:

bahwa Terbanding menjawab pertanyaan Majelis pada persidangan perihal keberadaan sengketa pajak final atau tidak final sesuai dengan SE-13/PJ.42/2002, Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan angka 5 SE-13/PJ.42/2002 menyatakan bahwa “Terhadap kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang telah berjalan sebelum tanggal 1 Januari 2001, tetap berlaku ketentuan lama (dikenakan PPh final) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 danKeputusan Menteri Keuangan Nomor 704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996 hingga selesainya kontrak/proyek tersebut”. Hal itu sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Pajak bahwa Terbanding menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 sehingga penghasilan Pemohon Banding dikenakan PPh Final;

:

bahwa menjawab pertanyaan Majelis dalam persidangan perihal jenis pajak final dan tidak final, Pemohon Banding menyatakan bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002 pada angka 5 yang menyebutkan bahwa ”Terhadap kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang telah berjalan sebelum tanggal 1 januari 2001, tetap berlaku ketentuan lama (dikenakan PPh Final) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996 hingga selesainya kontrak/proyek”. Terbanding menyatakan bahwa terdapat perbedaan perhitungan antara perhitungan PPh Badan dengan PPh Pasal 26 ayat (4), sedangkan ketika merujuk pada Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh yang menyatakan bahwa “Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan” dan Penghasilan Kena Pajak dari suatu bentuk usaha tetap berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang PPh dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) sedangkan mengenai PPh Final diatur pada Pasal 4 ayat (2), menurut Terbanding perhitungan penghasilan kena pajak yang dihitung menurut pembukuan laporan keuangan dikurangi dengan pajak yang final, penghasilan kena pajak dalam laporan keuangan menggunakan tarif Pasal 17 dan sisanya akan digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 26 ayat (4). Sedangkan menurut Pemohon Banding ketika terdapat pajak final, maka penghasilan kena pajak harus dilakukan perhitungan kembali penghasilan mana yang termasuk final kemudian jika sudah diketahui penghasilan mana yang dikenai pajak final maka total penghasilan dikurangi dengan penghasilan final hasilnya adalah penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4);

:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Nomor Lap-473/WPJ.07/KP.1005/2011 tanggal 31 Januari 2011 tahun pajak 2002 diketahui bahwa tidak terdapat obyek PPh Pasal 26 ayat (4) dengan alasan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap. Bahwa berdasarkan LPP tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/504/01/081/11 tanggal 4 Februari 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2002;

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 0186- L.fs/BWA/VI/11 tanggal 21 April 2011 yang diterima KPP Badan dan Orang Asing Dua tanggal 29 April 2011 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Nomor PEM.000666\081\apr\2011 tanggal 29 April 2011,

bahwa menurut Pemohon Banding, pemeriksa tidak dapat menggunakan metode penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 sebagai dasar dilakukan koreksi atas objek PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar Rp0,00.

bahwa menurut Pemohon Banding, perhitungan pajak yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-638/WPJ.07/2012 tanggal 10 April 2011 diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. jumlahPPh Pasal 26 Tahun Pajak 2002 atas nama perusahaan Pemohon Banding seharusnya adalah Rp328.336.994 dengan rincian sebagai berikut :

Secara filosofis, pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) atas Laba setelah Pajak dari BUT (Branch Profit Tax) identik dengan pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang menjalankan usaha di Indonesia melalui penyertaan saham dalam anak perusahaan (PMA), sehingga dalam Tax Treaty-pun pengaturan mengenai Branch Profit Tax diatur dalam Article mengenal “Dividend”. Dengan sistem pemajakan atas Laba setelah Pajak dari BUT (Branch Profit Tax) tersebut setiap usaha yang dijalankan oleh WPLN apakah melalui anak perusahaan (PMA) ataupun cabang (BUT) dikenakan pajak secara netral. Lebih lanjut, untuk mendorong reinvestasi laba tersebut di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) pengenaan pajak tersebut dapat dikecualikan. Dengan demikian, tidak tepat apabila berdasarkan alasan konsistensi dengan dasar perhitungan PPh Badan, jumlah laba setelah pajak yang ditanamkan kembali yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) ataupun tidak ditanamkan kembali sehingga dikenakan PPh Pasal 26 ayat (4) bukan berdasarkan perhitungan sebenarnya menurut pembukuan melainkan dihitung berdasarkan Perkiraan Penghasilan Netto (Deemed Profit);
Pengenaan PPh Final atas Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 73 Tahun 1996 memiliki landasan filosofis dan dasar hukum yang berbeda dibanding dengan pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) sebagaimana tersebut di atas. Pengenaan PPh Final atas Jasa Konstruksi yang diatur dalam PP tersebut merupakan amanat Pasal 4 ayat (2) dimana untuk jenis usaha tertentu dengan pertimbangan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Pemohon Banding maupun Terbanding, maka pengenaan Pajak Penghasilan ini dapat bersifat final yang ketentuannya lebih lanjut diatur dalam PeraturanPemerintah. Dengan demikian, atas hal yang berbeda ini, tidak tepat apabila disamakan carapenghitungan pajaknya. Lebih lanjut, istilah deemed profit atas PPh Final 2% atas Jasa Konstruksi serta perhitungannya sebesar 6,67% sebagaimana disebutkan Pemohon Banding tidak ditemukan dalam PP Nomor 73 Tahun 1996 tersebut;

bahwa menurut Terbanding, koreksi fiskal tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap yang menyatakan sebagai berikut:“Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka dasar pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final”.

Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan No. 113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 602/KMK.04/1994 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap Yang Ditanam Kembali di Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

bahwa Pemohon Banding sebagai BUT di Indonesia adalah terkait dengan proyek “Boiler Island Works” dimana berdasarkan perjanjian yang ditandatangani tanggal 15 September 1995, Pemohon Banding akan menyediakan jasa konstruksi yang meliputi penyediaan peralatan, material dan jasa di dalam wilayah Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut kepada Pemilik Proyek.

bahwa penghasilan dari usaha Jasa Konstuksi yang diterima oleh Pemohon Banding dikenaan PPh Final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh jis. PP Nomor 73 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 140 tahun 2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor559/KMK.04/2000, Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.42/2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Terkait dengan PPh Final tersebut, tidak ada sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding (Pihak Terbanding setuju dengan perhitungan PPh Badan Pemohon Banding);

bahwa beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan terkait dengan yang disengketakan dalam banding ini antara lain adalah sebagai berikut :
Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa:“Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh persen) kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.”
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan menyatakan bahwa:“Atas penghasilan Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan Wajib Pajak badan yang bergerak dibidang usaha jasa perencanaan kontruksi, jasa pengawasan kontruksi dan/atau jasakonsultan, kecuali konsultan hukum dan konsultan pajak, dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final.”
Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi menyatakan bahwa:
“(1)Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan.
(2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 704/KMK.04/1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi menyatakan bahwa:
“(1) Atas penghasilan berupa imbalan yang diterima oleh Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi dan Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang usaha jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi dan/atau jasa konsultan dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
(2) Besarnya Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi menyatakan bahwa:(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.(2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, dan yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No. 113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap yang menyatakan bahwa:“Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka dasarpengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

Angka 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi menyatakan bahwa:
Terhadap kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang telah berjalan sebelum tanggal 1 Januari 2001, tetap berlaku ketentuan lama (dikenakan PPh final) sebagaimana diatur dalam Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996 hingga selesainya kontrak/proyek tersebut. Atas PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan PPh Pasal 25 yang telah disetor sendiri serta dalam hal Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2000 yang berakhir setelah tanggal 31 Desember 2000 dan atau SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2001, dapat ditempuh prosedur pemindahbukuan (Pbk) ke PPh final dan prosedur pembetulan SPT Tahunan sesuai ketentuan umum yang berlaku.

bahwa sengketa antara Pemohon Banding dengan Terbanding adalah terkait dengan perbedaan metode perhitungan Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi pajak untuk suatu Bentuk Usaha Tetap, dimana Pemohon Banding menggunakan metode “deemed profit” setelah pajak sebagai dasar pengenaan tarif pajak atas laba suatu BUT yang penghasilannya dikenakan pajak secara final, sedangkan Terbanding menggunakan metode “Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final”;

bahwa menurut Pemohon Banding cara penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 ayat (4) bagi BUT adalah Pemohon banding dikenakan PPh Final sebesar 2% sehingga kalau dihitung deemed profitnya adalah 6,67 % dari peredaran usaha;

bahwa menurut Pemohon Banding penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4) menggunakan Deemed Profit karena PPh Badan telah dikenakan PPh Final, sedangka Terbanding berpendapat cara penghitungan Pasal 26 ayat (4) tetap menggunakan cara penghitungan biasa walaupun PPh Badan dihitung berdasarkan penghitungan final;

bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Pemohon Banding merupakan BUT yang memperoleh penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Sehingga menurut Terbanding berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No.113/KMK.03/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap, Penghasilan Kena Pajak-nya dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskaldikurangi dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final”;

bahwa sehubungan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 Terbanding menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.42/2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi memberikan penegasan sebagai berikut:

bahwa atas PPh final yang telah dipotong atau disetor sendiri atas penerimaan uang muka kontrak yang belum berjalan hingga tanggal 31 Desember 2000, dapat ditempuh prosedur pemindahbukuan (Pbk) ke PPh Pasal 23 sesuai ketentuan umum yang berlaku.

bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa karena metode penghitungan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 704/KMK.04/1996 tanggal 30 Desember 1996 yaitu dikenakan PPh final, maka untuk menghitung PPh Pasal 26 BUT (Branch Profit Tax) seharusnya selaras dengan metode yang digunakan untuk menghitung PPh-nya yaitu dengan menggunakan “deemed profit” dimaksud, dengan kata lain apabila PPh-nya dihitung berdasarkan “deemed profit” maka untuk menghitung PPh Pasal 26-nya juga mengikuti sesuai deemed tidak berdasarkan perhitungan biasa;

bahwa hasil pemeriksaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa cara penghitungan menurut Pemohon Banding sudah benar, dan Koreksi Negatif Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp1.478.995.469,00 tidak dapat dipertahankan;