RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put-54788/PP/M.XIIIA/12/2014

JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 23

TAHUN PAJAK
2009

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp7.285.628.146,00;

:

bahwa pada intinya Terbanding melakukan koreksi karena adanya equalisasi antara biaya-biaya di laporan keuangan Pemohon Banding dengan SPT Masa PPh Pasal 23 yang telah dilaporkan Pemohon Banding;

bahwa pada saat pemeriksaan Terbanding melihat dari pembukuannya ada 18 akun yang merupakan objek PPh Pasal 23 dimana totalnya sebesar Rp20.021.458.941,00 sedangkan DPP PPh Pasal 23 menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp12.577.861.614,00;

:

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan account-account yang ada di GL Pemohon Banding, dibandingkan dengan SPT Masa untuk account-account tersebut Pemohon Banding masih belum mengetahui apakah benar account itu;

bahwa benar terjadi koreksi sebesar Rp7.285.628.156,00, setelah proses keberatan atas koreksi tersebut terdiri atas 18 akun, detailnya ada di lampiran matrik;

:

bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa :

bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa :

(1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong PajakPenghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

bahwa dasar keputusan penolakan keberatan yang pada intinya mempertahankan sebagian koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dari KPP Madya Pekanbaru dan Matriks Sengketa yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan dengan rincian sebagai berikut :

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap berkas banding serta matriks di atas, diketahui Obyek PPh Pasal 23 yang diakui dan sudah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT nya adalah sebesar Rp12.577.861.604,00, dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon Banding secara implisit tetap tidak setuju atas koreksi negatif yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa Majelis berpendapat, rincian obyek PPh Pasal 23 yang diakui dan sudah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT nya sebesar Rp12.577.861.604,00 adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap hasil uji bukti yang dilakukan dalam persidangan, terdapat pembahasan terhadap koreksi yang tidak diajukan banding oleh Pemohon Banding, dengan demikian Majelis berpendapat pembahasan koreksi yang dilakukan oleh Majelis terbatas pada koreksi yang diajukan banding oleh Pemohon Banding;

bahwa pembahasan atas masing-masing koreksi Terbanding yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding memberikan softcopy buku besar yang tidak merinci jenis transaksi atas perkiraan buku besar sehingga koreksi objek PPh Pasal 23 dilakukan berdasarkan ekualisasi biaya pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009;

bahwa berdasarkan penelitian atas softcopy buku besar Pemohon Banding yang diberikan pada saat proses Keberatan (yang telah merinci jenis transaksi) diketahui bahwa biaya tersebut adalah biaya dalam rangka rekrutmen calon karyawan dengan penerima penghasilan PT Margie Andalan, yang merupakan pembayaran Pemohon Banding kepada PT Margie Andalan untuk melakukan pengecekan kesehatan dari calon karyawan Pemohon Banding. Menurut Pemohon Banding PT Margie Andalan bukan merupakan perusahaan penyedian jasa tenaga kerja sebagaimana diatur dalam PMK244/PMK.03/2008, sehingga atas pembayaran untuk pengecekan kesehatan tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

bahwa alasan Pemohon Banding yang menyatakan pembayaran tersebut untuk melakukan pengecekan kesehatan dari calon karyawan tidak didukung bukti berupa voucher atas pembayaran biaya tersebut baik pada saat proses pemeriksaan, keberatan, maupun dalam sidang banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi positif Recruitment Expenses (Akun Nomor 4034070002) sebesar Rp11.058.000,00 tetap dipertahankan, sehingga obyek Recruitment Expenses (Akun Nomor 4034070002) menurut Majelis adalah sebesar Rp11.058.000,00;

bahwa total biaya yang dicatat Pemohon Banding pada akun Port EMKL charges (Akun Nomor 4090170000) sebesar Rp303.404.604,00 dan menurut Terbanding jumlah tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 karena pada waktu pemeriksaan Pemohon Banding hanya menyerahkan softcopy akun Port/EMKL Charges (Akun Nomor 4090170000);

bahwa menurut Terbanding, dalam persidangan Pemohon Banding menunjukkan bahwa biaya sebesar Rp22.673.552,00 adalah biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23, sedangkan biaya sebesar Rp280.731.052,00 merupakan biaya handling dan loading;

