:

bahwa Terbanding mengenakan bea masuk MFN atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding, karena jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB Nomor 236524 tanggal 14 Juni 2013, pada box 8 Form E tertulis WO (Wholly Obtained) sehingga origin criterianya diragukan dan Terbanding membatalkan preferensi tarif AC-FTA dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN;

:

bahwa sebelum menerbitkan keputusan, seharusnya Terbanding memastikan bahwa permohonan konfirmasi telah diterima baik oleh pihak Shanghai Entry-Exit and Quarantine Bureau. Namun dalam kasus ini, Terbanding terburu-buru membuat keputusan. Sebuah keputusan yang tidak dilandasi oleh data dan informasi yang memadai, tentu akan menghasilkan keputusan yang berkualitas buruk;

:

bahwa Terbanding menyatakan alasan penolakan keberatan Pemohon Banding karena berdasarkan Rules of Origin For The Asean China Free Trade Area Rule 3, barang dari subpos 5208.42 yang diberitahukan dalam PIB Nomor 236524 tanggal 14 Juni 2013 memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dalam pembuatannya sehingga sulit untuk memenuhi kriteria “WO (Wholly Obtained)” oleh karena itu asal barang diragukan dan Form E Nomor E13310H161404023 tanggal 25 Mei 2013 digugurkan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pembebanan yang dilakukan Terbanding karena menurut Pemohon Banding pihak Terbanding tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa barang yang diimpor tidak termasuk dalam kategori Wholly Obtained;

bahwa memenuhi permintaan Majelis di dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Surat Nomor SR-140/KPU.01/2014 tanggal 10 Februari 2014 hal Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa: Pasal 1 angka 8 Surat uraian banding adalah surat Terbanding kepadaPengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa:

Pasal 36 ayat (2)
Bandingdiajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.

bahwa berdasarkan fotokopi Surat Pengajuan Banding Nomor BPP/005/DGI/XI/2013 tanggal 13 November 2013 yang terlampir pada surat permintaan SUB, Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-6079/KPU.01/2013 tanggal 1 Oktober 2013 dengan alasan sesuai surat banding terlampir.

bahwa berdasarkan hal-hal di atas, berikut ini Pemohon Banding sampaikan tanggapan/jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding berupa uraian penetapan tarif sebagai berikut:

bahwa sebagai tindak lanjut atas permohonan keberatan telah diadakan penelitian atas bukti-bukti pendukung dasar-dasar penetapan SPTNP dan data-data lain yang terkait.

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka Asean-China Free Trade Area (AC-FTA).

bahwa Terbanding mengenakan bea masuk MFN atas importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding, karena jenis barang dengan Pos Tarif HS 5208.42.00.90 pada box 8 Form E memiliki tingkat

kompleksitas yang tinggi untuk memenuhi kriteria “WO (Wholly Obtained)” berdasarkan Rule 3 ROO AC-FTA. Sehingga origin criteria diragukan dan Terbanding menangguhkan preferensi tarif AC-FTA dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN.

bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Terbanding dalam mengambil keputusan atas keberatan, Pemohon Banding melampirkan dokumen dan data-data berupa fotokopi PIB, SPTNP, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan Form E.

bahwa penelitian terhadap dokumen yang dilampirkan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan dokumen pelengkap pabean tersebut di atas, dapat disimpulkan, Form E Nomor E13310H161404023 tanggal 25 Mei 2013 untuk kolom 8 Origin Criterianya adalah WO (Wholly Obtained).

Bahwa sehubungan dengan keraguan atas Origin Criteria, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Rules Of Origin For The Asean-China Free Trade Area disebutkan bahwa:
Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to be originating and eligible for preferential concessions if they conform to the origin requirements under any one of the following.
(a) Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule 3 or,
(b) Products not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible under Rule 4, Rule 5 or Rule 6.

a. Plant and plant products harvested, picked or gathered there, 
b. Live animals born and raised there,
c. Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;
d. Product obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there,
e. Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraph (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed,
f. Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territotial waters of that party, provided that party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with intemational law,
g. Product of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a party or entitled to fly the flag of that party,
h. Products processed and/or made on board factoty ships registered with a Party or entitled to fly the flag of that party, exclusively from products referred to in paragraphs (g) above,
i. Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purpose, and
j. Goods obtained or produced in party solely from products referred to in paragraphs (a) to (i) above.

bahwa berdasarkan Revised Operational Certification Procedures for The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area, disebutkan 18 (a):
(a) The Customs Authority of the importing Party may request a retroactive check at random and/orwhen it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof,

(i) The request shall be made in writing, accompanied with a copy of the Certificate of Origin (Form E) and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the particulars given on the said Certificate of Origin (Form E) may be inaccurate, unless the retroactive check is requested on a random basis,
(ii) The Customs Authority of the importing Party may suspend the granting of preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the products to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, including imposition of customs duties at thehigher applied rate or equivalent amount of deposit, provided that they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of fraud,
(iii) The Customs Authority or the Issuing Authorities of the exporting Party receiving a request forretroactive check shall respond to the request promptly and reply not later than ninety (90) days after the receipt of the request.

bahwa berdasarkan Rules of Origin For The Asean China Free Trade Area Rule 3 di atas, barang dari subpos 5208.42 tidak termasuk dalam kategori Wholly Obtained.

bahwa untuk memastikan keabsahan Form E Nomor E13310H161404023 tanggal 25 Mei 2013 sebagaimana Revised OCP Rule 18 di atas, telah dilakukan konfirmasi ke Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People’s Republic of China melalui Surat Nomor S-2974/KPU.01/2013 tanggal 12 Juli 2013, tetapi sampai NPP ini dibuat belum ada jawaban.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Form E Nomor E13310H161404023 tanggal 25 Mei 2013 ditemukan origin criteria diragukan, sehingga Form E diragukan keabsahannya dan Terbanding membatalkan preferensi tarif AC-FTA dan ditetapkan berdasarkan tarif MFN.

