Menurut Terbanding

:

bahwa penghapusan piutang sebesar Rp14.140.717.613,00 menurut Pemohon Banding merupakan penghapusan piutang kepada PT. DSUC Tbk karena berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 48/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 14 September 2009, PT. DSUC dinyatakan pailit.

Menurut Pemohon

:

bahwa atas sengketa penghapusan piutang, Pemohon Banding menggunakan dasar hukum Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Majelis

:

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007,
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 36 ayat (1) huruf h,
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU),
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Pemeriksaan Majelis

bahwa sengketa ini adalah koreksi biaya penghapusan piutang sebesar Rp14.140.717.613,00 yang merupakan piutang Pemohon Banding kepada PT. DSUC yang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 48/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 14 September 2009, dinyatakan pailit.

bahwa atas biaya penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut oleh Pemohon Banding dibebankan pada tahun pajak 2010 sedangkan menurut Terbanding seharusnya tahun pajak 2009, sehingga dikoreksi.

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam sengketa ini menggunakan dasar hukum yang sama baik mengenai Undang-Undang KUP, Undang- Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan, dan Undang- Undang KPKPU.

bahwa sengketa ini merupakan sengketa yuridis fiskal tentang pembebanan penghapusan piutang dimana Terbanding dalam Daftar Temuan Pemeriksaan Tahun Pajak 2010 disebutkan penghapusan piutang tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan pembebanan biaya tidak seharusnya di tahun 2010 akan tetapi pada tahun terjadinya yaitu tahun 2009.

bahwa Pemohon Banding membebankan biaya penghapusan piutang pada laporan keuangan tahun 2010 yang telah diaudit oleh Auditor Independen KAP Achmad Rasjid, Hisbullah, & Jerry dan SPT PPh Badan Tahun 2010 dilaporkan pada tanggal 30 April 2011.

bahwa untuk menyelesaikan piutang kepada PT. DSUC, Pemohon Banding telah mengadakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. menyurati Bapepam LK dengan Surat Nomor 129/IWI-JKT/IX/09 tanggal 29 September 2009 Hal Penyelesaian Hutang Piutang antara Perusahaan Go Publik dan telah dijawab dengan Surat Nomor S-8877/BL/2009 tanggal 6 Oktober 2009,
2. menerima dari Tim Kurator PT. DSUC, Laporan Keuangan dari Debitur pada Rapat Kreditur Pertama tanggal 8 Oktober 2009,
3. menerima dari Tim Kurator, Daftar Kreditur Sementara PT. DSUC (dalam pailit) tanggal 5 November 2009,
4. menerima surat dari Hakim Pengawas Pengadilan Niaga perihal Laporan Terakhir Proses Pengajuan Tagihan PT. DSUC Tbk tanggal 22 Januari 2014,
5. menerima dari Tim Kurator, Surat Nomor 115/BN-JP/DSUC-Pailit/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 hal Penjelasan belum adanya pembayaran kepada Kreditur dan sedang melakukan penjualan di muka umum,
6. menerima dari Tim Kurator, Surat Nomor 124/BN-JP/DSUC- Pailit/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, perihal penjelasan mengenai pelaksanaan 2 (dua) kali lelang yang tidak ada yang mengajukan penawaran dan saat ini sedang mempersiapkan penjualan di bawah tangan.

bahwa semua itu menunjukkan upaya penagihan Pemohon Banding untuk mendapatkan pembayaran atas piutang kepada PT. DSUC yang sampai dengan saat ini belum ada hasilnya.

bahwa tahun pajak 2009 telah dilakukan pemeriksaan oleh Terbanding dan telah diterbitkan surat ketetapan pajak dan tidak ada koreksi negatif atas pembebanan biaya penghapusan piutang yang tidak tertagih. Untuk tahun pajak 2010 juga telah dilakukan pemeriksaan oleh Terbanding dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dengan adanya koreksi positif atas pembebanan biaya penghapusan piutang tidak tertagih yang seharusnya menurut Terbanding dibebankan pada tahun pajak 2009.

bahwa dengan adanya koreksi positif atas pembebanan penghapusan piutang yang tidak tertagih di tahun 2010 yang menurut Terbanding diharuskan dibebankan pada tahun pajak 2009, menurut Majelis seharusnya Terbanding melakukan tindakan secara jabatan sesuai kewenangannya untuk memperbaiki ketetapan pajak tahun 2009 dengan kuasa pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terbanding.

bahwa kepailitan PT. DSUC diusulkan oleh kreditur lain bukan oleh Pemohon Banding dan sampai saat ini Pemohon Banding tetap berusaha untuk mendapatkan pembayaran atas piutang tersebut menurut Majelis jika ada pembayaran, maka pembayaran merupakan penghasilan yang harus dikenakan pajak pada saat pembayaran tersebut diterima sesuai dengan Pasal 5A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010.

bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan memperhatikan hak Pemohon Banding serta mengingat asas substance over form, Majelis telah bermusyawarah dengan mengambil keputusan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding.