Belum ada penyerahan Barang Kena Pajak pada saat Masa Pajak Nopember 2007;

Penerimaan uang sejumlah Rp.2.335.301.158,00 tersebut merupakan penerimaan atas uang muka dari pihak calon pembeli;

Pengujian bersumber dari Laporan Keuangan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, Faktur Pajak keluaran, Faktur Pajak Masukan dan Rekening Koran tahun 2007;

Berdasarkan Pemeriksaan atas SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 2007, Rekening Koran, serta laporan auditor independen, Laporan Pendapatan diterima dimuka, diperoleh informasi sebagai berikut:

Pemeriksa tetap mepertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Nopember 2007 sebesar Rp.6.842.259.676,00 karena:a) Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang mengatur saat terutang Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Banding pada saat menerima pembayaran dari konsumen terlebih dahulu membuat invoice/faktur dan dalam invoice tersebut telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (Pemohon Banding) memungut Pajak Pertambahan Nilai, seharusnya atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah ditagih tersebut dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan apabila terjadi pembatalan maka dapat dibuat retur penjualan dan dilakukan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai masa yang bersangkutan;b) Pemeriksa dalam menghitung peredaran usaha menggunakan data yang telah diberikan oleh Pemohon Banding seperti: laporan auditor independen, debitor detail report, laporan pendapatan diterima dimuka dan rekening Koran;c) sehingga data telah sesuai dengan kondisi di lapangan dan dokumen Pemohon Banding yaitu dokumen invoice sebagai dasar menagih ke konsumen, serta laporan pendapatan diterima dimuka;d) Sanggahan Pemohon Banding tidak disertai dengan dokumen pendukung;

Berdasarkan hasil pembahasan dengan Pemeriksa dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor: BA-403/WPJ.06/BD.06/2011 tanggal 19 September 2011, Pemeriksa menjelaskan bahwa dasar hukum penentuan nilai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini adalah ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai;

Berdasarkan surat keberatan Pemohon Banding, dokumen yang disampaikan pada saat keberatan, serta Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan Pemeriksa, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Alasan keberatan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa diantara Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemeriksa tersebut terdapat penerimaan yang merupakan reimbursment (penggantian) untuk biaya surat-surat sebesar Rp.47.243.056,00, namun sampai dengan dibuatnya laporan ini Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bahwa angka tersebut termasuk bagian dari Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemeriksa dan Pemohon Banding juga tidak memberikan dokumen pendukung;

Terkait alasan keberatan Pemohon Banding atas koreksi Pemeriksa yang menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang menyebabkan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemeriksa lebih besar yaitu:a) Pemeriksa memasukkan nilai invoice (uang muka/angsuran) sebagai dasar pengenaan pajak sementara penerimaan uang belum diterima;b) terdapat double pencatatan atas nilai invoice (uang muka dan angsuran) untuk banyak konsumen yang tidak dapat diketahui sumbernya;c) terdapat data konsumen yang jumlah penerimaan uangnya melebihi dari nilai kontrak;

berhubung invoice adalah dokumen yang digunakan oleh Pemohon Banding untuk menagih pembayaran ke konsumen (baik untuk pembayaran uang muka maupun untuk angsuran), maka Pemeriksa dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dengan melihat invoice yang kemudian ditelusuri ke Laporan Pendapatan uang diterima dimuka dan debtor detail report, dimana nilai yang diambil adalah nilai yang terbesar diantara kedua laporan tersebut (dilakukan equalisasi);

b)sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan Pemeriksa index 5.1.2.1 penentuan jumlah pembayaran yang diterima oleh Pemohon Banding adalah berdasarkan equalisasi dari dua Laporan yaitu PDTM dengan debtor detail report, dimana data yang disajikan adalah penerimaan berdasarkan unit apartemen, sehingga tidak terdapat pencatatan yang double;

