Uraian Sengketa:

bahwa koreksi sebesar Rp24.004.084.084, berasal dari transaksi sebesar USD2,407,792.39 dengan rincian sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian pada sengketa Peredaran Usaha, dimana Pemohon Banding telah menyerahkan dan memperlihatkan bukti-bukti kepada Terbanding, Pemohon Banding dan Terbanding secara bersama-sama telah melakukan pengujian bukti/materi atas keseluruhan bukti-bukti/materi tersebut.

bahwa dalam pengujian bukti/materi tersebut tidak terdapat ketidaksesuaian oleh karena Uji Bukti/Materi yang hasilnya sebagaimana disebutkan terdahulu merupakan bukti bahwa alasan-alasan banding terhadap koreksi-koreksi Terbanding adalah benar sebagaimana telah disampaikan dalam bentuk matrik sebelumnya.bahwa dengan demikian, arus hutang dagang adalah sebagai berikut:

bahwa mengingat arus hutang dagang menurut Pemohon Banding telah dilakukan Uji Bukti/Materi bersama antara Terbanding dan Pemohon Banding, dan hasilnya menunjukan tidak ditemukan koreksi atas HPP maka dengan sendirinya tidak ada koreksi HPP yang di Gross Up untuk mengoreksi jumlah Peredaran Usaha atau dengan kata lain Peredaran Usaha yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp1.720.681.048.617 adalah benar, sehingga DPP PPN dari Peredaran Usaha sebesar Rp1.720.681.048.617 dan mohon koreksi peredaran usaha (DPP) yang dilakukan Terbanding sebesar Rp24.672.649.826 dibatalkan.

bahwa perlu ditambahkan bahwa dalam nilai pembelian sebesar USD182,446,692.52 Terbanding belum menambahkan Reversing Journal Entries Quantity Discount Desember 2005 sebesar USD138,731.07 dan juga belum mengurangkan Accrual Quantity Discount Desember 2006 sebesar USD257,212.40.
Uraian Sengketa: Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp18.688.295.757 yang terdiri dariDPP atas:

Bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

bahwa koreksi sebesar Rp7.499.468.103 terdiri dari:

Perlu ditambahkan bahwa:

Bahwa dalam menghitung pelunasan atas hutang PPN Terbanding hanya memperhitungkan pelunasan PPN dari pembelian / Invoice USD, oleh karenanya untuk konsistensi PPN atas pembelian/Invoice IDR harus juga tidak diperhitungkan, maka mohon kepada Majelis agar koreksi Terbanding atas DPP PPN sebesar Rp151.134.611 dari pengujian arus hutang PPN dibatalkan.

bahwa dalam menghitung pelunasan atas PPN (Hutang dagang), Terbanding kurang/tidak memperhitungkan pelunasan PPN dari ketiga Rekening Koran tersebut terdahulu.

bahwa karena Terbanding tidak memberikan atas rekapan pelunasan hutang PPN (Masukan) dari masing-masing Rekening tersebut, maka Pemohon Banding tidak dapat memberikan rekonsiliasinya, namun demikian Pemohon Banding telah memberikan rekening-rekening tersebut dalam rekapitulasi pembayaran hutang PPN (Masukan) dari masing-masing rekening tersebut.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-undang KUP koreksi Terbanding harus berdasarkan bukti, yang menjadi dasar pembuatan rincian koreksi sebagai bahan rekonsiliasi namun hal tersebut tidak dapat diberikan oleh Terbanding, oleh sebab itu mohon agar Majelis membatalkan koreksi Terbanding atas DPP yang berasal dari pengujian arus hutang PPN sebesar Rp7.348.332.719. Uraian Sengketa:Sebagaimana telah disampaikan, koreksi dari pengujian arus piutang PPN (PPN keluaran) sebesar Rp11.188.827.654

Bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:
– Rekening Koran Bank ekonomi IDR dan USD
– Rekening Koran Bank BCA IDR dan USD
– Rekening Koran Bank Mega IDR
– Bukti penerimaan asli
– Payment voucher asli
– Invoice
– Slip bank asli
-General ledger
Uraian Hasil Pemeriksaan Menurut Pemohon Banding

bahwa koreksi DPP PPN dari pengujian arus piutang PPN (PPN Keluaran)sebesar Rp11.188.827.654 terdiri dari item-item sebagai berikut:

Perlu ditambahkan bahwa:

bahwa selisih atas saldo awal piutang PPN keluaran sebesar (Rp185.134.100) dan selisih atas PPN keluaran dari penjualan tahun 2006 sebesar Rp4.564.407 tidak diberikan rinciannya oleh Terbanding. Adapun saldo awal piutang PPN keluaran menurut Pemohon Banding yakni sebesar Rp17.236.688.301 telah sesuai dengan neraca/saldo akhir tahun 2005.

bahwa Pemohon Banding telah memperlihatkan bukti-bukti yang disampaikan atas sengketa angka 3,4,5 kepada Terbanding, Pemohon Banding dan Terbanding secara bersama-sama telah melakukan Uji Bukti/Materi atas keseluruhan bukti-bukti materi tersebut.

bahwa dalam pengujian bukti/materi tersebut tidak terdapat ketidaksesuaian dan oleh karenanya hasil Uji bukti/materi telah mendukung alasan-alasan Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding yang disengketakan sebagaimana dan sesuai dengan matrik yang telah diberikan/disampaikan sebelumnya.

