Belum ada penyerahan Barang Kena Pajak pada saat Masa Pajak Juni 2007;

Penerimaan uang sejumlah Rp3.807.943.0085,00 tersebut merupakan penerimaan atas uang muka dari pihak calon pembeli;

Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan auditor independen, Rekening Koran, Debitor detail Report, dan pendapatan diterima dimuka tahun 2007 ternyata Pemohon Banding mencatat nilai yang berbeda khususnya dalam hal penerimaan uang dari pelanggan, sehingga Pemeriksa melakukan equalisasi antara Data Debitor Report, Rekening Koran dan Laporan Pendapatan diterima dimuka;

Berhubung jumlah penerimaan uang dari konsumen yang terdapat dalam Laporan debitor detail report dengan Laporan Pendapatan diterima dimuka tidak sama, maka Pemeriksa melakukan equalisasi antara data-data tersebut untuk menentukan penerimaan uang;

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang berbunyi: “Dalam hal pembayaran diterima sebelumpenyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau JKP di luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, saat terutangnya adalah pada saat pembayaran”;

Berdasarkan data tersebut di atas ternyata Pemohon Banding telah memungut Pajak Pertambahan Nilai dari konsumen, namun atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut tersebut tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp38.816.651.288,00 (Januari sampai dengan Desember 2007) dan atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut telah digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, sehingga atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut namun belum dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dipungut sendiri (sesuai KKP E.5.1.2.1);

Atas hasil pemeriksaan mengenai penyerahan Barang Kena Pajak yang harus dipungut sendiri telah disampaikan kepada Pemohon Banding melalui Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP-072/WPJ.06/KP.0905/2010 tanggal 24 Agustus 2010;

bahwa Pemohon Banding menanggapi melalui surat Nomor: S-061/KSO-UM/ADM/VIII/10 tanggal 31 Agustus 2010 yang diterima di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: PEM-01006703/023/Aug/2010 yang pada intinya sebagai berikut

bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui seluruh koreksi menurut Pemeriksa, karena menurut Pemohon Banding pada saat pembuatan invoice (uang muka/angsuran) tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, hal ini disebabkan barang yang diserahkan adalah apartemen yang menurut sifatnya adalah barang tidak bergerak, dimana terutangnya adalah pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai apartemen baik secara hukum dan secara nyata kepada pembeli;

Pemeriksa tetap mepertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Juni 2007 sebesar Rp5.053.554.827,00 karena:

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Pemeriksa dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor: BA-403/WPJ.06/BD.06/2011 tanggal 19 September 2011, Pemeriksa menjelaskan bahwa dasar hukum penentuan nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini adalah ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai;

Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan unit apartemen ini, antara Pemohon Banding dan Pemeriksa tidak ada sengketa yaitu Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat terjadi pembayaran (pembayaran uang muka dan angsuran). Penyerahan belum terjadi namun karena telah ada pembayaran maka atas sejumlah pembayaran tersebut telah terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah;

Alasan keberatan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa diantara Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemeriksa tersebut terdapat penerimaan yang merupakan reimbursement (penggantian) untuk biaya surat-surat sebesar Rp61.753.982,00, namun sampai dengan dibuatnya laporan ini Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bahwa angka tersebut termasuk bagian dari Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemeriksa dan Pemohon Banding juga tidak memberikan dokumen pendukung;

Terkait alasan keberatan Pemohon Banding atas koreksi Pemeriksa yang menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang menyebabkan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemeriksa lebih besar yaitu:

berhubung invoice adalah dokumen yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk menagih pembayaran ke konsumen (baik untuk pembayaran uang muka maupun untuk angsuran), maka Pemeriksa dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dengan melihat invoice yang kemudian ditelusuri ke Laporan Pendapatan uang diterima dimuka dan debtor detail report, dimana nilai yang diambil adalah nilai yang terbesar diantara kedua laporan tersebut (dilakukan equalisasi);

bahwa sehingga dasar koreksi Pemeriksa adalah jumlah pembayaran yang benar-benar diterima dari konsumen yaitu yang terdapat dalam laporan pendapatan diterima dimuka, debtor detail report (rekening koran), demikian juga dengan masa pajak pengenaannya telah sesuai dengan saat diterimanya pembayaran;

