Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-58107/PP/M.XIIA/22/2014

Tinggalkan komentar

11 Desember 2017 oleh anggi pratiwi

Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-58107/PP/M.XIIA/22/2014
JENIS PAJAK
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
TAHUN PAJAK
2012
POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar USD428,400.81 atas objek pajak sebesar USD9,521,264.17;
Menurut Terbanding
:
bahwa Kontrak Karya sebagai kesepakatan keperdataan tidak dapat disetarakan dengan Undang-Undang atau sebagai “specialis” dari Undang-Undang, dan oleh karena ia bukan “lex” maka azaz “Lex Specialis” tidak dapat diberlakukan kepadanya;
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemohon Banding pada tanggal 2 Desember 1986, Pemohon Banding merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang tunduk kepada Kontrak Karya (Contract of Work), Kontrak Karya secara khusus mengatur masalah perpajakan, yaitu Pasal 13 dan lampiran H, disamping itu pengaturan masalah perpajakan di dalam Kontrak Karya tersebut bersifat ‘lex spesialis’, artinya masalah perpajakan yang secara spesifik diatur di dalam Kontrak Karya berlaku khusus (dipersamakan dengan Undang- Undang); dalam hal tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan Undang- Undang Perpajakan yang ada;
Menurut Majelis
:
bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian Majelis terhadap pokok sengketa banding ini adalah sebagai berikut:
bahwa menurut Pemohon Banding didalam Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986 secara khusus diatur tentang masalah perpajakan yaitu pada Pasal 13 ayat 11 Kontrak Karya yang menyatakan bahwa “Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemda di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal persetujuan ini ditandatangani”.
bahwa menurut Pemohon Banding peraturan-peraturan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangani tanggal 2 Desember 1986 adalah :
  • Pasal 12 Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, disebutkan bahwa Lapangan Pajak Daerah ialah lapangan pajak yang belum dipergunakan oleh Negara, dalam hal ini, Pertamina telah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap bahan bakar yang dijual kepada Pemohon Banding, sehingga berdasarkan Undang-undang tersebut, bahan bakar yang dijual oleh Pertamina telah dikenakan Pajak oleh Negara dan Daerah tidak dapat lagi mengenakan pajak terhadap objek yang sama;
  • Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDM Nomor : 1788/84/DPP/2006 tanggal 18 September 2006 yang menyatakan bahwa untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan barang kena pajak yang sudah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% sehingga tidak layak lagi dikenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% dari harga jual bahan bakar tersebut;
bahwa menurut Pemohon Banding masalah perpajakan di dalam Kontrak Karya tersebut bersifat “Lex Specialis” artinya masalah perpajakan yang secara spesifik diatur di dalam Kontrak Karya berlaku khusus (kedudukannya dipersamakan dengan Undang-undang), dalam hal tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan Undang-undang Perpajakan yang ada;
bahwa menurut Pemohon Banding karakteristik Kontrak Karya yang bersifat Lex Specialis didukung fakta sebagai berikut:
  1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S.1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desembar 1988 yang menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan dengan Undang-undang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya diberlakukan secara khusus (special treatment/Lex Specialis);
  2. Pasal II huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai berbunyi “Dengan berlakunya Undang-undang ini pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, tetap dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama di bidang pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan berakhir”;
  3. Pasal 33A ayat 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh yang berbunyi “Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud”;
  4. Bab XXV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 169 huruf (a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa “Kontrak Karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian”;
bahwa menurut Terbanding dasar hukum pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1997 yang telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
bahwa dalam Pasal 1 angka 45 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan sebagai berikut:
“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah”;
bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Tahun 2009 ayat (1) disebutkan sebagai berikut:
“Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:a. Pajak Kendaraan Bermotor;b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok;”
bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan sebagai berikut:
“Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air;”
bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001, disebutkan sebagai berikut:
“Obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air”;
bahwa selanjutnya dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut:
“Subyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor”;
“Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor”;
