Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-56119/PP/M.IXA/19/2014
Tinggalkan komentar15 Desember 2017 oleh anggi pratiwi
Keputusan Pengadilan Pajak
RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-56119/PP/M.IXA/19/2014
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-56119/PP/M.IXA/19/2014
JENIS PAJAK
Bea Masuk
Bea Masuk
TAHUN PAJAK
2013
2013
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah, koreksi Pembebanan Tarif Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, jenis barang berupa Aluminium Wheel of Motorcycle (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 140182 tanggal 12 April 2013 yaitu Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC- FTA) sebesar 5%, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) sebesar 10%;
|
Menurut Terbanding
|
:
|
bahwa dikarenakan Origin Criteria yang dipersyaratkan pada Product Specific Rule tidak sesuai dengan Agreement (Annex 3), maka terhadap barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 140182 tanggal 12 April 2013, pembebanan bea masuknya dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN);
|
|
Menurut Pemohon
|
:
|
bahwa Jiangsu Zhonglian Aluminium Co., Ltd merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan velg aluminium, produksi dan penjualan mempunyai hubungan kerjasama dangan yang baik di dalam negeri dan domestik seperti Wuyang-Honda Motors Co., Ltd., Sundiro Honda Motorcycle Co., Ltd, dan perusahaan lainnya, dan juga dengan bebearpa Perusahaan asing mempunyai hubungan bisnis yangn baik, serta memiliki hasil penjualan yang baik;
|
|
Menurut Majelis
|
:
|
bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-4968/KPU.01/2013 tanggal 20 Agustus 2013, berdasarkan hasil identifikasi jenis barang, nilai impor, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Aluminium Wheel of Motorcycle (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 140182 tanggal 12 April 2013 ditetapkan menjadi Pembebanan Tarif Bea Masuk (MFN) sebesar 10%.
bahwa menurut Terbanding, berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E133108100071266 tanggal 30 Maret 2013 kedapatan diragukan kebenarannya karena berdasarkan deskripsi produk pada kolom 7 Form E Nomor: E133108100071266 tanggal 30 Maret 2013 tersebut tidak terdapat dalam daftar produk yang termasuk dalam kriteria wholly obtained (WO), sehingga terhadap importasi tersebut tidak berhak atas fasilitas tarif bea masuk dalam rangka ASEAN – China Free Trade Agreement (AC-FTA) dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 10%.
bahwa menurut Pemohon Banding, importasi Pemohon Banding atas jenis barang Aluminium Wheel of Motorcycle (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 140182 tanggal 12 April 2013, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, Pembebanan Tarif Bea Masuk (AC-FTA) sebesar 5%, sesuai Form E Nomor: E133108100071266 tanggal 30 Maret 2013 adalah seluruh bahan dasarnya dihasilkan di negara China dan diproduksi di negara China, dan oleh karena itu memenuhi ketentuan dalam Rule 3: Wholly Obtained Products, khususnya huruf j) angka 4.
bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China.
bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s Republic Of China, dalam melaksanakan kerjasama ACFTAdimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Revised Operational Certification Procedures(OCP) For The Rules Of
Origin Of The Asean-China Free Trade Area.
bahwa berdasarkan Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area pada Rule 7 dinyatakan “The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:
(a) The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory, (b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA; (c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence submitted, (d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported, (e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right. bahwa berdasarkan Annex 3: Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of OriginOf The Asean-China Free Trade Area pada Rule 3 dinyatakan “Within the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:
(a) Plant and plant products harvested, picked or gathered there; (b) Live animals 2 born and raised there; (c) Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above; (d) Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there; (e) Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d),extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed; (f)Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law; (g) Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party; (h) Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (g) above; (i)Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purposes; and (j)Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragraphs (a) to (i) above; bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan “Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.
bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan “Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan “Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA) diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696.
bahwa bukti pendukung Terbanding adalah sebagai berikut:
T.1. Surat Nomor: S-1958/KPU.01/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Confirmation on Certificate of Origin,
T.2. Certificate of Origin-ACFTA (Form E) Nomor: E133108100071266 tanggal 30 Maret 2013,
T.3. Surat Jawaban konfirmasi dari Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People’s Republic of China Nomor: 201301088 tanggal 19 Agustus 2013.
bahwa hasil pemeriksaan Majelis atas dokumen impor dan bukti/dokumen pendukung Pemohon Banding dan Terbanding, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
|
MENIMBANG
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas barang impor berupa Aluminium Wheel of Motorcycle (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 140182 tanggal 12 April 2013, mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupa Aluminium Wheel of Motorcycle (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa atas barang impor berupa Aluminium Wheel of Motorcycle (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 140182 tanggal 12 April 2013, mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupa Aluminium Wheel of Motorcycle (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%.
MEMPERHATIKAN
Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.
Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.
MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4968/KPU.01/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT Honda Trading Indonesia Terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-007125/NOTUL/KPU- TP/BD.02/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupa Aluminium Wheel of Motorcycle (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 140182 tanggal 12 April 2013 mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil.
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-4968/KPU.01/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT Honda Trading Indonesia Terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-007125/NOTUL/KPU- TP/BD.02/2013 tanggal 07 Mei 2013, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas barang impor berupa Aluminium Wheel of Motorcycle (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, Klasifikasi Pos 1 s.d. 3 PIB Pos Tarif 8714.10.9030, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 140182 tanggal 12 April 2013 mendapat preferensi tarif skema AC-FTA dengan tarif bea masuk sebesar 5% Bebas 100%, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil.
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Sudirman S., SH, MH sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos. sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan sebagai Panitera Pengganti,
Sudirman S., SH, MH sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos. sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan sebagai Panitera Pengganti,
Putusan Nomor: Put.56119/PP/M.IXA/19/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis Hakim berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-010/PP/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dan Panitera Pengganti, sebagai berikut:
Sudirman S., SH, MH sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, MM sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan sebagai Panitera Pengganti,
Sudirman S., SH, MH sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, MM sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Pemohon Banding, serta tidak dihadiri oleh Terbanding.
PENGADILAN PAJAK 