:

bahwa penetapan nilai pabean dilakukan dengan menambahkan nilai Invoice yang baru yaitu sebagai berikut: Invoice Nomor SOI20014681 tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan Nomor SOI20014686 tanggal 18 Juni 2013 sehingga total nilai pabean menjadi sebesar CIF SGD16,502.23;

:

bahwa harga yang tertera dalam PIB adalah harga yang Pemohon Banding berikan dan sudah Pemohon Banding bayarkan kepada shipper sesuai dengan aplikasi transfer bank UOB Indonesia Jakarta;

:

bahwa alasan Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding karena berdasarkan LHP kedapatan selisih lebih 12 coli (carton) yang tidak tercantum dalam Invoice Nomor S0120014680 tanggal 18 Juni 2013 dan terdapat 6 Invoice lainnya yang barang-barangnya tidak diberitahukan sehingga jumlah barang tidak sesuai dengan pemberitahuan (selisih lebih) sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor160/PMK.04/2010 harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 107365 tertanggal 24 Juni 2013 tidak dapat dijadikan nilai pabean sehingga penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II sampai dengan VI sesuai hirarki penggunaannya.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding tersebut dengan alasan bahwa terdapat kesalahan administrative dari TNT selaku ekspedisi dan PPJK Pemohon Banding atas harga yang diberitahukan dalam PIB.

bahwa menurut Pemohon Banding harga yang tertera dalam PIB adalah harga yang Pemohon Banding berikan dan sudah Pemohon Banding bayarkan kepada shipper sesuai dengan aplikasi transfer bank UOB Indonesia Jakarta.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan Surat Nomor PM/6J/0143/PGS/2014 tanggal 6 Juni 2014, Perihal: Surat Bantahan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding hal ini hanya kesalahan administrasi dan sudah diberikan klarifikasi kepada Terbanding dengan Surat Nomor PM-7J/0167/SK-PGS, Pemohon Banding mohon pengertian Pengadilan Pajak karena tidak ada maksud dari Pemohon untuk mengurangi jumlah/nilai pengirimannya.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 diketahui hal sebagai berikut:

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 disebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal 15 ayat (1): “Yang dimaksud dengan nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke Daerah Pabean….”.

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan: “Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.

bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk menyebutkan: “Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:

bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan bea masuk, menyatakan bahwa: Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

bahwa berdasarkan LHP kedapatan bahwa jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan yang diberitahukan di dalam PIB.

bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (1) PMK Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk disebutkan:

Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menunjukkan bahwa:

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan harga sehingga penetapan Terbanding sudah benar dan dipertahankan.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding dengan menetapkan nilai pabean barang atas impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 107365 tanggal 24 Juni 2013 berupa 3 jenis barang sesuai lampiran PIB, sesuai dengan keputusan Terbanding Nomor KEP-1026/WBC.06/2013 tanggal 22 Agustus 2013 sebesar CIF SGD16,502.33.