:

bahwa Pemohon Banding tidak membuat kontrak kerja secara tertulis dengan para pemberi jasa yang semuanya merupakan orang pribadi yang bukan pegawai, menurut Terbanding pembuatan kontrak kerja tertulis merupakan bukti yang kuat untuk menunjukan kontrak kerja tentang siapa pemberi jasa, ruang lingkup pemberian jasa-nya dan juga terkait dengan imbalannya dapat diketahui dengan jelas. Dengan hanya berbentuk perjanjian lisan Terbanding berpendapat data-data mengenai para pemberi jasa/penerima imbalan komisi dan ruang lingkup jasa yang diberikan tidak dapat diketahui;

:

bahwa jasa yang diberikan oleh orang pribadi bukan pegawai kepada Pemohon Banding dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan dengan didasarkan pada hubungan baik dan kepercayaan yang telah dibangun selama ini antara Pemohon Banding dengan penerima komisi penjualan tersebut. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia, maka kesepakatan yang dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan antara Pemohon Banding dengan orang pribadi bukan pegawai penerima komisi penjualan tetap merupakan perjanjian yang sah dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian yang dilakukan, para pihak telah bersepakat bahwa orang pribadi bukan pegawai tersebut akan membantu Pemohon Banding untuk menganjurkan, mendorong, dan memasarkan produk yang dihasilkan Pemohon Banding kepada pembeli yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk order pembelian yang diterima Pemohon Banding dari pembeli. Atas upaya yang dilakukannya, maka orang pribadi bukan pegawai tersebut akan menerima imbalan dari Pemohon Banding berupa komisi penjualan yang secara rata-rata dihitung sebesar 1% dari penjualan yang berhasil dilakukan Pemohon Banding sesuai order yang diterima. Komisi penjualan yang dibayarkan kepada orang pribadi bukan pegawai di lakukan dalam bentuk tunai pada saat kas/bank tersedia;

:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap Biaya Penjualan (Komisi Penjualan) sebesar Rp8.467.593.368,00 karena Terbanding berpendapat biaya tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan usaha sedangkan Pemohon Banding berpendapat biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha;

bahwa Pemohon Banding menyatakan jika dilakukan koreksi seharusnya diperlakukan sebagai objek koreksi PPh Pasal 21 dan bukan koreksi yang menambah Penghasilan Kena Pajak PPh Badan;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyampaikan kesimpulan akhir dengan Nomor : S-3080/PJ.07/2014 tanggal 6 Juni 2014 dengan uraian sebagai berikut :

I. Pokok Sengketa : Koreksi Biaya Usaha Lainnya (Biaya Penjualan) sebesar Rp8.467.593.368,00 bahwa alasan koreksi atas Biaya Usaha Lainnya (Biaya Penjualan) sebesar Rp8.467.593.368,00 karena tidak didukung bukti tagihan dan bukti jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga;

II. Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan data dan keterangan yang disampaikan Pemohon Banding saat pemeriksaan, keberatan dan selama persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

III. Menurut Terbanding

a. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP):

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 12 ayat (3) : Apabila Direktur Jendera Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak benar. Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Penjelasan Pasal 12 ayat (3) : Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh):

Pasal 6 ayat (1) huruf a : Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk : biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:1) biaya pembelian bahan,2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,3) bunga, sewa, dan royalti,4) biaya perjalanan,5) biaya pengolahan limbah,6) premi asuransi,7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,8) biaya administrasi, dan,9) pajak kecuali Pajak Penghasilan.

b. Pendapat Terbanding bahwa berdasarkan data dan keterangan Pemohon Banding di atas Terbanding berpendapat sebagai berikut:

c. Simpulan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Terbanding koreksi atas Biaya Usaha Lainnya (Biaya Penjualan) sebesar Rp8.467.593.368,00 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

bahwa Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak banding dari Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-1139/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan nomor 00034/406/10/055/12 tanggal 19 April 2012 Tahun Pajak 2010 a.n Pemohon Banding, NPWP 01.001.738.2-055.000.

bahwa Terbanding menyampaikan bukti-bukti yang mendukung pendapatnya yaitu:

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyampaikan kesimpulan akhir tanpa nomor dan tanggal dengan uraian sebagai berikut :

Ikhtisar (Resume) Banding Pemohon Banding

Di samping itu Pemohon Banding berpendapat bahwa dalam undang-undang perpajakan dan peraturan pelaksanaannya, tidak ada ketentuan yang mewajibkan bahwa atas pemberian komisi penjualan untuk mendukung kegiatan usaha Pemohon Banding harus dilakukan dalam suatu bentuk kontrak kerja tertulis.

