:

bahwa telah dilakukan permintaan retroactive check kepada pihak issuing authority, Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China, melalui surat Kepala Kantor KPU BC Nomor: S-3340/KPU.01/2013 tanggal 31 Juli 2013, dan belum diterima jawaban dari pihak issuing authority;

:

bahwa Pemohon Banding telah mengimpor barang dengan PIB Nomor: 172655 tanggal 3 Mei 2013 preferensi tarif AC-FTA, yang kemudian berdasarkan SPTNP Nomor: SPTNP-008251/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 25 Mei 2013, Pemohon Banding harus membayar tagihan Bea Masuk dan PDRI sejumlah Rp36.709.000,00 karena preferensi tarif AC-FTA dibatalkan dengan alasan terdapat keraguan atas pemenuhan ketentuan mengenai Origin Criteria pada Form E yang berasal dari Zhejiang Entry Exit Inspection and Quarantine Bereau of the People’s Republic of China;

:

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat Nomor 81/KPU.01/BD.0205/2014 tanggal 30 Mei 2014, Perihal: Tanggapan atas jawaban dari penerbit SKA, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

2. Process Criterion for Textile and Textile Products – Working or Processing Carried Out on Non – Originating Materials that Confers Originating Status a. Fibres and Yarns,b. Fabric/Carpets andOther Textile Floor Coverings; Special Yarns, twine, cordage and ropes and cables and articles thereof;
Manufacture from :- Polymer (non-woven),– Fibres (non-woven),– Yarns (fabrics),– Raw or Unbleached Fabrics (finished fabrics); Through substantial transformation process of either :– Needle punching/Spin bonding/chemical bonding,– Weaving or knitting– crocheting or wadding or tufting; or–dyeing or printing and finishing; or impregnation, coating, covering or lamination;

d. bahwa berdasarkan overleaf notes disebutkan:

3. Origin Criteria: For exports to the above mentioned countries to be eligible for preferentia) treatment, the requirement is that either:
(iv) Products which satisfy the product specific rules provided for in attachment B of the Rules of Origin for the ACFTA shall be considered as products to which sufficient transformation has been carried out in a Party.

e. bahwa berdasarkan PSR tersebut jelas disebutkan untuk HS Code 6004.10 adalah produk yang telah mengalami proses lebih lanjut sehingga seharusnya masuk kedalam origin criteria Product Specific Rules (PSR),

f. bahwa berdasarkan overleaf notes disebutkan bahwa seharusnya untuk origin criteria Product Specific Rules pada kolom 8 Form E tertulis “PSR”.

3. bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas maka atas barang impor yang diberitahukan pada PIB Nomor 172655 tanggal 3 Mei 2013 ditetapkan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal yang sesuai dengan peraturan sehingga tidak dapat diberikan tarif bea masuk preferensi dalam skema ACFTA sesuai dengan PMK No. 117/PMK.011/2012 dan dikenakan tarif bea masuk umum (MFN) sesuai dengan PMK No. 213/PMK.011/2011.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan Terbanding dituangkan Keputusan Nomor KEP-5279/KPU.01/2013 tanggal 4 September 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya dan mempertahankan keputusan Terbanding tersebut, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terbanding mohon persamaan perlakuan (equal treatment) dan keputusan yang seadil-adilnya.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan denga Surat Nomor: 13/IJM/VIII/2014 bulan Agustus 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berkaitan dengan impor barang berdasarkan PIB Nomor 050500-00075-20130520-000149 tanggal 2 Mei 2013 Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kewajiban pajak sebesar Rp 40.788.000,- pada tanggal 2 Mei 2013. bahwa berdasarkan SPTNP Nomor 008251/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 telah ditetapkan kekurangan tarif yang harus dibayar sebesar Rp 36.709.000,.

bahwa kekurangan pembayaran pajak impor berdasarkan SPTNP Nomor:008251/NOTUL/ KPU-TP/BD.02/2013 tersebut, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran seluruhnya sebesar Rp 36.709.000,- pada tanggal 17 September 2013.

bahwa duduk perkara sengketa pajak Nomor 19-073940-2013 adalah karena Form E Nomor E133333330520382 tanggal 15 April 213 telah diragukan terhadap tanda tangan yang tertera dibandingkan dengan dengan daftar specimen tanda tangan yang ada pada Terbanding.

bahwa Pemohon Banding selaku importir telah melakukan konfirmasi kepada Shipper (Shaoxing County Ningyu Import and Export Co.. Ltd) mengenai keabsahan Form E Nomor E133333330520382 tanggal 15 April 213 yang telah mereka kirimkan sebagai salah satu dokumen impor;

bahwa berdasarkan penegasan melalui “Certification” yang diterbitkan oleh Zhejiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China bahwa benar Form E Nomor E133333330520382 telah diterbitkan oleh pejabat yang specimen tanda tangannya tercantum dalam “General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China pada tanggal 25 November 2013 yang telah ada di Indonesia.

bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan menimbang bahwa berdasarkan penegasan instansi terkait di negara eksportir bahwa Form E Nomor E133333330520382 adalah benar diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai butir 6 di atas, kiranya permohonan banding Pemohon Banding dapat dikabulkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,b. atau barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 disebutkan pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.
Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan,
-Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA), pada pemberitahuan impor barang,
-Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan, dan-Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding, dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa:
1. Invoice Nomor: 2013D28102Y08 tanggal 12 April 2013,2. Surat Keterangan Asal (Form E) nomor: E133333330520405 tanggal 26 April 2013.

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 172655 tanggal 3 Mei 2013diketahui kolom 19 diisi “Preferensi Tarif Importasi Asean-China” dengan kode “54” dan Certificate of Origin (CO) diisi keterangan “lihat lampiran” yang merujuk pada “Form E E133333330520405 tanggal 26 April 2013”.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E133333330520405 tanggal 26 April 2013 diketahui jenis barang berupa Knitted Fabric 1.042 Rolls tersebut pada Invoice Nomor: 2013D28102Y08 tanggal 12 April 2013 ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang berwenang di Zhejiang, China.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas surat jawaban konfirmasi dari penerbit Form E Zhejiang Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau of The People’s Republic of China Nomor: 33000013402 tanggal 8 Oktober 2013 diketahui bahwa jawaban retroactive menyebutkan “All the materials used such as FDY Yarn used in goods were of Chinese origin” meskipun disebutkan pula “the exporter failed to declare the name of the manufacture Shao Xing Mulinsen Textile Co. Ltd..

bahwa menurut Terbanding, jawaban konfirmasi tanpa disertai bukti-bukti pendukung sehingga masih diragukan pemasok tersebut bukanlah perusahaan manufaktur.

bahwa menurut Majelis, jawaban konfirmasi yang kurang memuaskan (“not satisfied”) sesuai Rule 18 (b) Revised OCP for ROO AC-FTA dapat dilakukan “request for verification visits to the exporting party”.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding mengimpor Knitted Fabric dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 172655 tanggal 3 Mei 2013 dan telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) Nomor: E133333330520405 tanggal 26 April 2013 berhak mendapat preferensi tarif dalam rangka skema AC-FTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA).