bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding hanya menyampaikan data/dokumen kepada Tim Peneliti Keberatan berupa foto kopi SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2007 beserta aslinya, sedangkan Faktur Pajak Masukan yang dikoreksi oleh pemeriksa serta data/dokumen/bukti pendukung lainnya untuk menguji kebenaran koreksi yang disengketakan tidak diberikan/dipinjamkan oleh Pemohon Banding ;

bahwa koreksi Pajak Masukan ini dilakukan pemeriksa karena jawaban konfirmasi dari KPP Madya Pekanbaru atas dua Faktur Pajak dari PT.Mayapada Auto PPN Rp480.281.272,00 dan dari PT.Primanusa Globalindo PPN Rp.8.880.000,00;

bahwa telah dilakukan beberapakali uji bukti antara Terbanding dengan Pemohon Banding dengan hasil sebagai berikut :

Koreksi Positif atas Pajak Masukan sebesar Rp489.161.272,00 karena jawaban konfirmasi negatif dari KPP terkait yang terdiri atas:

bahwa bukti yang disampaikan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

bahwa uji bukti dilaksanakan sesuai dengan amanat dari Majelis untuk meneliti dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding terkait dengan bantahan atas koreksi dari Terbanding;

bahwa pada proses uji bukti atas Koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi negatif dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan atas Faktur Pajak dari PT. Primanusa Globalindo dengan nilai PPN sebesar Rp8.880.000, Pemohon Banding menyatakan dapat menerima, sehingga Terbanding mempertahankan koreksi;

bahwa atas koreksi Terbanding atas jawaban konfirmasi negatif dari KPP Madya Pekanbaru untuk Faktur Pajak dari PT Mayapada Auto dengan nilai PPN sebesar Rp480.281.272,00 menurut Pemohon Banding tidak tepat dan harus dibatalkan;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding sebagaimana disebutkan di atas, dapat Terbanding sampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa terkait dengan Faktur Pajak dari PT Mayapada Auto dengan nilai DPP sebesar Rp4.802.812.727,00 dan PPN sebesar Rp480.281.272,00, Pemohon Banding menyatakan

bahwa transaksi tersebut terkait dengan transaksi pembelian kendaraan (mobil) yang menggunakan fasilitas pembiayaan (Leasing) sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES No Perjanjian: 0021-014715014739-07 Tanggal 30 Oktober 2010, dimana Pemohon Banding melakukan pembayaran atas 30% Down Payment (DP) dan sisanya dilunasi oleh Perusahaan Pembiayaan;

bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan pada saat uji bukti, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

bahwa sesuai Faktur Penjualan Nomor: MAS 0294 Tanggal 24 Oktober 2007 Total Tagihan adalah sebesar Rp5.924.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding atas total Tagihan sebesar Rp5.924.000.000,00 tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebagai Down Payment (DP) 30% atau sebesar Rp1.448.436.000,00 dan sisanya sebesar Rp4.475.564.000,00 melalui fasilitas pembiayaan (Leasing) sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES No Perjanjian: 0021-014715014739-07 Tanggal 30 Oktober 2010;

bahwa atas pembayaran Down Payment (DP) 30% atau sebesar Rp1.448.436.000,00 tersebut Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti transfer pembayaran atau slip setoran ke rekening PT Mayapada Auto. Pemohon Banding hanya menunjukkan adanya pengambilan uang pada tanggal 29 Oktober 2007 dengan dua kali tarikan yaitu sebesar Rp707.375.000,00 dan Rp700.030.000,00 atau dengan jumlah sebesar Rp1.407.405.000,00;

bahwa Terbanding tidak dapat meyakini bahwa atas Tarikan Tunai tersebut untuk pembayaran DP 30% dengan alasan sebagai berikut:

bahwa terdapat perbedaan nilai antara pembayaran Down Payment (DP) 30% sebesar Rp1.448.436.000,00 dengan jumlah tarikan tunai yang dilakukan sebesar Rp1.407.405.000,00. Atas hal tersebut Pemohon Banding menyatakan atas selisihnya berasal dari kas, namun atas hal tersebut Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-buktinya;

bahwa sesuai dengan Tiga bukti kwitansi DP sebesar Rp1.448.436.000,00 adalah tanggal 12-10-2007 sebesar Rp79.921.500,00, tanggal 23-10-2007 sebesar Rp1.133.400.000,00 dan tanggal 23-10-2007 sebesar Rp235.114.500,00 sedangkan pengambilan uang baru terjadi pada tanggal 29 Oktober 2007 dengan dua kali tarikan yaitu sebesar Rp707.375.000,00 dan Rp700.030.000,00;

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti transfer pembayaran atau slip setoran ke rekening PT Mayapada Auto;

bahwa Terbanding tidak dapat meyakini bahwa atas sisa pembayaran sebesar Rp4.475.564.000,00 pembayaran dilakukan melalui fasilitas pembiayaan (Leasing) dengan PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES, dengan alasan sebagai berikut:

bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES No Perjanjian: 0021-014715014739-07 Tanggal 30 Oktober 2010 besarnya pembiayaan adalah sebesar Rp4.890.706.300,00 sehingga berbeda dengan sisa pembayaran sebesar Rp4.475.564.000,00;

bahwa atas hutang leasing PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES tersebut tidak ada di dalam Neraca yang dilampirkan di dalam SPT Tahunan PPh Badan maupun di dalam Neraca dan Buku Besar yang disampaikan pada saat uji bukti;

bahwa terhadap dokumen yang berupa fotokopi Terbanding tidak dapat meyakini atas kebenaran dokumen tersebut karena tidak diperlihatkan dokumen aslinya;

bahwa atas bukti-bukti dan keterangan dari Pemohon Banding yang disampaikan pada uji bukti di atas pada saat pemeriksaan tidak disampaikan bukti dan keterangan tersebut sehingga sesuai dengan Pasal 26A ayat (4) UU KUP Terbanding tidak dapat mempertimbangkan atas bukti dan keterangan tersebut sehingga atas alasan dan pembuktian Pemohon Banding, Terbanding tidak dapat menerimanya;

bahwa dengan demikian, sesuai dengan uraian di atas Terbanding tetap mempertahankan koreksi;

bahwa pada uji bukti tanggal 25 Oktober 2013 Pemohon Banding menyampaikan dokumen tambahan berupa STNK, Perjanjian Persewaan Kendaraan antara PT ANDI ARTA dengan PT Adora Bakti Bangsa Nomor:011/PKS/AA/VII/2007 tanggal 22 Agustus 2007, dan SPT Masa PPN Masa Desember 2007;

bahwa dari bukti tambahan yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut, Terbanding tetap mempertahankan koreksi sesuai dengan alasan di atas;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa atas Koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi negatif dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan atas Faktur Pajak dari PT. Primanusa Globalindo dengan nilai PPN sebesar Rp8.880.000, Pemohon Banding dapat menerimanya;

bahwa atas koreksi Terbanding atas jawaban konfirmasi negatif dari KPP Madya Pekanbaru untuk Faktur Pajak dari PT Mayapada Auto dengan nilai PPN sebesar Rp480.281.272,00 menurut Pemohon Banding tidak tepat dan harus dibatalkan, karena:

bahwa koreksi dimaksud berdasarkan hasil konfirmasi negatif Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding atas Faktur Pajak Nomor 010.000.07.00006501 Tanggal 15 Juni 2007;

bahwa koreksi Terbanding adalah tidak tepat karena transaksi dimaksud merupakan transaksi pembelian kendaraan (mobil) yang merupakan transaksi yang nyata/tidak fiktif dan telah didukung dengan bukti-bukti yang relevan dan valid serta dapat diuji kebenarannya sebagaimana telah ditunjukkan oleh Pemohon Banding dalam proses uji bukti;

bahwa PPN terutang atas FP dimaksud secara substansi telah dibayarkan Pemohon Banding kepada PT Mayapada Auto;

bahwa transaksi pembelian kendaraan mobil dimaksud adalah menggunakan fasilitas pembiayaan (Leasing) sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dari PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES No Perjanjian: 0021-014715014739-07 Tanggal 30 Oktober 2010, dimana Pemohon Banding melakukan pembayaran atas 30% Down Payment (DP) dan sisanya dilunasi oleh Perusahaan Pembiayaan;

bahwa kendaraan (mobil) dimaksud adalah benar-benar milik Pemohon Banding sebagaimana terlihat pada dokumen BPKB dan STNK terkait dan telah pula dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai aktiva pada SPT Tahunan PPh Badan 2007;

bahwa Pemohon Banding telah melaporkan Pendapatan terkait dengan persewaan kendaraan (mobil) yang dibeli dari PT. Mayapada Auto sebagaimana terlihat pada kontrak persewaan kendaraan dengan PT. Adonara Bhakti Bangsa sesuai kontrak Nomor: 011/PKS/AA/VII/2007 tanggal 22 Agustus 2007;

bahwa atas transaksi persewaan kendaraan kepada PT. Adonara Bhakti Bangsa telah dilaporkan sebagai penjualan pada SPT Tahunan PPh Badan dan PPN Keluaran pada SPT Masa PPN Masa yang bersangkutan;

bahwa dengan demikian, sesuai prinsip persandingan biaya terhadap pendapatannya (matching cost against revenues) maka koreksi Terbanding tidak tepat dan seharusnya dibatalkan;

bahwa yang menjadi sengketa adalah :