Sampai dengan disusunnya laporan ini Pemohon Banding tidak dapat memberikan rincian penerimaan uang dari konsumen yang menurut Pemohon Banding melebihi nilai kontrak, terlebih lagi tidak terdapat bukti pendukung alasan keberatan Pemohon Banding;

Dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Nopember 2007, Pemohon Banding melaporkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Nihil, sedangkan dalam surat keberatan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp.2.335.301.158,00 yang berarti Pemohon Banding tidak konsisten dengan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkannya sendiri pada SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Nopember 2007;

Pada tanggal 16 Agustus 2011, Bagian Accounting-nya Pemohon Banding hadir membawa data soft copy (tanpa dokumen pendukung), Pemohon Banding hanya memberikan perhitungan omzet menurut Pemohon Banding berdasarkan data Receipt (Penerimaan) tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007 dalam bentuk soft copy, dari data tersebut Pemohon Banding tidak dapat membuktikan jumlah yang menurut Pemohon Banding bukan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai;

Terbanding telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-2584/WPJ.06/BD.06/2011 tanggal 28 September 2011, untuk meminta Pemohon Banding hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Pemohon Banding dan Pemohon Banding hadir pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 dan memberikan tanggapan tertulis dengan surat tanpa nomor tanggal 07 Oktober 2011. Berita Acara kehadiran Pemohon Banding dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-456/WPJ.06/BD.06/2011 tanggal 10 Oktober 2011 dengan tanggapan sebagai berikut:

Pemohon Banding setuju bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada saat Pemohon Banding menerima pembayaran uang muka dan angsuran atas penjualan unit apartemen;

Pemohon Banding setuju bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas jumlah pembayaran yang benar-benar diterima oleh Pemohon Banding dari konsumennya;

Untuk penyerahan (DPP PPN) yang ditetapkan Pemeriksa adalah berdasarkan Laporan Pendapatan Diterima Dimuka den debtor detail report per unit apartemen. Dalam sistem pembukuan Pemohon Banding laporan pendapatan diterima dimuka tersebut bukan merupakan catatan penerimaan uang dari konsumen (Pencatatan ini dilakukan pada saat jatuh tempo rencana pembayaran konsumen dengan jurnal mendebet Piutang Usaha dan mengkredit Pendapatan diterima dimuka) sedangkan catatan penerimaan dari konsumen yang sesungguhnya terdapat dalam Buku Besar Piutang (Pencatatan ini dilakukan pada saat penerimaan pembayaran dari konsumen dengan jurnal mendebet kas/bank dan mengkredit piutang usaha). Sedangkan data yang terkandung di dalam “debtor detail report” terdiri dari pencatatan invoice konsumen (posisi debit) dengan kode dokumen (IR) dan pencatatan atas penerimaan pembayaran konsumen (Posisi kredit) dengan kode dokumen (OP). Dengan demikian besarnya penerimaan uang dari konsumen hanya dari dokumen-dokumen dengan kode transaksi (OP). Sehingga dalam hal ini Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding;

Pada tanggal 13 Oktober 2011, Pemohon Banding menyampaikan sanggahannya atas perhitungan penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Surat Pemberitahuan Untuk Hadir, dengan menyampaikan tabel perbandingan perhitungan Pemeriksa dengan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Nopember 2007;

Memperhatikan tanggapan Pemohon Banding atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S- 2584/WPJ.06/BD.06/2011 tersebut, disampaikan sebagai berikut:

Perlu ditegaskan bahwa dalam lampiran Surat Pemberitahuan Untuk Hadir diuraikan, koreksi Pemeriksa atas Dasar Pengenaan Pajak adalah berdasarkan laporan pendapatan diterima dimuka, debtor detail report (rekening koran), yang diserahkan oleh Pemohon Banding pada saat Pemeriksaan, sehingga jelas bahwa dokumen pendukung atas laporan pendapatan diterima dimuka maupun dokumen debtor detail report adalah rekening koran bank;

