:

bahwa menanggapi permintaan Majelis untuk menanggapi peraturan yang digunakan oleh Pemohon Banding, Terbanding menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 yang terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Pada Pasal 1 PP No. 73 Tahun 1996 menyatakan bahwa “atas penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan Wajib Pajak badan yang bergerak di bidang usaha jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan/atau jasa konsultan, kecuali konsultan hukum dan konsultan pajak, dikenakan Pajak Penghasilan yangbersifat final” sementara pada PP No. 140 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan” dan pada ayat (2) menyatakan bahwa “atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final”. Sehingga perbedaan diantara PP No. 73 Tahun 1996 dan PP No. 140Tahun 2000 adalah pada PP No. 73 Tahun 1996 semua penghasilan yang bergerak di bidang usaha jasa kontruksi dikenakan PPh Final sedangkan pada PP No. 140 Tahun 2000 hanya yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 atau usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang yang dikenakan PPh Final. Oleh karena itu, Terbanding harus melakukan pengecekan kembali terhadap tanggapan tertulis Pemohon Banding bahwa tidak terdapat sengketa pajak final dan pajak non final;

:

bahwa menjawab pertanyaan Majelis dalam persidangan perihal jenis pajak final dan tidak final, Pemohon Banding menyatakan bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002 pada angka 5 yang menyebutkan bahwa ”Terhadap kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang telah berjalan sebelum tanggal 1 januari 2001, tetap berlaku ketentuan lama (dikenakan PPh Final) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996 hingga selesainya kontrak/proyek”. Terbanding menyatakan bahwa terdapat perbedaan perhitungan antara perhitungan PPh Badan dengan PPh Pasal 26 ayat (4), sedangkan ketika merujuk pada Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh yang menyatakan

bahwa “Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” dan Penghasilan Kena Pajak dari suatu bentuk usaha tetap berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang PPh dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) sedangkan mengenai PPh Final diatur pada Pasal 4 ayat (2), menurut Terbanding perhitungan penghasilan kena pajak yang dihitung menurut pembukuan laporan keuangan dikurangi dengan pajak yang final, penghasilan kena pajak dalam laporan keuangan menggunakan tarif Pasal 17 dan sisanya akan digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 26 ayat (4). Sedangkan menurut Pemohon Banding ketika terdapat pajak final, maka penghasilan kena pajak harus dilakukan perhitungan kembali penghasilan mana yang termasuk final kemudian jika sudah diketahui penghasilan mana yang dikenai pajak final maka total penghasilan dikurangi dengan penghasilan final hasilnya adalah penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);

:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-4578/WPJ.07/2012 tanggal 15 Oktober 2012 diketahui:

bahwa berdasarkan halaman 12-13 dan halaman 20 Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Badan dan Orang Asing Dua Nomor Lap-006/WPJ.07/KP.1005/2011 tanggal 31 Januari 2011, diketahui bahwa atas pengujian yang bersumber dari SPT PPh Badan dan Buku Besar Biaya, diperoleh kesimpulan akhir hasil pemeriksaan, sebagai berikut :
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Penjelasan Koreksi :
a. Peredaran UsahaTidak terdapat penyerahan pada Tahun 2001 0
b. Harga Pokok PenjualanPemohon Banding menghitung dengan menggunakan Deem Profit (26.123 109.096)
c.Biaya Usaha LainnyaPemohon Banding menghitung dengan menggunakan Deem Profit (2.468.820.996)
d. Penghasilan dari Luar UsahaPemohon Banding menghitung dengan menggunakan Deem Profit 66.367.680
e. Jumlah Koreksi (28.525.562.412)

Perhitungan DPP PPh Pasal 26 ayat (4):

Penjelasan koreksi:Pemohon Banding menghitung dengan menggunakan Deem Profit. Perhitungan PPh pasal 26 ayat (4) yang masih harus dibayar:

2. Berdasarkan Risalah Pembahasan, diketahui bahwa dasar koreksi menurut Pemeriksa Pajak adalah- Pasal 26 ayat (4) UU PPh, KMK Nomor 602/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-655/WPJ.07/2012 tanggal 12 April 2012 diketahui bahwa hasil penelitian keberatan adalah sama dengan hasil pemeriksaan Terbanding pada saat pemeriksaan pajak;

bahwa berdasarkan tanggapan tertulis Terbanding yang menyatakan bahwa PPh terutang menurut Terbanding adalah sebesar Rp0,00 dan PPh terutang menurut Pemohon Banding juga Rp0,00, Majelis melakukan konfirmasi kepada Pemohon Banding atas pernyataan Terbanding tersebut;

bahwa berdasarkan pendapat Terbanding dan Pemohon Banding PPh yang terutang adalah Rp0,00 hanya terdapat perbedaan perhitungan dalam penentuan PPh Pasal 26 ayat (4). Namun disebabkan PPh yang terutang adalah Rp0,00 sehingga tidak terdapat sengketa atas nilai tersebut pada tahun 2001. Oleh karena Terbanding dan Pemohon Banding telah sepakat bahwa tidak terdapat sengketa pada tahun 2001, maka Majelis mencukupkan sengketa pajak tahun 2001;

bahwa menurut Terbanding, koreksi fiskal tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka dasar pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final”.

Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan No. 113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 602/KMK.04/1994 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap Yang Ditanam Kembali di Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

bahwa Pemohon Banding sebagai BUT di Indonesia adalah terkait dengan proyek “Boiler Island Works” dimana berdasarkan perjanjian yang ditandatangani tanggal 15 September 1995, Pemohon Banding akan menyediakan jasa konstruksi yang meliputi penyediaan peralatan, material dan jasa di dalam wilayah Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut kepada Pemilik Proyek.

bahwa penghasilan dari usaha Jasa Konstuksi yang diterima oleh Pemohon Banding dikenaan PPh Final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh jis. PP Nomor 73 Tahun 1996 sebaimana telah diubah dengan PP Nomor 140 tahun 2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor559/KMK.04/2000, Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.42/2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Terkait dengan PPh Final tersebut, tidak ada sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding (Pihak Terbanding setuju dengan perhitungan PPh Badan Pemohon Banding);

bahwa beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terkait dengan yang disengketakan dalam banding ini antara lain adalah sebagai berikut :

bahwa sengketa antara Pemohon Banding dengan Terbanding adalah terkait dengan perbedaan metode perhitungan Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak untuk suatu Bentuk Usaha Tetap, dimana Pemohon Banding menggunakan metode “deemed profit” setelah pajak sebagai dasar pengenaan tarif pajak atas laba suatu BUT yang penghasilannya dikenakan pajak secara final, sedangkan Terbanding menggunakan metode “Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final”;

bahwa menurut Pemohon Banding cara penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 ayat (4) bagi BUT adalah Pemohon Banding dikenakan PPh Final sebesar 2% sehingga kalau dihitung deemed profitnya adalah 6,67 % dari peredaran usaha;

bahwa menurut Pemohon Banding penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) menggunakan deemed profit karena PPh Badan telah dikenakan PPh Final, sedangka Terbanding berpendapat cara penghitungan Pasal 26 ayat (4) tetap menggunakan cara penghitungan biasa walaupun PPh Badan dihitung berdasarkan penghitungan final;

bahwa setelah Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan cara masing-masik Pihak yang bersengketa hasilnya adalah sama yaitu nol, jadi untuk angka tidak ada sengketa sedangkan cara penghitungan tetap dipersengketakan;

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Pemohon Banding merupakan BUT yang memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Sehingga menurut Terbanding berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap, Penghasilan Kena Pajak-nya dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskaldikurangi dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final”;

bahwa sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 Terbanding menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi memberikan penegasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Keputusan Menteri Keuangan No. 113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 mengatur secara umum tentang perlakuan perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap, artinya meliputi semua jenis usaha;2. Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur secara khusus semula dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000;3. Usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding terkait dengan proyek “Boiler Island Works” berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 15 September 1995, sehingga sesuai dengan penegasan Terbading pada angka 4 dan 5 SE-13/PJ.42/2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi kepada Pemohon Banding tetap diberlakukan ketentuan lama (dikenakan PPh final) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa karena metode penghitungan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996 yaitu dikenakan PPh final, maka untuk menghitung PPh Pasal 26 BUT (Branch Profit Tax) seharusnya selaras dengan metode yang digunakan untuk menghitung PPh-nya yaitu dengan menggunakan “deemed profit” dimaksud, dengan kata lain apabila PPh-nya dihitung berdasarkan “deemed profit” maka untuk menghitung PPh Pasal 26-nya juga mengikuti sesuai deemed tidak berdasarkan perhitungan biasa;

bahwa mengingat dalam sengketa ini secara kebetulan angka yang disengketakan adalah sama yaitu nol, sedangkan yang menjadi pokok sengketa adalah cara penghitungan PPh Pasal 26 (Branch Profit Tax) maka Majelis berpendapat bahwa cara penghitungan menurut Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis mengabulkan banding Pemohon Banding;