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa bukti berupa jurnal voucher, bukti cek bank atas penarikan dana serta daftar penerima komisi penjualan yang memuat informasi nama penerima, lokasi, dan jumlah komisi yang diterima merupakan bukti yang sah. Di sisi yang lain, Terbanding sama sekali tidak memberikan penilaian dan pembuktian sebaliknya atas keabsahan bukti yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding.

bahwa Pemohon Banding tetap berpendapat bukti pendukung transaksi berupa jurnal voucher, bukti cek bank atas penarikan dana serta daftar penerima komisi penjualan tersebut telah menunjukkan bahwa transaksi pembebanan dan pembayaran komisi penjualan benar- benar terjadi dan berhubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan Pemohon Banding dalam rangka memperoleh dan memelihara penghasilan usaha dan selayaknya untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) huruf a UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Pemohon Banding berpendapat pernyataan Terbanding bahwa ada kejanggalan dengan banvaknva orang pribadi yang bukan pegawai (mencapai 278 orang) yang menjadi pemberi iasa berupa mengarurkan, mendorong, dan memasarkan produk yang dihasilkan Pemohon Banding, karena pasti telah ada bagian pembelian di tiap-tiap perusahaan (10 pembeli terbesar) yang menjadi pembeli dari produk Pemohon Banding, merupakan pernyataan atau pendapat yang bersifat spekulatif dan asumsi belaka serta tidak didasarkan pada bukti nyata.

bahwa pembayaran komisi penjualan kepada orang pribadi bukan pegawai dalam kenyataannya dilakukan terhadap pemberi jasa dari perusahaan yang membeli produk Pemohon Banding yang selama Tahun 2010 terdapat lebih dari 200 perusahaan yang menjadi pelanggan.

bahwa Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa laporan auditor independen atas Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Budi Tresno seharusnya dapat digunakan sebagai bukti yang kompeten karena berasal dari pihak ketiga.

bahwa Pemohon Banding berpendapat meskipun tujuan dari laporan auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas penyajian Laporan Keuangan, auditor independen sebagaimana telah dinyatakannya dalam lembaran pendapat yang merupakan bagian dari laporan auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan atas dasar pengujian dan menilai kecukupan serta ketepatan bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

bahwa sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), auditor independen (Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Budi Tresno) semestinya telah secara mendalam mencari bukti audit dengan memperhatikan sifat, kompetensi, kecukupan dan melakukan penilaian atas bukti audit tersebut. Dalam menentukan kecukupan bukti audit itu auditor independen tentunya juga telah dan harus mempertimbangkan tingkat materialitas dan risiko terjadinya kesalahan saji penilaian transaksi pembayaran komisi penjualan. Berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh melalui prosedut audit tersebutlah auditor indepependen selanjutnya menyatakan opini dan laporan audit yang disusunnya.

bahwa dengan telah diberikannya pendapat wajar tanpa pengecualian oleh auditor independen, maka Pemohon Banding berkeyakinan pernyataan pendapat auditor independen tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengakui bahwa komisi penjualan yang dibebankan dan dibayarkan dapat diyakini bebas dari salah saji material dan telah didukung oleh bukti yang cukup.

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa laporan auditor independen yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Budi Tresno seharusnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Pemohon Banding tetap berpendapat pembebanan komisi penjualan yang dilakukan Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 sehingga nyata-nyata dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto karena berkaitan erat dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dalam upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ketiadaan bukti tagihan atas jasa yang diberikan oleh orang pribadi bukan pegawai yang menerima imbalan dari Pemohon Banding sebagaimana yang dimaksud oleh Pemeriksa Pajak dan Penelaah Keberatan, semata-mata disebabkan oleh pola hubungan kerja yang tidak membutuhkan adanya tagihan tersebut, dimana pola itu juga lazim terjadi dalam hubungan kerja antara perusahaan dengan pegawai lepas, harian, dan tenaga kerja sejenis Iainnya. Oleh karena itu, atas pembebanan komisi penjualan ini Pemohon Banding berpendapat bahwa tidak seharusnya dilakukan koreksi positif dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh Badan.

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti yang mendukung pendapatnya sebagai berikut:

P-7 Surat Keberatan Nomor S-030/ANH/SRT/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012, P-8 SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010,P-9 Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen yang berakhir tanggal 31 Desember 2010,P-10 Daftar Penerima Komisi Penjualan tahun 2010, P-11 Rekapitulasi Penjualan Bruto Tahun 2010,P-12 Journal,P-13 Journal Voucher.

bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan Penghasilan Bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Audit Pemohon Banding, diketahui ruang lingkup usaha Pemohon Banding adalah produksi wires, electricity cables, wiring harness.

bahwa Majelis berpendapat ruang lingkup usaha Pemohon Banding bukanlah jenis usaha yang penjualannya secara umum dilakukan tanpa perjanjian tertulis.

bahwa meskipun demikian, Majelis dapat mengakui pemberian komisi penjualan menjadi biaya apabila perjanjian dilakukan secara lisan dan terdapat hubungan antara pemberian komisi penjualan dengan penjualan yang direalisir oleh Pemohon Banding.

bahwa Majelis berpendapat biaya penjualan sebesar Rp8.467.593.368,00 dapat diakui sebagai pengurang pengahasilan bruto jika Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan hubungan antara pemberian komisi penjualan dengan penjualan yang direalisir oleh Pemohon Banding.

bahwa sampai dengan persidangan berakhir Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dimaksud.

bahwa Majelis berpendapat biaya penjualan (komisi penjualan) tidak dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan demikian berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya penjualan sebesar Rp8.467.593.368,00 tetap dipertahankan.