:

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Surat keberatan, rincian Koreksi Biaya Penyisihan Aktiva Produktif sebesar Rp 64.280.989.692,00 adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diketahui terdapat koreksi Positif BPP: Mesin Kantor ATM sebesar Rp2.627.026.017,00 dengan alasan merupakan pencadangan Biaya Maintenance mesin ATM;

bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak, diketahui terdapat Koreksi Positif Biaya BTK Bonus, THR, Tantiem sebesar Rp16.150.111.288,00 dengan alasan merupakan pencadangan Biaya Bonus dan PSAK 24;

:

bahwa oleh karena itu, dengan bertambahnya biaya cadangan tahun 2008 dari Rp12.131.736.555,00 menjadi Rp76.412.726.247,00 maka seharusnya tidak terdapat koreksi yang timbul terkait Biaya Penyisihan Aktiva Produktif sebesar Rp64.280.989.692,00 sehingga seharusnya koreksi Terbanding dibatalkan;

bahwa biaya atas Pemeliharaan dan Perbaikan mesin kantor ATM yang dicatat dalam akun BPP: Mesin Kantor ATM dengan nomor akun 80111300000 merupakan biaya atas pemeliharaan dan perbaikan mesin ATM yang masih harus dibayar kepada pihak PT Diebold Indonesia dan PT NCR Indonesia yang pekerjaannya dilakukan secara berkala dan bukan bersifat pencadangan;

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan mutasi pembentukan cadangan dan realisasi cadangan sejak tahun 2006 s.d. tahun 2008 pad a saat proses keberatan, serta kertas kerja rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2006 dan 2007 yang menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah melakukan koreksi positif atas pembentukan cadangan dan koreksi negatif atas realisasi cadangan, sehingga koreksi yang kami lakukan di tahun 2008 telah konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya can sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

:

bahwa substansi koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah koreksi atas Penyisihan Aktiva Produktif (Cadangan Kredit yang diberikan) sebesar Rp64.280.989.692,00 dengan alasan atas penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tidak memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-238/PJ./2001 tentang Penghapusan Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.04/1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dibebankan sebagai Biaya, Terbanding juga berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 68/KMK.04/ 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2006 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-238/PJ./2001 serta Keputusan Menteri Keuangan No. 130/KMK.04/1998, dimana terdapat batas yang jelas apakah kredit itu masih dalam kualitas Grade V atau telah dihapus (write off), dengan demikian apabila tidak memenuhi 4 (empat) syarat dalam menghapus kredit (hapus buku) atau write off, maka jumlah yang dihapus tersebut tidak boleh masuk kembali ke dalam jumlah kredit dalam kualitas Grade V, tetapi ditunda sampai terpenuhinya syarat- syarat tersebut (ke tahun berikutnya);

bahwa pemohon banding mendalilkan, bahwa perturan terkait atas perlakuan biaya penyisihan aktiva produktif adalah;

bahwa untuk keperluan perpajakan, wajib pajak yang bergerak di bidang perbankan masih dapat membuat dana cadangan piutang tak tertagih atas piutang yang menurut akuntansi telah dihapusbukukan selanjutnya bahwa kesimpulan di atas didasarkan pada Pasal 1 ayat (6) KMK 80 yang menyatakan bahwa kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan cadangan piutang tak tertagih;

bahwa pada prinsipnya, cadangan penghapusan piutang yang dibiayakan oleh Pemohon Banding adalah berdasarkan saldo piutang pokok yang masih ada dan dapat ditagih oleh Pemohon Banding. Perhitungan Pemohon Banding menghasilkan biaya cadangan tahun 2008 yang dibebankan atas piutang-piutang yang timbul di tahun 2008 setelah dikurangi piutang-piutang yang dilunasi di tahun 2008. Sedangkan apabila koreksi yang dilakukan oleh terbanding tersebut diperkenankan, maka pembebanan biaya cadangan tahun 2008 tidak akan mencerminkan piutang yang diberikan di tahun 2008 sehingga akan bertentangan dengan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang No. 17 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh dari para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat:

bahwa dalam menghitung besarnya Penghapusan Periode Berjalan sebesar Rp64.280.989.692,00 para pihak telah sepakat, namun perbedaan timbul ketika Nilai tersebut menurut Terbanding baru dapat secara fiskal dibebankan setelah memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, jika dalil yang dikemukakan oleh Terbanding diikuti seharusnya Terbanding juga melakukan koreksi negatif atas biaya cadangan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terbanding;