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya Port/EMKL charges (Akun Nomor 4090170000) sebesar Rp280.731.052,00 merupakan biaya yang dikeluarkan untuk handling dan loading CPO dan jumlah tersebut bukan merupakan obyek PPh Pasal 23;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan dokumen-dokumen berupa:

– General Ledger akun Port/EMKL Charges beserta rekapitulasi Bukti Pembayaran dan Bukti Potong- Jurnal Voucher- Invoice- Bukti Potong PPh Pasal 23- Bukti Pembayaran

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat jumlah sebesar Rp280.731.052,00 yang dikeluarkan Pemohon Banding tersebut merupakan pembayaran atas jasa handling dan loading CPO;

bahwa jasa handling dan loading tidak termasuk jasa lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi positif akun Port/EMKL charges (Akun Nomor 4090170000) sebesar Rp280.731.052,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga obyek Port/EMKL charges (Akun Nomor 4090170000) menurut Majelis adalah sebesar Rp22.673.552,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang ada dalam berkas banding, diketahui atas koreksi positif akun Analysis Charges (Akun Nomor 4090220000) sebesar Rp1.713.230,00 tidak diajukan keberatan oleh Pemohon Banding, dimana Pemohon Banding mengakui jumlah obyek menurut Terbanding sebesar Rp2.673.230,00, dengan demikian atas koreksi tersebut tidak dapat diajukan banding oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi positif akun Analysis Charges (Akun Nomor 4090220000) sebesar Rp1.713.230,00 tetap dipertahankan, sehingga obyek Analysis Charges (Akun Nomor 4090220000) menurut Majelis adalah sebesar Rp2.673.230,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang ada dalam berkas banding diketahui Pemeriksa melakukan koreksi positif atas akun Local Transport/Inland Transport (Akun Nomor 4090270000) sebesar Rp249.665.797,00 dan dalam Surat Keberatannya Pemohon Banding mengajukan keberatan atas koreksi tersebut sebesar Rp110.813.797,00;

bahwa dalam keputusan keberatannya Terbanding telah membatalkan sebagian koreksi Pemeriksa sehingga koreksi yang tetap dipertahankan Terbanding adalah sebesar Rp36.391.517,00;

bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat koreksi akun Local Transport/Inland Transport (Akun Nomor 4090270000) yang dapat diajukan banding oleh Pemohon Banding hanya sebesar Rp36.391.517,00;

bahwa menurut Terbanding, obyek PPh Pasal 23 yang dicatat Pemohon Banding dalam akun Local Transport/Inland Transport (Akun Nomor 4090270000) sesuai dengan keputusan keberatan adalah sebesar Rp1.174.977.917,00, sedangkan menurut Pemohon Banding dalam Surat Keberatannya adalah sebesar Rp1.138.586.400, sehingga terdapat koreksi sebesar Rp36.391.517,00;

bahwa menurut Terbanding, untuk biaya pemakaian loader milik Pemohon Banding sendiri sebesar Rp36.391.517,00. Dalam persidangan Pemohon Banding menunjukkan Nota Debet yang memperlihatkan

bahwa Pemohon Banding tidak menggunakan alat dari pihak ketiga;

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya sebesar Rp36.391.517,00 merupakan biaya atas pemakaian loader milik Pemohon Banding sendiri, sehingga bukan merupakan obyek PPh Pasal 23;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan dokumen-dokumen berupa:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berpendapat jumlah sebesar Rp36.391.517,00 tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan Pemohon Banding untuk pemakaian loader milik Pemohon Banding sendiri;

bahwa Majelis berpendapat pengeluaran atas pemakaian loader milik Pemohon Banding sendiri sebesar Rp36.391.517,00 bukan merupakan obyek PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi positif akun Local Transport/ Inland Transport (Akun Nomor 4090270000) sebesar Rp36.391.517,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga obyek Local Transport/ Inland Transport (Akun Nomor 4090270000) menurut Majelis adalah sebesar Rp1.138.586.400,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang ada dalam berkas banding diketahui obyek PPh Pasal 23 menurut Pemohon Banding atas akun Local Transport (Mill – Port) (Akun Nomor 4090275000) sebesar Rp4.501.300.715,00, sedangkan menurut Pemeriksa adalah sebesar Rp4.859.458.420,00, sehingga terdapat koreksi positif sebesar Rp358.157.705,00;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Keberatannya hanya mengajukan keberatan atas koreksi sebesar Rp1.815.855,00, dengan demikian obyek PPh Pasal 23 atas akun Local Transport (Mill – Port) (Akun Nomor 4090275000) menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp4.857.642.565,00;

bahwadalam keputusan keberatannya Terbanding telah membatalkan koreksi sebesar Rp1.815.855,00 tersebut, sehingga obyek PPh Pasal 23 atas akun Local Transport (Mill – Port) (Akun Nomor 4090275000) menurut Terbanding adalah sebesar Rp4.857.642.565,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat tidak ada lagi sengketa mengenai koreksi akun Local Transport (Mill – Port) (Akun Nomor 4090275000) yang dapat diajukan banding oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian obyek Local Transport (Mill – Port) (Akun Nomor 4090275000) menurutMajelis adalah sebesar Rp4.857.642.565,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang ada dalam berkas banding diketahui obyek PPh Pasal 23 menurut Pemohon Banding atas akun Fumigation (Akun Nomor 4090280000) sebesar Rp127.000.000,00, sedangkan menurut Pemeriksa adalah sebesar Rp146.000.000,00, sehingga terdapat koreksi positif sebesar Rp19.000.000,00;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Keberatannya hanya mengajukan keberatan atas koreksi sebesar Rp8.000.000,00, dengan demikian obyek PPh Pasal 23 atas akun Fumigation (Akun Nomor 4090280000) menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp138.000.000,00;

bahwa dalam keputusan keberatannya Terbanding telah membatalkan koreksi sebesar Rp8.000.000,00 tersebut, sehingga obyek PPh Pasal 23 atas akun Fumigation (Akun Nomor 4090280000) menurut Terbanding adalah sebesar Rp138.000.000,00,;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat tidak ada lagi sengketa mengenai koreksi akun Fumigation (Akun Nomor 4090280000) yang dapat diajukan banding oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan demikian obyek Fumigation (Akun Nomor 4090280000) menurut Majelis adalah sebesar Rp138.000.000,00;

bahwa menurut Terbanding, pada saat proses pemeriksaan, data dan/atau bukti pendukung yang ada hanyalah softcopy akun Consultant Services & Fees (Akun Nomor 5050050000). Total biaya yang dicatat di akun Consultant Services & Fees (Akun Nomor 5050050000) yang merupakan objek PPh Pasal 23 menurut Pemeriksa adalah sebesar Rp8.841.281.344,00;

bahwa pada saat proses keberatan, dari Biaya sebesar Rp8.841.281.344,00, Pemohon Banding menyatakan bahwa biaya sebesar Rp2.000.000,00 merupakan angka PPN, biaya sebesar Rp20.000.000,00 merupakan pembayaran jasa penilaian yang merupakan objek PPh Pasal 23, dan biaya sebesar Rp8.819.281.344,00 merupakan pembayaran kepada Wajib Pajak Luar Negeri yang memberikan jasanya kepada Pemohon Banding selama tahun 2009 yaitu Rebi dan Averis;

bahwa pada proses keberatan, Terbanding telah menerima keberatan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp2.000.000,00 dan koreksi yang tetap dipertahankan Terbanding adalah sebesar Rp8.819.281.344,00, sehingga objek PPh Pasal 23 yang ada di akun Consultant Services & Fees (Akun Nomor 5050050000) adalah sebesar Rp8.839.281.344,00 (Rp8.819.281.344,00 + Rp20.000.000,00);

bahwa atas koreksi sebesar Rp8.819.281.344,00 tersebut Pemohon Banding menyatakan jumlah tersebut adalah pembayaran kepada Wajib Pajak Luar Negeri yang memberikan jasanya kepada Pemohon Banding selama tahun 2009;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan dokumen-dokumen berupa:

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalan persidangan, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

b. Perjanjian dengan Averis Sdn Bhd berlaku sejak 10 Oktober 2003. Perjanjian ini terus berlaku sampai dengan adanya pembatalan oleh salah satu pihak.Dari jangka waktu perjanjian tersebut, Terbanding berpendapat Wajib Pajak Luar Negeri tersebut mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaannya di Indonesia untuk jangka waktu yang cukup lama (melebihi jangka waktu 183 hari maupun time test) sehingga kedudukan Wajib Pajak Luar Negeri tersebut di Indonesia berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

bahwa menurut Pemohon Banding Biaya Consultant Services & Fees (Akun Nomor 5050050000) merupakan pembayaran kepada pihak yang berdomisili di Luar Negeri sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan penyerahan jasa yang dilakukan oleh Averis Sdn Bhd tidak terutang PPh Pasal 23/26;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan penyerahan jasa yang dilakukan oleh Rebi Services International Ltd tidak terutang PPh Pasal 23/26.

bahwa pada tahun 2009 penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) masih tunduk kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996. Adapun Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 berlaku sejak 1 Januari 2010, sehingga pada tahun 2009 atas pembayaran kepada WPLN yang bukan merupakan objek PPh 23/26, tidak diatur eksplisit harus dilaporkan di dalam SPT Masa PPh 23/26;

Bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1083 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

Penjelasan ketentuan tersebut di atas antara lain menyatakan antara lain bahwa : Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui antara lain bahwa :

bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding didasarkan pada komitmen untuk melaksanakan pekerjaannya di Indonesia untuk jangka waktu yang cukup lama (melebihi jangka waktu 183 hari maupun time test) dan tidak membuktikan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan di Indonesia;

bahwa berdasarkan data, fakta dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat koreksi positif akun Consultant Services & Fees (Akun Nomor 5050050000) sebesar Rp8.819.281.344,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga obyek Consultant Services & Fees (Akun Nomor 5050050000) menurut Majelis adalah sebesar Rp20.000.000,00;

bahwa total biaya yang dicatat Pemohon Banding pada akun Interest Expense-Lease (Akun Nomor 5062301000) sebesar Rp203.930.002,00 dan menurut Terbanding jumlah tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 karena pada waktu pemeriksaan Pemohon Banding hanya menyerahkan softcopy akun Interest Expense – Lease (Akun Nomor 5062301000);

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya Interest Expense – Lease (Akun Nomor 5062301000) sebesar Rp203.930.002,00 merupakan pembayaran bunga yang timbul karena transaksi leasing dengan hak opsi Pemohon Banding dengan PT Dipo Star Finance dan jumlah tersebut bukan merupakan obyek PPh Pasal 23;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan dokumen berupa Perjanjian Leasing Nomor 0026420/1/01/04/2009 tanggal 17 April 2009;

bahwa Terbanding menyatakan Perjanjian Leasing Nomor 0026420/1/01/04/2009 tanggal 17 April 2009 tidak pernah ada pada saat proses pemeriksaan ataupun proses keberatan, dengan demikian penolakan yang dilakukan Terbanding terhadap keberatan Pemohon Banding sudah benar mengingat tidak ada bukti kuat yang dapat dijadikan dasar bahwa biaya tersebut merupakan biaya leasing;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) :Lessee harus membayar lunas kepada Lessor seluruh Uang Sewa Lease yang jumlah serta mata uangnya tercantum dalam butir 6 Lampiran dalam jangka waktu lease.

Pasal 3 ayat (2):Lessee harus membayar Uang Sewa Lease secara mengangsur. Jika tidak ditentukan lain oleh Leasor, maka angsuran itu harus dibayar dengan cukup dan tepat waktu pada setiap tanggal yang sama dengan Tanda Terima Barang yang dimaksud dalam Pasal 6 (2) … dengan rincian pembayaran angsuran Uang Sewa Lease yang diuraikan dalam butir 7 Lampiran.

Pasal 4 ayat (1) :Lessee akan membayar kepada Lessor sejumlah uang sebagai Deposito Jaminan (“Deposito Jaminan”) pada waktu penandatanganan Perjanjian atau dibayar secara mengangsur, bersama dengan pembayaran angsuran Uang Sewa Lease, atau Deposito Jaminan itu akan dibayarkan sebagian pada waktu penandatanganan Perjanjian ini, dan sisanya dibayarkan secara mengangsur bersamaan dengan pembayaran angsuran Uang Sewa Lease, sebagaimana diuraikan dalam butir 5 Lampiran.

Pasal 17 :Atas kelalaian dalam melaksanakan pembayaran Uang Sewa dan/atau angsuran Deposito Jaminan menurut Jadwal dan jumlah yang ditentukan dalam Perjanjian ini, maka Lessee harus membayar denda atas jumlah pembayaran yang lalai dibayar itu dengan beban denda sebagaimana diuraikan butir 9 Lampiran.

