:

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti terkait sengketa koreksi negatif Biaya Usaha sebesar Rp362.180.746,00 sehingga menurut Terbanding atas koreksi tersebut tetap dipertahankan;

:

bahwa menurut Terbanding biaya usaha sebesar Rp1.379.884.620,00 tetapi menurut Pemohon Banding dalam SPT hanya Rp1.017.703.874,00, sehingga ada selisih antara Terbanding dengan Pemohon Banding sebesar Rp362.180.746,00. Terjadi selisih karena Pemohon Banding ada sewa toko yang di Kelapa Gading. Karena memang tidak dilaporkan sebagai usaha pribadi Pemohon Banding yang konsekuen juga dengan tidak melaporkan biayanya sebagai biaya Pemohon Banding. Karena yang Pemohon Banding laporkan hanya usaha yang ada di Mall Taman Anggrek sedangkan yang di Kelapa Gading karena Pemohon Banding tidak melaporkan omzetnya dan Pemohon Banding menganggap bahwa sewa itu pun juga tidak boleh diakui sebagai biaya. Yang Pemohon Banding perhatikan bahwa Terbanding melihat dari mutasi debit karena di situ memang jelas ditulis bayar sewa toko. Pemohon Banding berfikir karena memang Pemohon Banding tidak melaporkan yang ada di Kelapa Gading walaupun pada akhirnya semua rekening sudah Pemohon Banding serahkan juga tetapi Pemohon Banding tetap konsisten dengan biaya ini walaupun sebenarnya omzetnya yang angka Rp38.289.863.130,00 sudah keseluruhan toko. Tetapi yang diakui oleh Pemohon Banding hanya yang Rp14.452.690.184,00;

:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang ada dalam berkas banding serta keterangan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, diketahui Terbanding melakukuan koreksi negatif atas biaya usaha sebesar Rp362.180.746,00.

bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara mentrasir angka-angka yang tercantum di dalam SPT PPh Pemohon banding ke neraca, buku pengeluaran kas/bank dan dilakukan pengujian secara sampling ke bukti-bukti pendukungnya sehingga diperoleh rincian sebagai berikut:

bahwa ketentuan tentang biaya usaha ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:
“besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

bahwa rincian koreksi negatif Biaya Usaha adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian atas data yang Pemohon Banding sampaikan berupa fotokopi rekening koran bank BCA nomor 5450308678 diketahui terdapat transaksi berupa pembayaran biaya listrik sebesar Rp40.150.853,00, yang terdiri dari:

sehingga Majelis meyakini Biaya Listrik sebesar Rp40.150.853,00 tersebut dapat dibebankan sebagai biaya usaha oleh Pemohon Banding dan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

bahwa menurut Terbanding berdasarkan catatan pengeluaran Kas kecil diperoleh pengeluaran untuk keperluan toko sebesar Rp74.636.332,00, sehingga Majelis berpendapat pengeluaran untuk keperluan toko yang dapat dibebankan sebagai biaya usaha sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh adalah sebesar Rp74.636.332,00.

bahwa Biaya Transportasi Dinas dikoreksi seluruhnya karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pendukung terkait pengeluaran tersebut, sehingga majelis berpendapat koreksi Terbanding tetap dipertahankan.

bahwa berdasarkan pengujian atas penghitungan penyusutan yang ada dalam daftar aktiva Pemohon Banding dengan memperhatikan tahun dan nilai perolehan, penggolongan, metode penyusutan, tarif penyusutan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan sebagai berikut:
Kelompok 1 Rp37.730.750,00
Kelompok 2 Rp52.025.000,00
Total penyusutan Rp89.755.750,00

bahwa Majelis berpendapat perhitungan Terbanding atas biaya penyusutan telah sesuai dengan Pasal 11 UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan sehingga koreksi Terbanding atas biaya Penyusutan Inventori Toko dan Ruang Toko sebesar Rp2.025.000,00 tetap dipertahankan.

bahwa Pemohon Banding telah diberi kesempatan oleh Majelis dalam sidang untuk menunjukkan bukti pendukung namun sampai sidang berakhir Pemohon banding tidak memberikan dokumen pendukung terkait biaya telepon, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas biaya telepon sebesar Rp4.938.290,00 dapat dipertahankan.

bahwa biaya sewa toko sebesar Rp788.783.471,00 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis meyakini biaya sewa toko sebesar Rp788.783.471,00, sehingga koreksi negatif biaya sewa toko sebesar Rp788.783.471,00 tetap dipertahankan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi negatif Biaya Usaha sebesar Rp362.180.746,00 tetap dipertahankan.

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan dapat menerima koreksi positif Kredit Pajak sebesar Rp3.867.500,00.

bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berkesimpulan koreksi positif Kredit Pajak sebesar Rp3.867.500,00 tetap dipertahankan.