:

bahwa Terbanding telah meminta dokumen terkait sengketa koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp.4.641.710,00 dengan Surat Permintaan Dokumen Nomor : S-3842/WPJ.19/ BD.05/2012 tanggal 21 September 2012 dan S-1231/WPJ.19/BD.05/2013 tanggal 27 Februari 2013, dan Pemohon Banding menyampaikan dokumen pada tanggal 22 Oktober 2012 akan namun dokumen terkait koreksi yang menjadi sengketa belum diserahkan;

:

bahwa atas transaksi dengan Malk Sustainability Partners, LLC sebesar Rp.199.830.640,00, yang berkedudukan di Philadelphia, Amerika Serikat, telah disertai dengan dokumen COD/DGT-1 atas nama Andrew Malk yang dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2010 dan dilengkapi dengan dokumen form 6166 yang dikeluarkan oleh Departement of The Treasury, Internal Revenue Service Philadelphia tanggal 27 September 2010;

:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis dan keterangan dalam persidangan, sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap transaksi Pemohon Banding dengan pihak di luar negeri sebesar Rp.378.714.130,00 yang menurut Terbanding adalah objek PPh Pasal 26 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah bukan objek PPh Pasal 26;

bahwa Terbanding menyatakan transaksi Pemohon Banding dengan pihak di luar negeri sebesar Rp.378.714.130,00 sebagai objek PPh Pasal 26 karena Pemohon Banding tidak menyerahkan COD dari negara lawan transaksi;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis, transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:(dalam Rupiah)

bahwa untuk mendukung pendapatnya, Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti pendukung sebagai berikut :

P-6 Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding (Form DGT-1) atas nama Andrew Malk;
P-7Form 6166 yang diterbitkan oleh Departemant of Treasury, Internal Revenue Service Philadelphia, USA, atas nama Andrew Malk;
P-8Email dari Andrew Malk mengenai single member LLC;
P-9Voucher Journal Nomor 4300017544;
P-10 Invoice dari Malk Sustainbility Partners;
P-11 Rincian Transaksi dengan Malk Sustainbility Partners;
P-12 Bukti Reimburse transaksi (pembayaran tiket pesawat);
P-13 Kontrak dengan Malk Sustainbility Partners;
P-14 Bukti Pengeluaran kepada Paysetter Holdings Limited;
P-15 Voucher Journal Nomor 22000012840, 4300018049, 5105617262, 2200012946, 5105617180, dan 4300017848;
P-16 Invoice dari Paysetter Holdings Limited;
P-17 Purchase Order kepada Paysetter Holdings Limited;
P-18 Bukti Transfer kepada Paysetter Holdings Limited;

bahwa untuk mendukung pendapatnya, Terbanding menyampaikan bukti-bukti pendukung sebagai berikut : T-6 Laporan Pemeriksaan PajakT-7 Kertas Kerja PemeriksaanT-8 Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP-400/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memberikan pernyataan sebagai berikut:

bahwa Terbanding dalam persidangan memberikan pernyataan sebagai berikut:

1. Koreksi PPh Pasal 26 dengan alasan tidak ada COD dengan lawan transaksi Malk Sustainability Partners, LLC senilai Rp199.830.640,00

bahwa COD yang ditunjukkan oleh Pemohon Banding namanya tidak sama yaitu Andrew Malk sedangkan bukti transaksi adalah Malk Sustainbility Partners;

bahwa Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti pelaporan PPh Pasal 26 atas nilai transaksi sebesar Rp199.830.640,00 sehingga diyakini objek tersebut belum dilaporkan;

bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp199.830.640,00 dan terutang dengan tarif 20% karena diyakini pada saat transaksi tidak ada COD;

2. Koreksi PPh Pasal 26 dengan alasan tidak ada COD dengan lawan transaksi Paysetter Holdings Ltd senilai Rp153.331.500,00

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan COD;

bahwa Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti pelaporan PPh Pasal 26 atas nilai transaksi sebesar Rp153.331.500,00 sehingga diyakini objek tersebut belum dilaporkan;

bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp153.331.500,00 dan terutang dengan tarif 20%;

3. Koreksi PPh Pasal 26 dengan alasan tidak ada COD dengan lawan transaksi Paysetter Holdings Ltd senilai Rp25.551.990,00