bahwa oleh karenanya dari penjelasan pasal-pasal di atas, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib dikenakan kepada seluruh konsumen atau lapisan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor, termasuk pula kepada Pemohon Banding sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
bahwa menurut Terbanding berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding pada Pasal 13 angka (XI) disebutkan bahwa “Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, perusahaan membayar kepada Pemerintah dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya seperti yang ditetapkan sebagai berikut : “Pemungutan-pemungutan, pajak-pajak, pembebanan- pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat”;
bahwa menurut Terbanding berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding wajib tunduk kepada Undang-undang dan yurisdiksi yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu pendapat Pemohon Banding bahwa Kontrak Karya bersifat khusus atau dipersamakan dengan Undang-undang terbantahkan oleh ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya itu sendiri, yang berarti juga bahwa dalam pemberlakuannya Kontrak Karya tersebut terikat pada peraturan perundangan yang berlaku termasuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
bahwa menurut Terbanding, pendapat Pemohon Banding yang menyatakan Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Banding tersebut bersifat Lex Specialis adalah tidak tepat karena Kontrak Karya berada dalam ruang lingkup hukum perdata sedangkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berada dalam ruang lingkup hukum publik, penjelasan tersebut sejalan dengan maksud Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2005 Nomor: KMA/270/VII/2005 yang ditujukan kepada Tim Hukum DPRD Propinsi Maluku Utara yang isinya bahwa Kontrak Karya berada dalam ruang lingkup hukum perdata sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berada dalam ruang lingkup hukum publik, sehingga Kontrak Karya tidak tunduk pada azas Lex Specialis;
bahwa menurut Terbanding dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
bahwa Terbanding menyampaikan Pendapat Ahli Terkait Kontrak Karya dan Peraturan Daerah Mengenai Perpajakan oleh Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
  • Kontrak Karya sebagai produk hukum berupa perjanjian wajib tunduk pada kaedah memaksa (dwingenrecht) yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata;
  • Kedudukan Pemerintah Indonesia dalam Kontrak Karya adalah sebagai subyek hukum perdata yang dapat membuat kaedah hukum tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terkena kaedah hukum tersebut;
  • Buku III KUHPerdata sepanjang kaedah ketentuan yang diatur bersifat memaksa, seperti ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata terkait sahnya perjanjian, dikeluarkan oleh pemerintah sebagai subyek hukum publik, oleh karenanya siapapun subyek hukum perdata wajib untuk mematuhi dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa, termasuk Pasal 1320 KUHPerdata;
  • Dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”;
  • Dalam Pasal 1337 KUHPerdata menjelaskan “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”;
  • Kontrak Karya wajib tunduk pada Pasal 1337 KUHPerdata yang merupakan pasal yang menerangkan lebih lanjut syarat ke empat dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu “suatu sebab yang halal” dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari “suatu sebab yang halal” dengan menyebut “suatu sebab adalah terlarang”;
  • Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum;
  • Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai “Lex specialis derogat legi generali” terhadap peraturan perundang-undangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundang-undangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin “Lex specialis derogat legi generali” hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, seperti Undang-undang dengan Undang-undang dimana satu Undang-undang mengatur hal secara umum sementara Undang-undang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produk hukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatur secara umum, doktrin “Lex specialis derogat legi generali” tidak dapat diberlakukan, demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama maka doktrin “Lex Specialis derogate legi generali” tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa atas pendapat Pemohon Banding yang menyatakan karakteristik Kontrak Karya yang bersifat Lex Specialis, Majelis berpendapat sebagai berikut:
  • Kontrak Karya tidak termasuk dalam jenis dan hirarki dalam peraturan perundang- undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:
  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
  3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
  4. Peraturan Pemerintah,
  5. Peraturan Presiden,
  6. Peraturan Daerah Provinsi,
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
oleh karena itu Kontrak Karya tidak dapat dipersamakan atau diberlakukan sama dengan Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: S.1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988;