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding berkeyakinan bahwa penetapan yang telah Terbanding buat dan dituangkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-6079/KPU.01/2013 tanggal 1 Oktober 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya Terbanding memohon agar Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya.

bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding maupun Pemohon Banding dalam persidangan.

bahwa menurut Majelis ketentuan dasar mengenai AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juncto Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’sRepublic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50).

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co- Operations between The Association Of South Asian Nations and The People’s Republic Of China (Persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule Of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang, yang diatur secara rinci dalam OperationalCertification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area.

bahwa PMK Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka AC-FTA yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

bahwa ROO/OCP AC-FTA merupakan perjanjian persetujuan negara- negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, perjanjian tersebut merupakan perjanjian antar negara- negara dalam rangka kerjasama ekonomi secara menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor oleh negara- negara ASEAN atau sebaliknya dan dari perjanjian tersebut disepakati bahwa dokumen resmi yang digunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi adalah SKA (Form E) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, negara-negara ASEAN dan China wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (Form E) yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA, sehingga walaupun SKA (Form E) telah ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA maka SKA (Form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi.

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend the Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nation And The Peoples Republic Of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republic Rakyat China), yaitu pada Annex 3 “Rules Of Origin For The Asean-China Free Trade Area”, dinyatakan:
Rule 2: Origin CriteriaFor the purposes of this Agreement, products imported by a Party shall be deemed to be originating and eligible for preferential concessions if they conform to the origin requirements under any one of the following:
Products which are wholly obtained or produced as set out and defined in Rule 3; or Products not wholly produced or obtained provided that the said products are eligible under Rule 4, Rule 5 or Rule 6.

bahwa pada Rule 3, disebutkan, sebagaimana kutipan berikut:
Rule 3: Wholly Obtained ProductsWithin the meaning of Rule 2 (a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in a Party:
a. Plant and plant products harvested, picked or gathered there, 
b. Live animals born a nd raised there,
c. Product obtained from live animals referred to in paragraph (b) above;
d. Products obtained from hunting, trapping, fishing, aquaculture, gathering or capturing conducted there,
e. Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d), extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath their seabed,
f. Products taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the territorial waters of that Party, provided that that Party has the rights to exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law,
g. Products of sea fishing and other marine products taken from the high seas by vessels registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party,
h. Products processed and/or made on board factory ships registered with a Party or entitled to fly the flag of that Party, exclusively from products referred to in paragraph (g) above,
i. Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or for recycling purpose, and
j. Goods obtained or produced in a Party solely from products referred to in paragraphs (a), to (i).

bahwa atas permasalahan keraguan Terbanding terhadap Origin Criteria yang tertera pada Form E tersebut, Terbanding menyatakan telah melakukan konfirmasi kepada pihak penerbit Form E yaitu Shanghai Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People’s Republic Of China dengan mengirimkan Surat Nomor S-2974/KPU.01/2013 tanggal 12 Juli 2013 hal: Confirmation on Certificate of Origin namun sampai dengan diterbitkan keputusan Terbanding, Terbanding belum mendapat jawaban konfirmasi dimaksud.

bahwa di dalam persidangan, Majelis telah meminta kepada Terbanding untuk menyampaikan jawaban konfirmasi dari pihak penerbit Form E yaitu Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di persidangan Pemohon Banding menyerahkan jawaban retroactive dari Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People’s Republic of China yaitu Surat Nomor 201301151 tanggal 28 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa produk berupa 100% Cotton Yarn Dyed Woven Fabric sebagaimana tercantum dalam Form E Nomor E13310H161404023 adalah benar berasal dari China. Seluruh bahan baku yang digunakan untuk membuat barang-barang tersebut seluruhnya berasal dari China sehingga uraian barang sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan origin criteria dari Asean China FTA, sehingga terhadap produk-produk tersebut tidak dapat diterapkan ketentuan PSR dan origin criteria di dalam kotak no 8 adalah “WO” (…the product 100% Cotton Yarn Dyed Woven Fabric under the Certificate of Origin No. E13310H161404023 were really originatedin China. Al the material used in the manufactured of the products were indeed wholly obtained in The People’s Republic of China. The above mentioned goods are all in conformity with the Asean Chia FTA origin Criterio. So, theproduct does not apply to PSR rules, and the Origin Criterion shown in box 8 should be “WO”).

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 236524 tanggal 14 Juni 2013 berupa 100% Cotton Yarn Dyed Woven Fabric, jumlah 12 roll, Negara Asal China, nilai pabean CIF USD2,779.36, dengan menggunakan Form E Nomor E13310H161404023 tanggal 25 Mei 2013 telah memenuhi persyaratan impor dalam skema AC-FTA.

bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan atas importasi barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 236524 tanggal 14 Juni 2013 berupa 100% Cotton Yarn Dyed Woven Fabric, jumlah 12 roll, Negara Asal China, nilai pabean CIF USD2,779.36, pada pos tarif 5208.42.00.90 dengan pembebanan BM 0% (AC-FTA).