bahwa Terbanding mengikuti penghasilan jasa dan reimbursement ongkos yang bukan merupakan unsur dalam arus piutang PPN keluaran atas penjualan kedalam arus piutang PPN keluaran.
Pencatatan berkaitan dengan penyerahan BKP/JKP adalah sebagai berikut:
Piutang (DPP) 100
Piutang PPN (Keluaran)10
Penjualan (DPP) 100
PPN Keluaran 10
Pencatatan berkaitan dengan pembelianBKP/Penerimaan JKP adalah sebagai berikut:
Pembelian (DPP) 70
PPN Masukan 7Utang (DPP) 70
Utang PPN (Masukan) 7
Pelaporan PPN dalam SPTM PPN PPN terutang (PK) 10
PPN Masukan (PM) (7)
PPN yang kurang dibayar(kas/bank) disetor ke Negara (3)

bahwa dengan pelaporan SPTM PPN dan pembayaran kekurangan sebagaimana contoh tersebut diatas selesai sudah pelaksanaan tagihan PKP berkaitan dengan pemungutan penyetoran perhitungan dan pelaporan PPN untuknya.

bahwa pencatatan piutang PPN (keluaran) muncul pada saat terjadi penyerahan BKP/JKP, dan berkutang atau habis apabila pembeli/penerima JKP telah mengangsur atau melunasi Piutang PPN (PK) tersebut sedangkan saldo Piutang PPN pada akhir masa PPN menunjukan adanya piutang PPN yang belum dilunasi.

bahwa pencatatan utang PPN (p. masukan) muncul pada saat pembelian BKP atau penerimaan JKP, dan berkurang atau habis apabila Pemohon Banding telah mengangsur atau melunasi utang PPN tersebut kepada penjual BKP atau pemberi JKP.

bahwa selama masih ada utang PPN yang belum dibayar maka dalam/pada suatu masa pajak akan tetap tercatat saldo hutang PPN (masukan).

bahwa pencatatan semacam ini dimaksimalkan untuk mengetahui atau mengawasi tentang masih ada atau tidaknya piutang PPN pada para customer, atau masih ada tidaknya hutang PPN masukan Pemohon Banding yang belum dibayar.

bahwa sedangkan kewajiban PPN Pemohon Banding sendiri dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sehingga tidak ada lagi PPN atas transaksi penjualan dan pembelian dalam contoh tersebut diatas yang belum dipenuhi, sehingga bila seandainya terjadi selisih, dari pengujian arus utang PPN maupun arus piutang antar PKP Penjual dan PKP Pembeli, maka atas selish tesebut bukan objek PPN, bahkan bila selisih tersebut mencapai 100% kalau dipaksakan akan terjadi pengenaan PPN atas PPN yang telah dipertanggungjawabkan melalui mekanisme PK-PM dalam SPT Masa PPN.
Menurut Terbanding:

bahwa koreksi DPP PPN diperoleh berdasarkan hasil ekualisasi dengan PPh Badan. Berdasarkan hasil pengujian bukti-bukti atas sengketa PPh Badan, Terbanding tetap mempertahankan koreksi yang ada.

bahwa dengan demikian, Terbanding juga tetap mempertahankan koreksi DPP PPN sejumlah Rp43.493.239.542,00.

bahwa rincian pendapat Terbanding atas sengketa DPP PPN sama dengan pendapat Terbanding pada sengketa PPh Badan.
Pendapat Majelis

bahwa koreksi Terbanding atas DPP PPN diperoleh berdasarkan hasil ekualisasi dengan PPh Badan yang didasarkan pada pengujian arus hutang dan arus piutang, saldo akhir hutang dan menggros-up untuk mendapatkan koreksi Peredaran Usaha, sedangkan Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti/dokumen untuk diuji bukti bersama-sama dengan Terbanding bahwa berdasarkan hasil pembuktian dalam persidangan bahwa:
– Koreksi peredaran usaha dengan menggros-up dari koreksi pembelian melalui arus hutang dagang sebesar Rp24.672.649.826,
– telah sesuai dengan SPT PPh Badan,
– Koreksi dari pengujian arus hutang PPN sebesar Rp7.499.468.103,
– yang terdiri dari PPN atas pembelian by product dimana invoice ditagih dalam rupiah, dan Terbanding kurang mencatat pelunasan hutang PPN,
– Koreksi dari pengujian arus piutang PPN Keluaran sebesar Rp11.188.827.654,
– telah terbukti telah dibuktikan melalui rekening Koran, bukti penerimaan asli, paymen voucher, invoice, slip bank dan General Ledger.

bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa Pemohon Banding telah membuktikan ketidak benaran koreksi Terbanding yang hanya dari analisa pengujian arus hutang dan arus piutang sehingga koreksi a quo tidak dapat dipertahankan, bahwa dengan demikian Majelis sepakat bahwa banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya.

bahwa dalam persidangan Majelis mengemukakan karena sengketa PPN terkait dengan koreksi di PPh Badan tahun pajak 2006 sehingga Majelis perlu mengacu pada Putusan atas sengketa mengkuti di PPh Badan a quo.

bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak nomor : Put-49899/PP/M.V/15/2014 yang telah diucapkan pada tanggal 15 Januari 2014, koreksi Terbanding untuk sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2006 terkait dengan koreksi pada DPP PPN masa Januari s.d. Desember 2006 dengan perincian:
– Koreksi Peredaran usaha sebesar Rp24.672.649.826,00
– Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp18.688.295.757,00, terdiri daria.
– Koreksi dari pengujian arus hutang PPN Rp7.499.468.103,00
– Koreksi dari pengujian arus piutang Rp11.188.827.654,00, dinyatakan tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan atas alat- alat bukti yang disampaikan dalam persidangan, Majelis sepakat untuk mengabulkan seluruhnyabanding Pemohon Banding danDPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dihitung kembali sebagai berikut:
– DPP PPN menurut Terbanding Rp1.086.238.771.045,00
– Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp43.493.239.542,00
– DPP berdasarkan hasil persidangan Rp1.042.745.531.503,00