Menurut Terbanding

:

bahwa pokok permasalahan adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk barang impor berupa Yokohama Brand Tyres 11R22.5 RY023, dan lain-lain (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), klasifikasi pos tarif 4011.10.00.00, Negara asal Thailand, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 307147 tanggal 26 Juli 2013, menjadi sebesar 15%;

Menurut Pemohon

:

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi berupa Yokohama Brand Tyres 11R22.5 RY023, dan lain-lain (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Thailand, yang diimpor dengan PIB Nomor: 307147 tanggal 26 Juli 2013 dengan klasifikasi pos tarif 4011.10.00.00 dan tarif bea masuk ATIGA sebesar 0%;

Menurut Majelis

:

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi berupa Yokohama Brand Tyres 11R22.5 RY023, dan lain-lain (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal Thailand, yang diimpor dengan PIB Nomor: 307147 tanggal 26 Juli 2013 dengan klasifikasi pos tarif 4011.10.00.00 dan tarif bea masuk ATIGA sebesar 0%;

bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6245/KPU.01/2013 tanggal 10 Oktober 2013, berdasarkan penelitian, importasi Yokohama Brand Tyres 11R22.5 RY023, dan lain-lain (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diimpor dengan PIB Nomor: 307147 tanggal 26 Juli 2013 menggunakan Form D Nomor: ID2013-0143864 tanggal 18 Juli 2013, berdasarkan pemberitahuan pada lembar PIB, diketahui bahwa barang yang diimpor adalah Yokohama Brand Tyres yang terdiri dari beberapa tipe/grade yang berbeda ukuran dan harga barang untuk masing-masing tipe juga berbeda. Form D Nomor ID2013-0143864 tanggal 18 Juli 2013 diketahui untuk keterangan uraian dari beberapa jenis barang pada kolom 7 dan keterangan Origin Criteria pada kolom 8 hanya tertera satu keterangan saja untuk beberapa jenis barang tersebut sehingga terhadap importasi tersebut ditetapkan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) sebesar 15%;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: QD87/SBAN/01 tanggal 27 September 2013 secara eksplisit menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-6245/KPU.01/2013 tanggal 10 Oktober 2013, Pemohon Banding mengemukakan alasan bahwa Form D yang diserahkan oleh shipper adalah Form D yang diterbit oleh instansi yang berkaitan dan seharusnya sah untuk dipergunakan untuk perolehan tarif preferential sesuai peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Barang yang Pemohon Banding impor 242 pcs adalah Ban baru yang terdiri dari banyak type dan atau series (dalam invoice ada 3 type/series), namun klasifikasi HS Code hanya 1 (satu) 4011.10.00.00 dan dituangkan ke dalam Form D hanya description nya saja, menurut hemat Pemohon Banding itu sudah mewakili untuk keabsahan Form D tersebut karena Form D dan Invoice saling berkaitan;

bahwa ketentuan ATIGA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2012, tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) juncto Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement (Pengesahan Perdagangan Barang ASEAN);

bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement, dalam melaksanakan kerjasama ATIGA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form D atau Surat Keterangan Asal Barang Form D, yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The ASEAN Rules of Origin;

bahwa Rule 6 Annex 8 OCP of ROO for ATIGA menyatakan “The issuing authority shall, to the best of its competence and ability, carry out proper examination, in accordance with the laws and regulations of the Member State, upon each application for a Certification of Origin (Form D) to ensure that:

(a)The application and the Certificate of Origin (Form D) are duly completed and signed by the authorised signatory;
(b) The origin of the product is in conformity with the provisions of Chapter 3 of this Agreement;
(c)The other statements of the Certificate of Origin (Form D) correspond to supporting documentary evidence submitted;
(d)Description, quantity and weight of goods, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;
(e)Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form D) shall be allowed provided that each item qualifies separately in its own right”;

bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2012, tanggal 17 Desember 2012 menyatakan “Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara ASEAN, yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;

bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2012, tanggal 17 Desember 2012 menyatakan “Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara- negara bersangkutan;
b.Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form D) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA), pada pemberitahuan impor barang;
c.Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form D) dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan
d.Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Ini, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum;

bahwa Terbanding menyerahkan fotokopi bukti/ dokumen berupa:
T.1. Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) tanggal 02 Agustus 2013;
T.2. Surat Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-4060/KPU.01/2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal Confirmation on Certificate of Origin;
T.3. Formulir Konsultasi untuk PIB Nomor: 307147 tanggal 26 Juli 2013;
T.4. Certificate of Origin – ATIGA (Form D) Nomor: ID2013-0143864 tanggal 18 Juli 2013;
T.5.Surat Director of Textile Division Acting Director, Bureau of Impor Administration Nomor: 0303.03/285 tanggal 03 Februari 2014 perihal Confirmation on Certificate of Origin;

bahwa Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti/ dokumen berupa:
P.1. Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-6245/KPU.01/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
P.2.Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-012716/NOTUL/KPU- TP/BD.02/2013 tanggal 02 Agustus 2013;
P.3. Surat Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-4582/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Penyetoran Jaminan Tunai;
P.4. Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp 91.439.000,00 (Keputusan Terbanding);
P.5. SSPCP tanggal 19 Oktober 2013 sebesar Rp 91.439.000,00 (Keputusan Terbanding);
P.6.Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) Tunai Nomor: 003688/JT/KBR/2013 tanggal 16 Agustus 2013 sebesar Rp 91.439.000,00;
P.7. Tanda Terima Setoran Pajak tanggal 23 Juli 2013;
P.8. Bukti Penerimaan Negara Impor tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp 67.733.000,00 (PIB);
P.9. SSPCP tanggal 23 Juli 2013 sebesar Rp 67.733.000,00 (PIB);
P.10. PIB Nomor: 307147 tanggal 26 Juli 2013 CIF USD 54,234.62;
P.11.Certificate of Origin ATIGA (Form D) Nomor: ID2013-0143864 tanggal 18 Juli 2013;
P.12.Invoice Nomor: BZ0241 tanggal 09 Juli 2013;
P.13.Packing List untuk Invoice Nomor: BZ0241 tanggal 09 Juli 2013;
P.14.Bill of Lading Nomor: OOLU2535394670 tanggal 15 Juli 2013;
P.15. Surat Keberatan Nomor: QE84/VIII/JKT/2013 tanggal 15 Agustus 2013;
P.16. Advice of Arrival of Remittance tanggal 25 Juli 2013;
P.17. Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 17 Oktober 2013;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, kedapatan sebagai berikut:

bahwa Terbanding melalui Surat Kepala Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-4060/KPU.01/2013 tanggal 30 Agustus 2013 meminta konfirmasi keabsahan Form D Nomor: ID2013-0143864 tanggal 18 Juli 2013 kepada Thailand Bureau of Foreign Trade Service, Departement of Foreign Trade, Ministry of Commerce selaku penerbit Form D;

bahwa Bureau of Import Administration, Departement of Foreign Trade, Ministry of Commerce Thailand selaku penerbit Form D melalui Surat Nomor: 0303.03/285 tanggal 03 Februari 2014 menjawab Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-4060/KPU.01/2013 tanggal 30 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Form D Nomor: ID2013-0143864 tanggal 18 Juli 2013 adalah sah dan benar diterbitkan untuk Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co. Ltd.;

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Form D Nomor: ID2013-0143864 tanggal 18 Juli 2013, tercantum eksportir Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co. Ltd., Thailand dan pada kolom 10 tertera Invoice Nomor: BZ0241 tanggal 09 Juli 2013, pada kolom 7 tercantum nama dan penerbit invoice: Sanko Progress MabisCorporation, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan, dan pada box 13 diberi tanda (√) sebagai The Third Country Invoicing. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa terdapat perbedaan nomor invoice pada kolom 10 dengan nomor invoice pada kolom 7 Form D sehingga Form D tidak memenuhi ketentuan Rule 23 Annex 8 OCP of ROO for ATIGA atau Rule 10 Overleaf Notes sebagai The Third Country Invoicing, melainkan termasuk kategori The Third Party Invoicing;

bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Invoice Nomor: BZ0241 tanggal 09 Juli 2013, invoice diterbitkan oleh Sanko Progress Mabis Corporation, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan;

bahwa Article 1 (a) ROO CEPT-AFTA menyatakan “Member State” means the individual parties to the CEPT-AFTA Agreement, i.e. Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam;

bahwa Article 2 (1) OCP of ROO for ATIGA menyatakan ASEAN means the Association of Southeast Asian Nations, which comprises Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao PDR, Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam;

bahwa Rule 23 Annex 8 OCP of ROO for ATIGA menyatakan:1.Relevant Government authorities in the importingMember State shall accept Certificates of Origin (Form D) in cases where the sales invoice is issued either by a company located in a third country or by an ASEAN exporter for the account of the said company, provided that the goods meet the requirements of Chapter 3 of this Agreement;2.The exporter shall indicate “thirdcountry invoicing” and such information as name and country of the company issuing the invoice in the Certificate of Origin (Form D);

bahwa Annex 7 OCP of ROO for ATIGA Rule 10 Overleaf Notes menyatakan “THIRD COUNTRY INVOICING: In caseswhere invoices are issued by a third country, “the Third Country Invoicing” box should be ticked (√) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7”;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Invoice Nomor: BZ0241 tanggal 09 Juli 2013 diterbitkan di Jepang (Japan) dan bahwa Jepang (Japan) bukan Negara anggota (member state) yang menandatangani persetujuan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan tidak termasuk kategori The Third Country Invoicing, melainkan termasuk kategori The Third Party Invoicing, sehingga atas importasi barang berupa Yokohama Brand Tyres 11R22.5 RY023, dan lain-lain (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 307147 tanggal 26 Juli 2013, tidak mendapat preferensi tarif bea masuk skema ATIGA;

Menurut Majelis

:

PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX

nama: Sudirman S., SH, MH

menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6245/KPU.01/2013 tanggal 10 Oktober 2013 yang merupakan penetapan penolakan keberatan Pemohon Banding atas SPTNP Nomor SPTNP-011491/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 19 Juli 2013 terhadap PIB dengan Nomor 307147 tanggal 26 Juli 2013 yang telah dilengkapi atau dilampiri asli Surat Keterangan Asal (SKA) Form D sebagai persyaratan mendapat preferensi tarif ATIGA dengan alasan Terbanding bahwa Form D Nomor ID2013-0143864 tanggal 18 Juli 2013 diketahui untuk keterangan uraian dari beberapa jenis barang pada kolom 7 dan keterangan Origin Criteria pada kolom 8 hanya tertera satu keterangan saja untuk beberapa jenis barang tersebut, maka oleh Terbanding disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB dengan Nomor 307147 tanggal 26 Juli 2013 tidak berhak mendapat preferensi tarif bea masuk dalam rangka ATIGA;

bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dengan penjelasannya UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan ”Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. ”Sengketa Pajak yang menjadi obyek pemeriksaan adalah Sengketa yang dikemukakan Pemohon Banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam Keputusan Keberatan. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan Banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang- undangan yang terkait yang mengatur demikian”;

bahwa ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) telah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement (Pengesahan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2);

bahwa dasar penetapan Terbanding karena berdasarkan pemberitahuan pada lembar PIB, diketahui bahwa barang yang diimpor adalah Yokohama Brand Tyres yang terdiri dari beberapa tipe/grade yang berbeda ukuran dan harga barang untuk masing-masing tipe juga berbeda. Form D Nomor ID2013-0143864 tanggal 18 Juli 2013 diketahui untuk keterangan uraian dari beberapa jenis barang pada kolom 7 dan keterangan Origin Criteria pada kolom 8 hanya tertera satu keterangan saja untuk beberapa jenis barang tersebut, maka disimpulkan bahwa atas importasi dengan PIB dengan Nomor 307147 tanggal 26 Juli 2013 tidak berhak mendapat preferensi tarif bea masuk dalam rangka ATIGA;

