:

bahwa atas koreksi yang menurut Pemohon Banding adalah kesalahan pencatatan pendapatan jasa manajemen, Pemohon Banding menyampaikan rincian jurnal pencatatan. Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti lain terkait seperti bukti pendapatan jasa manajemen dan dokumen lain bahwa tidak terjadi adanya biaya jasa manajemen;

:

bahwa Pemeriksa memperhitungkan objek PPh Pasal 23 atas mutasi debet akun Pendapatan Jasa Manajemen. Adapun mutasi debet tersebut merupakan pencatatan jurnal penyesuaian (koreksi) atas pendapatan jasa manajemen yang diterima oleh Pemohon Banding dan bukan merupakan pencatatan biaya jasa manajemen sehingga seharusnya bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

:

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen dalam berkas banding diketahui Terbanding melakukan koreksi atas objek PPh Pasal 23 sebesar Rp354.073.905.187,00 karena Pemohon Banding kurang melaporkan objek PPh Pasal 23 sesuai dengan bukti ledger dan ekualisasi biaya dengan perhitungan sebagai berikut :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo. Butir 2 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 terhadap pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material tidak termasuk penghasilan bruto sehingga atas pembayaran tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas maka pembayaran yang merupakan objek PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

bahwa Majelis berpendapat atas pembayaran yang merupakan obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp27.528.146.882,00 sudah termasuk dalam obyek PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp47.127.596.783,00.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp354.073.905.187,00 tidak dapat dipertahankan.