bahwa jika atas kredit yang dihapus a-quo terus menerus dibentuk cadangan di tiap periode maka Pemohon Banding akan menanggung beban akumulasi pencadangan yang akan berpengaruh kepada laba rugi perusahaan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: ”Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian , dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;”

bahwa berdasarkan pertimbangan a-quo Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas koreksi Penyisihan Aktiva Produktif (cadangan kredit yang diberikan) sebesar Rp64.280.989.692,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa substansi koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah koreksi positif atas biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin kantor ATM sebesar Rp 2.627.026.017,00 dengan alasan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan data yang ada, tidak dapat dibuktikan jika biaya sebesar Rp 2.627.026.017,00 bukan merupakan biaya cadangan dan merupakan accrue biaya;

bahwa Pemohon Banding mendalilkan;

bahwa lebih lanjut Pemohon Banding menjelaskan biaya-biaya yang di bebankan tesebut bukan merupakan cadangan melainkan biaya yang masih harus dibayar;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh dari para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat:

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa jumlah sebesar Rp2.056.800.781,00 bukan merupakan pencadangan namun pembayaran atas biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin kantor ATM yang pekerjaannya dilakukan secara berkala;

bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang – Undang No. 17 Tahun 2000 biaya tersebut merupakan pengeluaran yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya;

bahwa sedangkan atas jumlah pengeluaran sebesar Rp570.225.236,00 Pemohon Banding tidak dapat membuktikan jumlah tersebut merupakan pembayaran atas biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin kantor ATM, bukan sebagai cadangan sehingga Majelis tidak dapat meyakininya;

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

bahwa berdasarkan pertimbangan aquo Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin kantor ATM sebesar Rp2.627.026.017,00, koreksi sebesar Rp 2.056.800.781,00 tidak dapat dipertahankan sedangkan koreksi sebesar Rp570.225.236,00 tetap dipertahankan;

bahwa substansi koreksi yang dilakukan oleh terbanding adalah koreksi positif atas biaya tenaga kerja bonus, tunjangan hari raya, dan tantiem sebesar Rp16.150.111.288,00 dengan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan hasil penelitian terhadap data yang ada, tidak dapat dibuktikan jika biaya sebesar Rp16.150.111.288,00 adalah merupakan realisasi dan pembentukan cadangan. Selanjutnya terbanding mendalilkan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa atas Cadangan Bonus dan PSAK 24 adalah cadangan bonus yang telah direalisasi. terbanding juga berpendapat bahwa cadangan bonus tersebut tidak termasuk dalam perhitungan SPT Pasal 21 dan diperkuat dengan hasil ekualisasi obyek PPh Pasal 21 khusus untuk akun BTK BONUS, THR, TANTIEM (80070200000) yang menunjukkan bahwa dalam perhitungan PPh Pasal 21 tidak memperhitungkan cadangan bonus tersebut sebagai objek PPh Pasal 21;

bahwa Terbanding mendalilkan, Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang Undang no. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya rekiamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

bahwa Koreksi negatif yang Pemohon Banding lakukan sebesar Rp85.238.586.392 pada perkiraan BTK BONUS, THR, TANTIEM (8007020000) di SPT merupakan realisasi cadangan bonus yang terjadi di tahun 2008;

bahwa Pemohon Banding mendalilkan, Koreksi positif sebesar Rp69.088.475.104,00 pada perkiraan BTK BONUS, THR, TANTIEM (8007020000) di SPT merupakan pembentukan cadangan yang Pemohon Banding lakukan berdasarkan PSAK Nomor 24;

bahwa biaya pencadangan dan realisasi atas cadangan PSAK 24 dan cadangan bonus yang terjadi selama tahun 2008 adalah sebagai berikut;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penialian atas keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh dari para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian atas bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding Majelis sependapat dengan Pemohon Banding, bahwa Pemohon Banding telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2), UU no 16 Tahun 1983 tentang KUP sttd Undang-undang no.28 tahun 2007 dalam penjelasannya disebutkan; “Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan buktiyang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang – Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pengeluaran yang diperkenankan dibebankan sebagai biaya;

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”

bahwa berdasarkan pertimbangan a-quo Majelis berkesimpulan atas koreksi biaya BTK Bonus, THR, Tantiem sebesar Rp16.150.111.288,00 tidak dapat dipertahankan;