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan COD;

bahwa Pemohon Banding menunjukkan Invoice dan PO di mana tertulis transaksinya berupa tools for batch modification. tidak ada bukti jika transaksi ini merupakan transaksi pembelian barang karena tidak ditunjukkan realisasi pemasukan barang dari luar negeri berupa dokumen impor (PIB, SSPCP), sehingga tidak dapat diyakini jika transaksi ini merupakan pembelian barang;

bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp25.551.990,00 dan terutang dengan tarif 20%;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan closing statement dengan surat Tanpa Nomor tanggal 16 Juni 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa sengketa pajak adalah Koreksi Terbanding (Pemeriksa) yang dipertahankan Terbanding atas objek PPh Pasal 26 Masa Pajak September 2010 tercantum dalam Matrik Rekonsiliasi Banding atas Koreksi PPh Pasal 26 tanggal 17 Maret 2014;

bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-00132/WPJ.07/KP.0805/ RIK.SIS/2011 dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (semua jenis pajak) Tahun Pajak 2010 sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Undang-Undang KUP;

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan telah melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, melaksanakan kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Undang-Undang KUP dan waktu dilakukan pemeriksaan pajak Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban menyerahkan buku, catatan dan dokumen yang dipinjam Terbanding (Pemeriksa) dan memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP, terbukti tidak ada Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen disertai rincian daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum diserahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;

bahwa Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban perpajakan terbukti tidak ada pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d Undang-Undang KUP dan pemeriksaan tidak dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (MKRI) Nomor : 199/PMK.03/ 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MKRI Nomor : 82/PMK.03/2011 (selanjutnya disebut Tata Cara Pemeriksaan Pajak);

bahwa fakta hukum menunjukkan dengan jelas dan nyata bahwa Pemohon Banding telah patuh memenuhi kewajiban perpajakan untuk semua jenis pajak yang dilakukan pemeriksaan;

bahwa semua buku, catatan dan dokumen yang dipinjam Terbanding telah diserahkan, maka tidak dapat dipertimbangkan alasan Terbanding melakukan koreksi objek PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2010 karena transaksi pembayaran keluar negeri tidak didukung dokumen yang valid antara lain kontrak, invoice, bukti pembayaran, dan lainnya;

bahwa yang merupakan pokok sengketa PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2010 adalah ada atau tidak adanya Surat Keterangan Domisili (SKD/COD) atas transaksi pembayaran keluar negeri dan bagi WPLN yang menerima penghasilan merupakan bussines profit atau bukan;

bahwa semua pembayaran keluar negeri dilakukan kepada orang pribadi atau badan yang merupakan Subjek Pajak dari negara mitra P3B sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010;

bahwa Surat Banding Nomor : 14836/EST-05/Finance/VII/2013 perihal Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-526/WPJ.19/2013, telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang KUP serta Pasal 35 ayat (1), ayat (2) Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan Surat Bantahan Nomor : 23558/EST05/Finance/ XI/2013 tanggal 27 November 2013, bantahan atas SUB Terbanding Nomor : S-3069/WPJ.19/ 2013 tanggal 23 Oktober 2013;

bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim XV, Pemohon Banding telah memenuhi pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa sampai dengan sidang terakhir Majelis Hakim XV tanggal 16 Juni 2014, Pemohon Banding tidak menerima tanggapan tertulis dari Terbanding, menurut Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak: “Pemohon Banding atau tergugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itufakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon banding atau penggugat untuk diberikan jawaban”; oleh karena tidak ada tanggapan tertulis dari Terbanding sampai sidang terakhir dan tidak pembuktian dari Terbanding atas koreksi yang dilakukan, maka koreksi objek PPh Pasal 26 yang dilakukan Terbanding adalah tidak benar (salah);

bahwa dasar hukum penyelesaian banding adalah: Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1 a) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Negara Mitra yang berkaitan dengan transaksi Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan Bantahan atas PER-61/PJ/2009 pada Sidang tanggal 24 Februari 2014:

1. bahwa berdasarkan Pasal 32 A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh), Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP Nomor 94 Tahun 2010, fakta hukum menunjukkan dengan jelas dan nyata bahwa PER-61/PJ/2009 tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam penyelesaian sengketa PPh Pasal 26 Tahun Pajak 2010;

2. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 94 Tahun 2010, syarat Surat Keterangan Domisili (SKD/COD) bagi orang pribadi atau badan yang merupakan Subjek Pajak dari negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda, mulai berlaku sejak tanggal 30 Desember 2010;

bahwa Terbanding tidak menanggapi atas bantahan Pemohon Banding tersebut, berarti setuju atas bantahan Pemohon Banding tersebut;

bahwa koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 26 Masa Pajak September 2010 tercantum dalam Bab I Sengketa Pajak, sebagai berikut:

1. Pembayaran fee kepada Malk Sustainability Partners, LLC atas jasa pekerjaan Aligning Mission& Environment sebesar Rp199.830.640,00;