Pajak Masukan menurut Terbanding Rp 1.494.812.497,00Pajak Masukan menurut Pemohon Banding Rp 1.983.973.769,00Koreksi Rp 489.161.272,00

bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding dalam Berita Acara Uji Bukti serta dalam persidangan, Terbanding menyatakan Pemohon Banding tidak memberikan bukti pendukung dan keterangan pada saat proses pemeriksaan, sehingga berdasarkan Pasal 26A (4) UU KUP informasi dan keterangan yang disampaikan pada saat proses keberatan tidak dapat dipertimbangkan;

bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 26A ayat (4) KUP yang disampaikan Terbanding, Majelis berpendapat bahwa Majelis memutus suatu perkara berdasarkan undang-undang, bukti-bukti yang ada dan berdasarkan keyakinan Majelis;

bahwa terhadap bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa pada proses uji bukti menurut Terbanding, atas Koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi negatif dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan atas Faktur Pajak dari PT. Primanusa Globalindo dengan nilai PPN sebesar Rp8.880.000, Pemohon Banding menyatakan dapat menerima, sehingga Terbanding mempertahankan koreksi;

bahwa atas koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi negatif dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan atas Faktur Pajak dari PT. Primanusa Globalindo dengan nilai PPN sebesar Rp8.880.000, Pemohon Banding dapat menerimanya;

bahwa berdasarkan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding di persidangan, hasil uji bukti Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat karena atas koreksi Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi negatif dari KPP Pratama Pekanbaru Senapelan atas Faktur Pajak dari PT. Primanusa Globalindo dengan nilai PPN sebesar Rp8.880.000, Pemohon Banding dapat menerimanya maka koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp 8.880.000,00 tetap dipertahankan;

b. Koreksi atas Pajak Masukan karena jawaban konfirmasi negatif dari KPP MadyaPekanbaru atas Faktur Pajak dari PT Mayapada Auto dengan nilai PPN sebesar Rp480.281.272,00

bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 480.281.273,00 terkait dengan koreksi Harga Pokok Penjualan dimana dalam PPh Badan Pemohon Banding juga mengajukan keberatan dan Banding atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 tersebut. Dimana Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp8.791.232.140,00 terdiri atas koreksi positif:

sebagai hasil pemeriksaan atas SPT PPh Badan tahun 2008 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa atas koreksi Faktur Pajak Masukan Nomor : 010.000.07.00006501 tanggal 15 Juni 2007 dari PT Mayapada Auto sebesar Rp480.281.272,00 merupakan transaksi pembelian kendaraan mobil sebanyak 24 Unit dengan nilai Rp 4.802.812.727,00, PPN sebesar Rp480.281.272,00 dan BBN sebesar Rp 640.906.000,00 sehingga total tagihan seluruhnya dari PT Mayapada Auto yaitu sebesar Rp 5.924.000.000,00;

bahwa menurut Pemohon Banding atas tagihan tersebut Pemohon Banding melakukan pembayaran 30% berupa DP (Down Payment) sebesar Rp 1.448.436.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 4.475.564.000,00 dibayarkan melalui fasilitas pembiayaan (Leasing) kepada PT Toyota Astra Financial Services berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No Perjanjian: 0021-014715014739-07 Tanggal 30 Oktober 2010;

bahwa atas pembayaran DP tersebut, Pemohon Banding menyampaikan bukti kwitansi penerimaan pembayaran dari PT Mayapada Auto Sempurna Nomor : MAS-0675 tanggal 12 Oktober 2007 sebesar Rp 79.921.500,00, Nomor : MAS-0680 tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp 1.133.400.000,00 dan Nomor : MAS-0682 tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp 235.114.500,00 sehingga total seluruhnya sebesar Rp 1.448.436.000,00;

