Pemohon Banding tidak setuju atas pembayaran sebesar US $ 228.951,98 kepada PAE Singapore Private Limited dianggap Terbanding sebagai royalti yang mengakibatkan koreksi positif obyek PPh Pasal 2, karena pembayaran tersebut sebenarnya adalah imbalan atas jasa yang telah diberikan PAE Singapore Private Limited kepada Pemohon Banding;

Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan :a. Perjanjian Paket Pelayanan Teknik dan Rancangan antara PemohonBanding dengan PAE Singapore Private Limited;b. Jadwal dan Surat Perintah Kerja yang cakupan kerjanya berupaKajian Pengerukan, Analisa Biaya – Manfaat dan Rekomendasi;

Terbanding mengungkapkan bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya penyerahan jasa yang dilakukan oleh PAE Singapore Private Limited dalam bentuk Laporan Kajian Pengerukan, Analisa Biaya Manfaat maupun Rekomendasi, sehingga terdapat pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding tidak terkait dengan pemanfaatan jasanya;

Terbanding mengungkapkan bahwa melalui perjanjian, PAE Singapore Private Limited bersedia untuk memberikan informasi kepada Pemohon Banding sesuai dengan keperluan dan diwajibkan kepada kedua belah pihak untuk merahasiakan informasi termasuk tapi tidak terbatas pada dokumen, data dan pengetahuan praktis (know-how).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilana. Pasal 4 huruf h menyatakan :”yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk di dalamnya royalti”.b. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h menyatakan :”pada dasarnya imbalan berupa royalti, terdiri dari tiga kelompok yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan.· hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula atau rahasia perusahaan.· Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komerial dan ilmu pengentahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya.· informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

Pasal 12 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Singapura menyatakan :
The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right touse, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

 Atas Perjanjian Paket Pelayanan Teknik dan Rancangan antara pihak Pemohon Banding dengan PAE Singapore Private Limited yang diberikan dalam persidangan, Terbanding mendapatkan informasi bahwa para pihak:· diharuskan menjaga kerahasiaan semua informasi (termasuk tapi tidak terbatas pada dokumen, data, pengetahuan praktis (know- how), dan sebagainya baik yang sifatnya teknis ataupun komerisal) yang diperoleh oleh salah satu pihak (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Penerima”) dari Pihak lainnya (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pengungkap),· harus menggunakan informasi tersebut hanya untuk tujuan perjanjian dan tidak akan memberikan salinannya pada pihak ketiga mana pun atau mengungkapkannya,· informasi di atas sesuai dengan pengertian royalti pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 12 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Singapura.

Atas Jadwal dan Surat Perintah Kerja yang mengungkapkan tentang batas nilai perintah kerja sebesar US $ 2,500,000.00 dan cakupan kerjanya meliputi Kajian Pengerukan, Analisa Biaya -Manfaat dan Rekomendasi, Pemohon Banding menyatakan bahwa Laporan atas Kajian Pengerukan, Analisa Biaya – Manfaat dan Rekomendasi tidak ada. Dalam arti lain, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran untuk beban jasa yang tidak pernah ada pelaksanaannya,

Atas pernyataan Pemohon Banding bahwa pembayaran sebesar $228.951,98 kepada PAE Singapore Private Limited merupakan imbalan atas jasa yang telah diberikan PAE Singapore Private Limited kepada Pemohon Banding, berdasarkan uraian di atas, menurut Terbanding , tidak terbukti.