Perda NTB Nomor 5 Tahun 1985 dan Perppu Nomor 8 Tahun 1959 yang pada bagian penjelasannya mengatur bahwa pajak kendaraan bermotor dibebankan kepada para pemakai jalan raya dimana beban pemeliharaan jalan raya tersebut merupakan tanggungjawab Pemerintah,

Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDM Nomor : 1788/84/DPP/2006 tanggal 18 September 2006 yang menegaskan bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selaku pemegang Kontrak Karya adalah bersifat Nail down dimana Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan setelah Kontrak Karya ditandatangani,-Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (2) antara lain disebutkan bahwa “semua kendaraan yang digunakan di semua jenis jalan darat merupakan obyek pajak, namun dalam perundangan tersebut tidak didefinisikan secara jelas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa pengertian “jalan darat” sama dengan pengertian kata “jalan” yang tercantum dalam Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana kata “Jalan berarti jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”. Mengingat jalan yang terdapat pada areal pertambangan tidak dipergunakan untuk lalu lintas umum, maka alat berat dan alat besar yang tidak digunakan di jalan lalu lintas umum tidak tepat jika merupakan obyek pajak.

Kontrak Karya sebagai produk hukum berupa perjanjian wajib tunduk pada kaedah memaksa (dwingenrecht) yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata;

Kedudukan Pemerintah Indonesia dalam Kontrak Karya adalah sebagai subyek hukum perdata yang dapat membuat kaedah hukum tanpa harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terkena kaedah hukum tersebut;

Buku III KUHPerdata sepanjang kaedah ketentuan yang diatur bersifat memaksa, seperti ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata terkait sahnya perjanjian, dikeluarkan oleh pemerintah sebagai subyek hukum publik, oleh karenanya siapapun subyek hukum perdata wajib untuk mematuhi dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa, termasuk Pasal 1320 KUHPerdata;

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”;

Dalam Pasal 1337 KUHPerdata menjelaskan “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”;-Kontrak Karya wajib tunduk pada Pasal 1337 KUHPerdata yang merupakan pasal yang menerangkan lebih lanjut syarat ke empat dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu “suatu sebab yang halal” dimana pengaturan Pasal 1337 KUHPerdata bersifat sebaliknya dari “suatu sebab yang halal” dengan menyebut “suatu sebab adalah terlarang”;

Oleh karenanya penafsiran atas Pasal 1337 KUHPerdata bila dikaitkan dengan unsur ke empat dari sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah suatu perjanjian akan tidak sah apabila bertentangan dengan undang- undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum;

Kontrak Karya tidak dapat diberlakukan sebagai “Lex specialis derogat legi generali” terhadap peraturan perundang-undangan karena Kontrak Karya dan peraturan perundang-undangan merupakan dua produk hukum yang berbeda, doktrin “Lex specialis derogat legi generali” hanya dapat diberlakukan terhadap produk hukum yang sama dengan substansi masalah yang diatur sama dimana yang satu lebih khusus daripada yang lain, seperti Undang-undang dengan Undang-undang dimana satu Undang-undang mengatur hal secara umum sementara Undang-undang yang lain mengatur secara khusus, namun bila produk hukum berbeda sementara yang satu mengatur secara khusus dan yang satu mengatur secara umum, doktrin “Lex specialis derogat legi generali” tidak dapat diberlakukan, demikian pula bila perjanjian yang mengatur suatu hal dan pada saat bersamaan ada peraturan perundang-undangan mengatur hal yang sama maka doktrin “Lex Specialis derogate legi generali” tidak dapat diberlakukan, sehingga substansi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kontrak Karya tidak termasuk dalam jenis dan hirarki dalam peraturan perundang- undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:

Pengaturan Kontrak Karya dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-undang Pajak Penghasilan hanya berlaku khusus untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dan tidak berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor;

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hanya mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaan pertambangan batubara dan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraan bermotor, sehingga tidak relevan dijadikan acuan dalam penentuan Lex Specialis;