bahwa menurut Hakim dissenting, berdasarkan data pelengkap pabean berupa Invoice Nomor: BZ0241 tanggal 09 Juli 2013, Packing List untuk Invoice Nomor: BZ0241 tanggal 09 Juli 2013 dan Bill of Lading Nomor: OOLU2535394670 tanggal 15 Juli 2013, jenis barang yang diimpor hanya satu jenis barang, yaitu Yokohama Brand Tyres dengan ukuran yang berbeda, total terdapat 3 ukuran. Menurut Hakim dissenting, (SKA) Form D telah memenuhi persyaratan Operational Certification Procedures, seharusnya Terbanding tidak ipso-pacto langsung menolak memberlakukan prefferensi Tarif Bea Masuk ATIGA tetapi terlebih dulu dilakukan klarifikasi atau konsultasi kepada Negara penerbit SKA (Form D) otoritas Negara Thailand untuk menyelesaikan sengketa dimaksud;

bahwa Terbanding telah meminta konfirmasi keabsahan Form D Nomor: ID2013-0143864 tanggal 18 Juli 2013 dengan Surat Nomor: S-4060/KPU.01/2013 tanggal 30 Agustus 2013, kepada Bureau of Import Administration, Departement of Foreign Trade, Ministry of Commerce Thailand;

selaku penerbit Form D, Bureau of Import Administration, Departement of Foreign Trade, Ministry of Commerce Thailand dengan Surat Nomor: 0303.03/285 tanggal 03 Februari 2014 menjawab permintaan konfirmasi Terbanding, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Form D is authentic and was truly issued by the Departement of Foreign Trade (DFT) for Phisit Intergroup Co., Ltd., for the certain export under invoice No. BZ0241 dated 9 July 2013”;

bahwa ATIGA (Form D) merupakan perjanjian Internasional antara Pemerintah dengan Pemerintah, sehingga tidak mungkin pihak Pemohon Banding (swasta) melakukan konfirmasi kepada pemerintah Thailand untuk mencari bukti sah atau tidaknya Form D yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Thailand. Oleh karenanya Kami berpendapat bahwa Terbanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintah yang berkewajiban membuktikan sah atau tidaknya Form D berdasarkan hasil klarifikasi atau konsultasi atau konfirmasi yang tegas dari pejabat berwenang Thailand;

bahwa menurut Hakim dissenting karena barang impor telah dilengkapi persyaratan prefferensi tarif ATIGA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form D yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang Thailand dan telah dikeluarkan dari Negara Thailand, dan dokumen pengangkut berupa B/L juga diterbitkan dari Negara Thailand yang memuat barang impor berasal dari negara Thailand. Oleh karenanya Hakim dissenting berpendapat bahwa SKA (Form D) tersebut adalah sah dan mempunyai hak untuk mendapat preferensi Tarif Bea Masuk ATIGA;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.011/2012, tanggal 17 Desember 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA), apabila barang impor telah dilindungi/dilengkapi dengan SKA (Form D) yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang dan telah mencantumkan nomor referensi SKA (Form D) dan lembar asli disampaikan kepada Terbanding bersamaan dengan disampaikannya PIB, maka diberikan tarif Bea Masuk sesuai dengan Tarif Bea Masuk CEPT (ATIGA);

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dissenting berpendapat bahwa SKA (Form D) Nomor: ID2013-0143864 tanggal 18 Juli 2013 adalah sah untuk mendapat preferensi Tarif Bea Masuk ATIGA sebesar 0%, Oleh karenanya Hakim dissenting berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding a quo dengan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-6245/KPU.01/2013 tanggal 10 Oktober 2013 mengenai penolakan keberatan Pemohon Banding atas SPTNP Nomor: SPTNP-011491/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 19 Juli 2013, sehingga tagihannya menjadi nihil.