2. Pembayaran kepada Paysetter Holdings Limited atas pengadaan Tools for Batch Modification sebesar Rp25.551.990,00 dan Fee of SW License for isi esia 40 TPS for 2010 sebesar Rp153.331.500,00;

bahwa alasan koreksi seperti tercantum dalam Surat Uraian Banding Terbanding adalah Data dan Fakta : dokumen terkait koreksi belum diserahkan dan tidak terdapat COD atas nama Malk Sustainability Partners, LLC. Tidak ada fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan Terbanding sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

bahwa dalam Uji Bukti Pemohon Banding dapat membuktitan dengan dokumen:

bahwa pembuktian tersebut telah memenuhi Pasal 69 juncto Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Keyakinan Terbanding bukan merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

bahwa tidak ada Bukti Potong PPh Pasal 26 Nihil tidak dapat digunakan sebagai dasar koreksi;

bahwa jasa Malk Sustainability Partners, LLC seluruhnya dikerjakan di luar negeri, atas penghasilannya merupakan business profit, dilengkapi dokumen lengkap dan ada COD, maka atas pembayaran jasa tersebut sebesar Rp199.830.640,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 26. Fakta hukum menunjukkan dengan jelas dan nyata bahwa koreksi Terbanding adalah tidak benar (salah);

bahwa Pembayaran kepada Paysetter Holdings Limited atas pengadaan Tools for Batch Modification sebesar Rp25.551.990,00 dan Fee of SW License for isi esia 40 TPS for 2010 sebesar Rp153.331.500,00;a. Bukti Pengeluaran;b. Voucher Journal Nomor 22000012840, 4300018049, 5105617262, 2200012946, 5105617180, dan 4300017848;c. Invoice;d. Purchase Order;e. Bukti Transfer;

bahwa pengadaan Tools for Batch Modification sebesar Rp25.551.990,00 dari Paysetter Holdings Ltd adalah pengadaan barang sehingga tidak terutang PPh Pasal 26, sedangkan Fee of SW License for isi esia 40 TPS for 2010 sebesar Rp153.331.500,00 seluruhnya dikerjakan di luar negeri, atas penghasilannya merupakan business profit, dilengkapi dokumen lengkap dan tetapi tidak ada COD, maka atas pembayaran jasa tersebut sebesar Pemohon Banding setuju dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%;

bahwa perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak September 2010 sebagai berikut:

bahwa terhadap sengketa banding ini, Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan :

a. dividen;
b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
h. keuntungan karena pembebasan utang;

bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan :Subjek pajak luar negeri adalah:

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap transaksi sebesar Rp.378.714.130,00 yang menjadi sengketa;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas perkembangan sengketa di persidangan diketahui Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding atas pembayaran fee kepada Paysetter Holding limited sebesar Rp.153.331.500,00 sehingga Majelis berpendapat pembahasan sengketa dilakukan atas koreksi sebesar Rp.225.382.630,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13, diketahui bahwa atas transaksi sebesar Rp.199.830.640,00 merupakan transaksi jasa aligning mission and environment yang diberikan oleh Malk Sustainability Partners, LLC. yang berdomisili di negara Amerika Serikat (USA) kepada Pemohon Banding dan dibukukan oleh Pemohon Banding pada bulan September 2010;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13, Majelis berpendapat bahwa transaksi sebesar Rp.199.830.640,00 merupakan imbalan jasa yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Wajib Pajak dalam negeri kepada Wajib Pajak luar negeri, sehingga Majelis berpendapat transaksi sebesar Rp.199.830.640,00 merupakan objek PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas keterangan Pemohon Banding dan bukti P-8, diketahui bahwa Andrew Malk merupakan single-member LLC dari Malk Sustainability Partners, LLC.;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti P-6 dan P-7, diketahui bahwa Andrew Malk menyatakan akan menerima fee atas jasa yang diberikan pada periode 13 April 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan bukti P-7 bertanggal 27 September 2010;

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa transaksi dengan Malk Sustainability and Partners sebesar Rp.199.830.640,00 sudah disertai dengan COD dari negara asal transaksi sehingga Majelis berpendapat atas transaksi tersebut dapat diberlakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat;

bahwa sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat diketahui penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak di Indonesia sehingga Majelis berpendapat atas transaksi sebesar Rp.199.830.640,00 tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18 diketahui transaksi dengan Paysetter Holding limited sebesar Rp.25.551.990,00 merupakan transaksi atas pembelian barang berupa peralatan sehingga bukan merupakan transaksi atas pemberian jasa;

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa transaksi dengan Paysetter Holding limited sebesar Rp.25.551.990,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, dan keyakinan hakim, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh 26 Masa Pajak September 2010 sebesar Rp.378.714.130,00, koreksi sebesar Rp.153.331.500,00 tetap dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp.225.382.630,00 tidak dapat dipertahankan;