bahwa dokumen laporan PDTM, Debtor detail report, dan rekening koran yang menjadi sumber koreksi Pemeriksa adalah dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan;

bahwa oleh karena itu alasan keberatan Pemohon Banding atas hal ini menjadi tidak terbukti;

sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan Pemeriksa index 5.1.2.1 penentuan jumlah pembayaran yang diterima oleh Pemohon Banding adalah berdasarkan equalisasi dari dua Laporan yaitu PDTM dengan debtor detail report, dimana data yang disajikan adalah penerimaan berdasarkan unit apartemen, sehingga tidak terdapat pencatatan yang double;

bahwa alasan keberatan Pemohon Banding yang menyatakan terdapat double pencatatan invoice tidak dapat ditunjukkan dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Banding;

bahwa sehingga alasan keberatan Pemohon Banding tersebut tidak terbukti;

Sampai dengan disusunnya laporan ini Pemohon Banding tidak dapat memberikan rincian penerimaan uang dari konsumen yang menurut Pemohon Banding melebihi nilai kontrak, terlebih lagi tidak terdapat bukti pendukung alasan keberatan Pemohon Banding;

Dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Juni 2007, Pemohon Banding melaporkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Hihil, sedangkan dalam surat keberatan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp3.807.943.008,00 yang berarti Pemohon Banding tidak konsisten dengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkannya sendiri pada SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Juni 2007;

Pada tanggal 16 Agustus 2011, Bagian Accounting-nya Pemohon Banding hadir membawa data soft copy (tanpa dokumen pendukung), Pemohon Banding hanya memberikan perhitungan omzet menurut Pemohon Banding berdasarkan data Receipt (Penerimaan) tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007 dalam bentuk soft copy, dari data tersebut Pemohon Banding tidak dapat membuktikan jumlah yang menurut Pemohon Banding bukan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai;

Pemeriksa tetap mempertahankan DPP PPN untuk Masa Juni 2007 sebesar Rp5.053.554.827,00 karena:-Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UU PPN yang mengatur saat terutang PPN. Wajib Pajak pada saat menerima pembayaran dari konsumen terlebih dahulu membuat invoice/faktur dan dalam invoice tersebut telah termasuk PPN (Wajib Pajak) memungut PPN, seharusnya atas PPN yang telah ditagih tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN, dan apabila terjadi pembatalan maka dapat dibuat retur penjualan dan dilakukan pembetulan SPT Masa PPN masa yang bersangkutan;-Pemeriksa dalam menghitung peredaran usaha menggunakan data yang telah diberikan oleh Wajib Pajak seperti: laporan auditor independen, debitor detail report, laporan pendapatan diterima dimuka, dan rekening Koran;-Sehingga data telah sesuai dengan kondisi di lapangan dan dokumen Wajib Pajak yaitu dokumen invoice sebagai dasar menagih ke konsumen, serta laporan pendapatan diterima dimuka- Sanggahan Wajib Pajak tidak disertai dengan dokumen pendukung;

Alasan keberatan Wajib Pajak yang menyatakan bahwa diantara Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemeriksa tersebut penerimaan yang merupakan reimbursment (penggantian) untuk biaya surat- surat, namun sampai dengan dibuatnya laporan ini Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bahwa angka tersebut termasuk bagian dari Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemeriksa dan Wajib Pajak juga tidak memberikan dokumen pendukung;

Sesuai Berita Acara dalam proses keberatan Wajib Pajak setuju bahwa PPN dikenakan atas jumlah pembayaran yang benar-benar diterima oleh Wajib Pajak dari konsumennya;

bahwa pada saat uji bukti diketahui berdasarkan rekening koran terdapat penerimaan kas/uang dari konsumen sebesar Rp4.314.977.460,00;

Bahwa pada saat pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung maka koreksi pemeriksaan telah benar, oleh karena itu Terbanding berpendapat bahwa koreksi telah benar dan tetap dipertahankan.

Pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding telah menyampaikan seluruh dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan. Namun demikian, tampaknya Pemeriksa Pajak belum memahami sistem pencatatan keuangan yang diterapkan di dalam pembukuan Pemohon Banding;

Pada saat uji bukti, Pemohon Banding sudah menyampaikan secara tertulis dan sekaligus menjelaskan bagaimana penerapan system pencatatan keuangan yang diterapkan oleh Pemohon Banding. Berdasarkan penjelasan lisan yang disampaikan, Terbanding menyatakan sudah memahami sistem pencatatan keuangan tersebut.;

Dalam uji bukti, Terbanding telah sepakat untuk menghitung penerimaan berdasarkan rekening koran, aktif dan pasif. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan berdasarkan rekening koran adalah sebesar Rp4.314.977.460,00 yang terdiri dari:

Biaya surat-surat sebesar Rp70.456.084,00 tidak termasuk harga jual dan tidak dikenakan PPN karena biaya tersebut semata-mata digunakan untuk pengurusan legalitas proses jual beli di depan notaris;

Atas penerimaan sebesar Rp10.000.000,00, Pemohon Banding tidak mengakui sebagai penerimaan penjualan karena pihak konsumen sudah membatalkan transaksi tersebut dan harus dikembalikan;

Atas uang yang ditampung di rekening Escrow sebesar Rp467.476.400,00, Pemohon Banding belum mengakui sebagai penerimaan karena Pemohon Banding belum memiliki hak atau penguasaan atas uang tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa jumlah penerimaan dari konsumen hanyalah sebesar Rp3.767.044.976,00;

Dengan demikian, Objek PPN sebesar Rp5.053.554.827,00 yang dianggap oleh Terbanding sebagai penerimaan adalah tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas serta kontradiktif dengan pernyataan Terbanding bahwa berdasarkan uji bukti, jumlah penerimaan dalam rekening koran adalah sebesar Rp4.314.977.460,00;

bahwa pada saat proses keberatan ini atas Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Pemeriksa, Terbanding telah melakukan permintaan klarifikasi data Pajak Keluaran ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tiga dengan Surat Nomor: S-452/WPJ.06/BD.06/2011 tanggal 23 Februari 2011 atas Faktur Pajak tersebut di atas;

bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Tuga melalui surat pengantar Nomor: SP-557/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 25 Maret 2011, menjawab surat permintaan klarifikasi data Pajak Keluaran dengan jawaban “ G= Tidak dapat dirinci”;

bahwa sehubungan dengan jawaban klarifikasi Pajak Keluaran di atas, maka Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran pengkreditan Pajak Masukan atas Faktur Pajak tersebut;

bahwa pada saat pemeriksaan, Pemeriksa telah melakukan analisa arus kas dengan menggunakan rekening Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BCA, diketahui “tidak ada arus kas” terkait transaksi pembelian sesuai Faktur Pajak dimaksud;

bahwa berhubung Pemeriksa telah melakukan pengujian arus kas atas pembelian tersebut juga tidak ada kecocokan antara voucher dengan pembayaran untuk pengeluaran tersebut, dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan keberatannya atas koreksi Pajak Masukan yang tidak ada jawabannya tersebut tetap dipertahankan;

bahwa Pemohon Banding juga tidak membuktikan ketidakbenaran hasil analisa arus kas yang dilakukan Pemeriksa pada saat pemeriksaan, sehingga koreksi Pajak Masukan tetap dipertahankan;

Atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan sedan jeep, station wagon, van, kombi yang digunakan sendiri tidak dapat dikreditkan;

Atas perolehan dan pemeliharaan kendaraan sedan, jeep, station wagon, van kombi yang kemudian mobil tersebut disewakan, Pajak Masukannya dapat dikreditkan;

Sengketanya adalah: sewa Kendaraan berupa Avanza

Pasal 9 ayat (8) huruf c: beli Avanza kemudian disewakan

bahwa atas pokok sengketa Sewa Avanza ( minibus ) tersebut, perlakuan Pajak Masukannya tidak diatur didalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN Tahun 2000; atau

bahwa atas sengketa tersebut, kata “bagi pengeluaran untuk perolehan dan pemeliharaan” agar disesuaikan menjadi “bagi pengeluaran untuk sewa’ sehingga kalimatnya selengkapnya akan berbunyi bahwa: “Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk sewa kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van;