Menurut Terbanding

:

bahwa pokok sengketa dalam pengajuan keberatan Pemohon Banding adalah Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp1.923.916.548,00, yang berasal dari selisih peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan dengan uji arus piutang dagang;

Menurut Pemohon

:

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian diatas, menurut Pemohon Banding atas koreksi Bukti Potong PPh 23 bukan merupakan Objek Pajak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tidak ada penambahan kekayaan yang dapat dipakai untuk konsumsi oleh Pemohon Banding;
2. Tidak ada penerimaan dalam bentuk uang tunai maupun aset yang diterima oleh Pemohon Banding;

Menurut Majelis

:

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dibahas dalam persidangan dapat diketahui bahwa pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp1.923.916.548,00 yang berasal dari selisih Peredaran Usaha pada SPT PPh Badan dengan hasil uji arus piutang dagang. Dengan kata lain, menurut Terbanding selisih yang berasal dari analisa uji piutang dagang tersebut adalah bukti bahwa ada Peredaran Usaha sejumlah Rp1.923.916.548,00 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengertian “bukti” antara lain adalah : Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan :“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”Sedangkan Pasal 69 ayat (1) berbunyi :(1) Alat bukti dapat berupa:a. surat atau tulisan;b. keterangan ahli;c. keterangan para saksi;d. pengakuan para pihak; dan/atau e. pengetahuan Hakim. Sedangkan Pasal 12 ayat (3) UU KUP menyatakan :“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”;Penjelasan Ayat (3) tersebut diatas adalah :“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”; Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-9/Pj/2010, Pasal 5e juga memberikan pengertian terkait “bukti” yang berbunyi :“Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yangcukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ( PER-04/Pj/2012, Ps 2 (2)):

1) Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan

1. Validitas bukti dipengaruhi oleh tiga hal dibawah ini1. Indepedensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti.Bukti yang diperoleh dari sumber eksternal (misalnya konfirmasi) memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari sumber internal. Meskipun sumber informasi independen, bukti tidak valid jika orang yang menyediakan informasi tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, penyedia informasi yangdapat diakui adalah DJBC, Bapepam, dan lain-lain2. Kondisi di mana bukti diperoleh.Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal lemah.3. Cara bukti diperoleh.Bukti yang diperoleh secara langsung oleh PemeriksaPajak (misalnya observasi persediaan) lebih handal dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya hasil wawancara dengan Wajib Pajak).
2. Relevan berarti bahwa bukti pemeriksaan harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan Bukti yang cukup adalahbukti yang memadai untuk mendukung LHP. Kecukupan terkait dengan pertimbangan Pemeriksa Pajak (auditor judgment) dan biasanya didasarkan pada materialitas dan kecukupan sistem pengendalian internal. Pemeriksa Pajak akan meminta jumlah bukti yang lebih banyak untuk pos-pos utama. Sebagai contoh, penambahan aset tetap pada Wajib Pajak manufaktur akan diperiksa lebih intensif dibandingkan beban lain-lain”;

bahwa lebih lanjut Direktur Jenderal Pajak dalam PER-04/Pj./2012 tentang “Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan KewajibanPerpajakan” juga menyatakan bahwa Metode Tidak Langsung, sebagaimana yang dilakukan Terbanding dalam menganalisa keterkaitan antara SPT PPN dengan SPT PPh Badan, adalah metode yang digunakan untuk mendukung Metode Langsung atau untuk melakukan identifikasi masalah;

bahwa dalam Lampiran I Per-04/Pj./2012 tersebut juga diberikan pedoman tentang Pengujian Keterkaitan bahwa :“Pengujian keterkaitan adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Hasil pengujian keterkaitan tidak serta-merta merupakan koreksi atas pos yang diperiksa, misalnya:

1. apabila terdapat selisih dari hasil penghitungan dengan pengujian keterkaitan atas penghasilan bruto, tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai penjualan/peredaran usaha. Sehingga perlu dipastikan berdasarkan bukti yang diperoleh apakah selisih tersebut merupakan penjualan/peredaran usaha, penghasilan bruto luar usaha, atau tambahan kemampuan ekonomis lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 UU PPh.
2. apabila terdapat selisih dari pengujian keterkaitan atas penyerahan kena pajak, tidak serta merta dapat disimpulkan sebagai penyerahan kena pajak. Sehingga perlu dipastikan berdasarkan bukti yang diperoleh apakah selisih tersebut merupakan penyerahan kena pajak atau tidak kena pajak.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis bependapat bahwa alasan koreksi yang dilakukan Terbanding yang menganggap bahwa hasil analisa keterkaitan antara SPT PPN dengan SPT PPh Badan merupakan “bukti” adanya Peredaran Usaha yang belum dilaporkan adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa selisih tersebut baru merupakan “indikasi” kemungkinan adanya Peredaran Usaha yang belum dilaporkan (sebagai identifikasi masalah), yang perlu didukung oleh bukti konkrit oleh Terbanding;

bahwa dalam konteks akuntansi, Peredaran Usaha yang belum dilaporkan hanya merupakan salah satu dari banyak sekali kemungkinan penyebab timbulnya selisih yang dijadikan koreksi oleh Terbanding;

bahwa dengan demikian pada dasarnya ketentuan pada Pasal 76 UU Pengadilan Pajak yang menghendaki adanya minimal 2 alat bukti tidak terpenuhi oleh Terbanding. Karena berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Terbanding sama sekali belum menunjukkan adanya bukti bahwa ada Peredaran Usaha yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa lebih lanjut, sesuai dengan asas-asas pembuktian dalam persidangan pengadilan serta juris prudensi yang antara lain berbunyi :Pasal 1865 KUH Perdata (=Pasal 163 HIR) :“Barang siapa mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” Putusan Mahkamah Agung No: 547 K/Sip/1971, tgl: 15 Maret 1972 :“….pembuktian yang dibebankan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan”;

bahwa dalam hukum pembuktian pengertian diatas dikenal sebagai asas Negativa non sunt probanda yang secara umum diartikan : Sesuatu yang negative, sulit untuk dibuktikan atau yang menurut para ahli hukum dinyatakan sebagai : Denial (of the facts alleged by the other party) needs no proof atau You can not proof a negative. Serta sesuai dengan adagium yang berbunyi : Ultra posse nemo obligatur (tiada orang berkewajiban melakukan lebih daripada kemampuannya), maka orang yang menyatakan/ mengemukakan sesuatulah yang harus dibebani dengan pembuktian, maka Majelis berpendapat adalah tidak tepat bila pihak Pemohon Banding yang diharuskan untuk membuktikan bahwa selisih antara nilai yang tercantum sebagai obyek PPN dalam SPT PPN dengan nilai Peredaran Usaha dalam SPT PPh Badan adalah “bukan”Peredaran Usaha yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Badan, sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding telah dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat;

bahwa apabila pada proses uji bukti dalam persidangan disimpulkan bahwa masih terdapat selisih yang belum ditemukan “bukti” oleh Pemohon Banding bahwa selisih tersebut “bukan Peredaran Usaha yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Badan”, hal tersebut menunjukkan bahwa membuktikan suatu hal negative adalah sulit. Maka sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, termasuk pedoman pemeriksaan yang dibuat sendiri oleh Terbanding, pihak Terbanding-lah yang harus menunjukkan “bukti” bahwa sisa selisih tersebut merupakan Peredaran Usaha yang belum dilaporkan dalam SPT PPh Badan oleh Pemohon Banding;

bahwa proses persidangan di Pengadilan Pajak bukanlah kelanjutan dari proses pemeriksaan pajak yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan;

bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp1.923.916.548,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga koreksi harus dibatalkan;