Pada Akun Interest Expense — Lease (Akun Nomor 5062301000) tercatat pengeluaran sebesar Rp203.930.002,00:

bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 UU PPh, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang merupakan Objek PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi positif akun Interest Expense – Lease (Akun Nomor 5062301000) sebesar Rp203.930.002,00 tetap dipertahankan, sehingga obyek Interest Expense – Lease (Akun Nomor 5062301000) menurut Majelis adalah sebesar Rp203.930.002,00;

bahwa total biaya yang dicatat Pemohon Banding pada akun Management Fees -related party (Akun Nomor 5095011000) sebesar Rp1.973.849.281,00 dan menurut Terbanding jumlah tersebut merupakan objek PPh Pasal 23 karena pada waktu pemeriksaan Pemohon Banding hanya menyerahkan softcopy akun Management Fees – related party (Akun Nomor 5095011000);

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya sebesar Rp1.973.849.281,00 merupakan pembayaran kepada Wajib Pajak Luar Negeri yang memberikan jasanya kepada Pemohon Banding selama tahun 2009 yaitu RGE/RGMI;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan dokumen-dokumen berupa:

-General Ledger akun Management Fees – related party beserta rekapitulasi Bukti Pembayaran sebesar Rp1.973.849.281,00;- Management Services Agreement dengan RGM International PTE LTD tanggal 2 Januari 2009- Certificate of Domicile (COD) atas nama RGM International PTE LTD tanggal 10 Februari 2009

bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui antara lain:

bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding didasarkan pada komitmen untuk melaksanakan pekerjaannya di Indonesia untuk jangka waktu yang cukup lama (melebihi jangka waktu 183 hari maupun time test) dan tidak membuktikan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan di Indonesia;

bahwa berdasarkan data, fakta dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat koreksi positif akun Management Fees – related party (Akun Nomor 5095011000) sebesar Rp1.973.849.281,00 tidak dapat dipertahankan, sehingga obyek Management Fees – related party (Akun Nomor 5095011000) menurut Majelis adalah sebesar Rp0,00.

bahwa Terbanding transportasi yang merupakan obyek PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp2.035.218.263,00, sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp534.703.342,00 (Rp130.000,00 + Rp534.573.342,00);

bahwa jumlah transportasi sebesar Rp1.500.514.921,00 (Rp2.035.218.263,00 – Rp534.703.342,00) bukan merupakan obyek PPh Pasal 23, melainkan merupakan obyek PPh Pasal 21 dan Pemohon Banding telah memotong PPh Pasal 21 nya;

bahwa menurut Terbanding, pada saat proses pemeriksaan tidak ada bukti pendukung yang menunjukkan bahwa biaya transportasi sebesar Rp1.500.514.921,00 [Rp2.035.218.263,00 – (Rp130.000,00 + Rp534.573.342,00)] merupakan objek PPh Pasal 21 yang telah dipotong PPh Pasal 21-nya. Pada saat pemeriksaan Pemohon Banding hanya menyerahkan softcopy buku besar akun nomor 6584080000 Transportation yang tidak terinci jenis transaksinya;

bahwa berdasarkan penjelasan tambahan Pemohon Banding dengan surat Nomor THU-1286 tanggal 01 April 2014, Pemohon Banding menjelaskan dan menyampaikan bukti berupa 6 (enam) set voucher pembayaran gaji;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan dokumen yang diserahkan Pemohon Banding tersebut diketahui dari ke-6 voucher pembayaran gaji tersebut, Pemohon Banding membayar gaji karyawan dengan total sebesar Rp1.643.153.174,00 dan keseluruhannya dicatat pada perkiraan (akun) nomor 2030204 dan bukan pada akun nomor 6584080000 Transportation. Terbanding berpendapat voucher pembayaran gaji yang ditunjukkan Pemohon Banding pada saat Uji Kebenaran Materi bukanlah sumber dokumen dari akun 6584080000 Transportation;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen-dokumen serta keterangan PemohonBanding dalam persidangan, Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan jumlah sebesar Rp1.500.514.921,00 merupakan obyek PPh Pasal 21 dan Pemohon Banding telah memotong PPh Pasal 21 nya;

bahwaberdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif akun Transportasion (Akun Nomor 6584080000) sebesar Rp1.500.514.921,00 tetap dipertahankan, sehingga obyek Transportasion (Akun Nomor 6584080000) menurut Majelis adalah sebesar Rp2.035.218.263,00 (Rp1.500.514.921,00 + Rp534.703.342,00);