  • Pengaturan Kontrak Karya dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-undang Pajak Penghasilan hanya berlaku khusus untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dan tidak berlaku untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  • Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanya mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubara dan sama sekali tidak mengatur pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, sehingga tidak relevan dijadikan acuan dalam penentuan Lex Specialis;
bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan di dalam Kontrak Karya bersifat “Lex Specialis”, Majelis sependapat dengan ahli Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D di atas yaitu doktrin “Lex specialis derogat legi generali” hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama, sedangkan antara Kontrak Karya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan dua produk hukum yang berbeda dimana Kontrak Karya merupakan produk hukum perdata dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan produk hukum publik;
bahwa menurut Majelis, Kontrak Karya tidak diatur secara khusus dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
bahwa dengan demikian menurut Majelis pendapat Pemohon Banding bahwa Kontrak Karya merupakan Lex Specialis tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat, sehingga Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan Pemohon Banding tanggal 2 Desember 1986 tidak dapat diberlakukan sebagai Lex Specialis terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal dan dalam Pasal 1337 KUHPerdata dijelaskan bahwa yang menentukan suatu sebab yang terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;
bahwa menurut Majelis dalam Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya disebutkan bahwa “Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemda di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan tarip dan dihitung sedemikian rupa sehingga tidak lebih berat dari Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada tanggal persetujuan ini ditandatangani”;
bahwa Majelis berpendapat ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya tersebut seharusnya tunduk pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu KUHPerdata khususnya Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah suatu sebab yang halal dan Pasal 1337 yang menentukan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang. Ketentuan dalam Kontrak Karya tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu secara yuridis ketentuan dalam Kontrak Karya tersebut tidak dapat diberlakukan;
bahwa menurut Majelis sesuai ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang;
bahwa menurut Majelis, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa dan telah diatur dengan Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, sehingga secara yuridis Undang-undang tersebut merupakan implementasi dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945;
bahwa menurut Majelis ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Karya ditandatangai Tahun 1986 yaitu Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 sudah tidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga secara yuridis ketentuan Pasal 13 ayat 11 Kontrak Karya yang dijadikan sebagai dasar permohonan banding oleh Pemohon Banding tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
bahwa Pemohon Banding tidak mempermasalahkan besarnya pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor : 973/2955/02/Dipenda tanggal 6 November 2013 tentang keberatan atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor melalui Pertamina dengan Faktur Nomor: 5.12.NNT.011 tanggal 5 Desember 2012 sudah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan.
MENIMBANG
bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terbukti Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:
Uraian
Jumlah Menurut (USD)
Pemohon Banding
 Terbanding
Majelis
Koreksi yang dibatalkan Majelis
a
b
c
(b-c)
Based Price
9,521,264.17
9,521,264.17
9,521,264.17
0.00
PPN
952,126.42
952,126.42
952,126.42
0.00
PBBKB
0.00
428,400.81
428,400.81
0.00
PPh Pasal 22
28,563.79
28,563.79
28,563.79
0.00
Product Price
10,501,954.38
10,930,355.19
10,930,355.19
0.00
Memperhatikan: Surat Banding, Surat Uraian Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, serta kesimpulan Majelis a quo.
MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
Peraturan perUndang-undangan Perpajakan.
MEMUTUSKAN
Menyatakan Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: 973/2955/02/Dipenda tanggal 6 November 2013, tentang keberatan atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor melalui Pertamina dengan Faktur Nomor: 5.12.NNT.011 tanggal 5 Desember 2012.
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00717/PP/PM/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. R. Arief Boediman, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua,
Johantiono, S. H. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Djoko Joewono Hariadi, M.Si. sebagai Hakim Anggota,
Arif Wijono sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

http://www.pengadilanpajak.com

Kategori: 2014, Keputusan pengadilan pajak, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah | Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

»
«

Tinggalkan komentar

Cari

Hubungi Kami :

Jika ada pertanyaan tentang pajak , silahkan :

Email ke :

info@indonesiantax.com

Whatsapp : 0852 8009 6200