:

bahwa hal tersebut sejalan dengan bunyi article 7 huruf a, bahwa Leverton berhak menentukan waktu untuk mengkonversi obligasi tersebut menjadi saham(shares) dalam kurun waktu periode peminjaman dana sampai dengan masa jatuh temponya. Namun Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya telah menerbitkan obligasi konversi tersebut dan tidak ada bukti obligasi konversi tersebut telah diserahterimakan kepada pihak leverton, sehingga penelaah tidak dapat meyakini proses bisnis yang berlangsung adalah sesuai dengan yang diatur dalam agreement kedua belah pihak;

:

bahwa berdasarkan perjanjian yang ada antara Pemohon Banding dengan Leverton disebutkan bahwa tingkat suku bunga adalah nol persen dan dana yang diperoleh atas penerbitan obligasi tersebut dapat digunakan untuk investasi yang menguntungkan pada perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu perintah pencairan dana kepada Leverton untuk pembelian surat berharga komersial PT Mobile-8 Telecom bukan merupakan objek PPh Pasal 26;

:

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dengan Surat Nomor 01/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding karena dalam perjanjian antara PT Sejahtera Puramas dengan Leverton disebutkan bahwa tingkat suku bunga 0% dan dana yang diperoleh atas penerbitan obligasi dapat digunakan untuk investasi yang menguntungkan pada perusahaan di Indonesia;

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding dengan Surat Nomor SUB-07/WPJ.21/2013 tanggal 15 Mei 2013 pada intinya menyatakan:

bahwa berdasarkan keterangan, data dan pernyataan lisan maupun tertulis baik dari Pemohon banding maupun Terbanding dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa Terbanding tidak dapat meyakini bahwa transaksi antara Leverton dengan Pemohon Banding adalah perjanjian yang wajar mengingat Leverton meminjamkan dana yang besar tanpa bunga dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya Convertible Bond dengan bunga 0% sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, sedangkan menurut Pemohon Banding Convertible Bond telah diserahkan pada saat pemeriksaan tanggal 26 Oktober 2011 dan keuntungan Pemohon Banding dapat dinikmati oleh Leverton yang memegang Convertible Bond, karena convertible bond tersebut dapat dikonversi menjadi saham sesuai dengan perjanjian;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

bahwa Majelis telah melihat salinan Convertible Bond (Obligasi Tukar )di mana Pemohon Banding selaku penerbit (Emiten) berjanji untuk membayar untuk nilai yang sama kepada Leverton Ventures Limited selaku Pemesan Convertible Bond. Perjanjian tanggal 2 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Pemohon Banding dengan Leverton Ventures Limited merupakan perjanjian pemesanan obligasi dimana penerbit obligasi adalah Pemohon Banding sedangkan pemesannya adalah Leverton Ventures Limited, jadi perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, dalam perjanjian pemesanan tersebut disebutkan bahwa obligasi ini tidak memberikan bunga, dengan demikian koreksi negatif Terbanding atas pembayaran bunga yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp14.968.888.500,00 tidak mempunyai landasan hokum dan besarnya tingkat suku bunga sebesar 16% per tahun hanya berdasarkan anggapan (asumsi) Terbanding sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dan ketentuan yang berlaku, Majelis berpendapat mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;