Menurut Terbanding

:

bahwa berdasarkan LPPT, terhadap Form D tersebut Preferential Tarif ditangguhkan kemudian dikirim surat konfirmasi nomor: S-3711/KPU.01/2013 tanggal 14 Agustus 2013 kepada Ministry of International Trade and Industry Malaysia dan sampai dengan diterbitkan Skep belum mendapat jawaban;

Menurut Pemohon

:

bahwa Form D yang Pemohon Banding ajukan adalah benar yang diterbitkan oleh Negara Shipper yaitu Malaysia;

Menurut Majelis

:

bahwa menurut Terbanding, importasi yang dilakukan oleh PT. Jo Perkasa Synthetic Fiber Industries, diketahui Form D pada kolom 7 diuraikan satu item barang dengan diuraikan rincian barang untuk diberikan tarif Preferensi ATIGA origin criteria hanya di-declare satu “cth” sehingga mekanisme cara pengisian Form D tidak sesuai dengan ketentuan Operational Certification Procedures for the Rules of Origin of The ASEAN Trade in Goods Agreement 6(e) dan Overleaf Notes Form D point 4 dan point 5 dan terhadap Form D tersebut Preferential Tarif ditangguhkan kemudian dikirim surat konfirmasi nomor: S-3711/KPU.01/2013 tanggal 14 Agustus 2013 kepada Ministry of International Trade and Industry Malaysia dan sampai dengan diterbitkan Skep belum mendapat jawaban, sehingga Terbanding menetapkan importasi dengan PIB Nomor: 304982 tanggal 25 Juli 2013 dikenakan tarif Bea Masuk sebesar 5% (MFN);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan Terbanding karena menurut Pemohon Banding, Form D yang Pemohon Banding ajukan adalah benar yang diterbitkan oleh Negara Shipper yaitu Malaysia dan Tarif yang diberitahukan sudah sesuai tarif Asean Trade In Goods Agreement/Asean Industrial Cooperation Scheme (From D) dari Shipper Pemohon Banding;

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.011/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) disebutkan:
Pasal 1
Menetapkan tarif bea masuk atas. barang impor dari negara-negara ASEAN, yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Phillipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dalam rangka ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 3
Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Tarif bea masuk dalam rangka ATIGA yang lebih rendah dari tarif bea masuk umum hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ATIGA yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara ASEAN bersangkutan,
2. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas ATIGA dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ATIGA pada pemberitahuan impor barang, dan
3.Surat Keterangan Asal (Form D) dalarn rangka ATIGA lembar asli wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barangpada Kantor Pabean di pelabuhan pemasukan.

bahwa Terbanding telah melakukan konfirmasi Form D Nomor: KL-781769K-471725 tanggal 19 Juli 2013 kepada pihak penerbit Form D dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-3711/KPU.01/2013 tanggal 14 Agustus 2013 kepada Ministry of International Trade and Industry Malaysia perihal Confirmation of Certificate of Origin, namun sampai dengan persidangan terakhir Terbanding tidak dapat menunjukkan bukti jawaban atas surat tersebut.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Form D Nomor: KL-781769K-471725 tanggal 19 Juli 2013, pada kolon 1 tercantum nama eksportir Recron (Malaysia) Sdn Bhd, pada kolom 10 tertera nomor invoice PY/4152558551 tanggal 16 Juli 2013, pada kolom 7 tercantum jumlah dan jenis barang sama dengan invoice, dan pada kolom 8 tertera Origin Criterion “CTH”.

bahwa oleh berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor: PIB Nomor: 304982 tanggal 25 Juli 2013 mendapatkan preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).