bahwa dalam uji bukti dan dalam persidangan, Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan Rekening Koran atau bukti lain bahwa pembayaran sebesar Rp 1.448.436.000,00 tersebut telah disetor ke rekening PT Mayapada Auto Sempurna, Pemohon Banding hanya menyerahkan fotocopy pengambilan uang pada tanggal 29 Oktober 2007 sebesar Rp 707.375.000,00 dan Rp 700.030.000,00 atau total sebesar Rp 1.407.405.000,00. Padahal jumlah DP seluruhnya yaitu sebesar Rp 1.448.436.000,00 dengan tanggal kwitansi penerimaan pembayaran dari PT Mayapada Auto Sempurna tertanggal 23 Oktober 2007, sedangkan tanggal penarikan uang yang dilakukan Pemohon Banding yaitu tanggal 29 Oktober 2007 dengan jumlah yang lebih kecil yaitu sebesar Rp 1.407.405.000,00;

bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan PT Toyota Astra Financial Services No Perjanjian: 0021-014715014739-07 Tanggal 30 Oktober 2010, disebutkan besarnya pembiayaan adalah sebesar Rp 4.890.706.300,00 sedangkan berdasarkan penjelasan Pemohon Banding sisa pembayaran yang dilakukan Leasing adalah sebesar Rp 4.475.564.000,00 sehingga terdapat perbedaan jumlah pembiayaan yang dilakukan Leasing, hal lainnya bahwa atas hutang leasing kepada PT Toyota Astra Financial Services tersebut tidak ada dalam neraca yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dan Neraca serta Buku Besar yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa dengan melihat bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan antara lain :a. kwitansi penerimaan pembayaran down payment dari PT Mayapada Auto Sempurna tertanggal 12 Oktober 2007 dan 23 Oktober 2007, padahal bukti penarikan uang yang dinyatakan untuk pembayaran tersebut tertanggal 29 Oktober 2007;b. jumlah keitansi pembayaran 3 lembar dengan nilai seluruhnya Rp 1.448.436.000,00;c. tidak ada bukti-bukti pembayaran dari sisanya, yang menurut Pemohon Banding sejumlah Rp 4.475.564.000,00 padahal berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan PT Toyota Astra Financial Services senilai Rp 4.890.706.300,00;

terlihat bukti-bukti yang diberikan Pemohon Banding tersebut tidak sinkron;

bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak sinkron tersebut, Majelis berpandangan tidak seharusnya lalu menghapuskan bukti-bukti yang lain yang diberikan oleh Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa Faktur Pajak Masukan Nomor : 010.000.07.00006501 tanggal 15 Juni 2007 dari PT Mayapada Auto sebesar Rp480.281.272,00 betul-betul ada untuk pembelian mobil atau kendaraan-kendaraan bermotor yang dibeli oleh Pemohon Banding;

bahwa dari butki-bukti adanya pembelian Pemohon Banding kepada PT Mayapada Auto Sempurna berupa kendaraan bermotor sebanyak 24 unit, Pemohon banding telah memberikan bukti berupa :1. Kwitansi pembayaran berupa DP 30% sebesar Rp 1.448.436.000,00;2. Perjanjian Pembiayaan dengan PT Toyota Asta Finance Services No Perjanjian: 0021-014715014739-07 Tanggal 30 Oktober 2010;3. fotocopy BPKP dan STNK atas 24 unit kendaraan;

bahwa Majelis berpendapat bukti-bukti terhadap pembelian kendaraan bermotor tersebut adalah :

bahwa seiring dengan koreksi Pajak Masukan tang dilakukan oleh Terbanding, maka berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor : Nomor : Put-57128/PP/M.VIIIB/15/2014, yang

telah diucapkan pada tanggal : 12 November 2014, koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan untuk sengketa PPh Badan 2008 tersebut yang terkait dengan Faktur Pajak Masukan Nomor : 010.000.07.00006501 tanggal 15 Juni 2007 dari PT Mayapada Auto dengan DPP PPN sebesar sebesar Rp4.802.812.727,00 dan PPN sebesar Rp480.281.272,00 juga tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis dapat meyakini bahwa Faktur Pajak Masukan Nomor : 010.000.07.00006501 tanggal 15 Juni 2007 dari PT Mayapada Auto sebesar Rp480.281.272,00, berasal dari pembelian yang benar kepada PKP, sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan koreksi, dan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak Masukan sebesar Rp8.880.000,00 tetap dipertahankan dan atas Pajak Masukan sebesar Rp480.281.272,00 tidak dapat dipertahankan;