bahwa dari semua ketentuan yang melandasi sengketa ini yaitu mengenai dividen dari penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, tidak ada pengaturan mengenai pembatasan / limitasi penggunaan jenis laporan keuangan badan usaha di luar negeri sebagai dasar pengenaan / penghitungan dividen yang harus mengacu pada laporan keuangan induk saja;

bahwa setelah dilakukan penelitian kembali terhadap data pendukung yang ada, penghitungan deem dividen yang dilakukan Terbanding tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 650/KMK.04/1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap bukti-bukti serta keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat;

bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.04/1994 tanggl 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek. Disebutkan bahwa Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan, saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, ditetapkan pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan;

bahwa apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir.

bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding telah menyatakan dalam worksheet Trial Balance Audited, dinyatakan adanya laba dari anak perusahaan sebesar Rp69.324.187.968 yang berasal dari Pan Asia Ltd (PAN) dan Kalila Energy Ltd (KEL), dimana diketahui bahwa PAN dan KEL adalah anak perusahaan yang berkedudukan di Hongkong dengan kepemilikan lebih dari 50%; bahwa diketahui, dokumen tersebut adalah lampiran yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik dan dinyatakan kebenarannya oleh Norman H Harahap sebagai Direktur PT XXX;

bahwa menurut Pemohon Banding bahwa Terbanding dalam menentukan besarnya pengakuan penghasilan dividen 2005 didasarkan atas data Pan Asia Ltd dan Kalila Ltd tahun 2004 yang terdapat pada Laporan Keuangan Konsolidasi 2004;

bahwa seharusnya penentuan besarnya bagian laba tahun 2004 yang harus diakui sebagai penghasilan dividen pada tahun 2005 diperoleh berdasarkan data laba/(rugi) Laporan Keuangan Pan Asia Ltd dan Kalila Ltd tahun 2004 (induk saja);

bahwa dalam Laporan Audit Pan Asia Enterprise Limited (PAN) Tahun 2005 pada halaman 3 dapat terlihat bahwa pada tahun 2004 PAN mengalami kerugian sebesar (USD 6,754);

bahwa berdasarkan ketentuan a-quo Majelis sependapat dengan koreksi Terbanding bahwa penghitungan saat diperolehnya dividen dilakukan pada bulan ketujuh, dimana dasar pengenaan pajaknya adalah berdasarkan laporan keuangan Pemohon Banding (PT. Energy Mega Pesada), yang memperoleh laba dari anak perusahaan sebesar Rp69.324.187.968;

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa : “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim” .

bahwa berdasarkan ketentuan a-quo, bahwa Majelis berkesimpulan terhadap sengketa koreksi Terbanding terhadap koreksi Penghasilan Netto PPh Badan Tahun Pajak 2005 atas Penghasilan Dividen sebesar Rp66.184.629.870,00 telah sesuai ketentuan yang berlaku;