Tanggapan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa data terkait penerimaan uang yang merupakan hasil penjualan unit apartemen, terdapat di dalam buku piutang sisi kredit, tidak dapat diterima karena:a) Pada proses keberatan ini Pemohon Banding tidak memberikan pembukuan (ledger) yang menunjukkan kegiatan usaha Pemohon Banding selama tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007, sehingga tidak dapat dilakukan penelitian ke buku piutang dan dalam surat tanggapan SPUH juga Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan secara utuh;b) Pada saat jatuh tempo pembayaran, Pemohon Banding menjurnal Piutang (di debet) dan PDTM (dikredit) dan Pemohon Banding menerbitkan invoice sesuai ketentuan seharusnya Pemohon Banding juga harus menerbitkan Faktur Pajak dan melaporkannya di SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan apabila dikemudian hari ternyata ada pembatalan maka dapat dilakukan retur dan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;c) Apabila Pemohon Banding telah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 Undang- undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka seharusnya untuk menentukan nilai penyerahan (DPP) Pajak Pertambahan Nilai dapat dihitung dari setiap ledger atau laporan yang terkait pencatatan penerimaan penjualan, karena seharusnya pencatatan harus balance antar account yang terkait, (dalam hal ini Laporan PDTM, Debtor Detail Report, Rekening Koran, dan Buku Piutang);d) Berdasarkan informasi dari Pemohon Banding pada saat pembahasan, menyatakan bahwa terdapat penjualan dengan cash keras sehingga merupakan penjualan tunai berarti tidak dicatat sebagai piutang, oleh karena itu, pernyataan Pemohon Banding yang menyebutkan bahwa dokumen yang menunjukkan penerimaan dari penjualan adalah hanya sisi kredit piutang menjadi tidak tepat;e) Oleh karena itu Terbanding mempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pemeriksa dengan sumber koreksi penyerahan dari Laporan Pendapatan Diterima dimuka, debtor detail report dan rekening koran yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan;

Berdasarkan tanggapan dan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan rincian dan bukti pendukung atas alasan keberatannya sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Banding dalam surat keberatannya;

Oleh karena itu secara keseluruhan hasil penelitian sesuai dengan yang telah disampaikan dalam SPUH dan lampirannya, dimana jumlah Penyerahan (Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai) adalah sebagai berikut:

Belum ada penyerahan Barang Kena Pajak pada saat Masa Pajak November 2007;

Penerimaan uang sejumlah Rp.2.335.301.158,00 tersebut merupakan penerimaan atas uang muka dari pihak calon pembeli;

Oleh sebab itu Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah sebesar uang muka yang diterima;

Pada proses keberatan ini Pemohon Banding tidak memberikan pembukuan (ledger) yang menunjukkan kegiatan Pemohon Banding selama tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007, sehingga tidak dapat dilakukan penelitian ke buku piutang dan dalam surat tanggapan SPUH juga Pemohon Banding tidak melampirkan pembukuan secara utuh;

Pada saat jatuh tempo pembayaran, Pemohon Banding mendebet piutang dan mengkreditkan PDTM dan Pemohon Banding menerbitkan invoice. Sesuai ketentuan seharusnya Pemohon Banding juga harus menerbitkan Faktur Pajak dan melaporkannya di SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan apabila di kemudian hari ternyata ada pembatalan maka dapat dilakukan retur dan pembetulan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Apabila Pemohon Banding telah menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka seharusnya untuk menentukan nilai penyerahan (DPP) Pajak Pertambahan Nilai dapat dihitung dari setiap ledger atau laporan yang terkait pencatatan penerimaan penjualan, karena seharusnya pencatatan harus balance antara account yang terkait (dalam hal ini laporan PDTM, Debtor Detail Report, Rekening Koran, dan Buku Piutang);

Berdasarkan informasi dari Pemohon Banding pada saat pembahasan, dinyatakan bahwa terdapat penjualan dengan “cash keras” sehingga merupakan penjualan tunai yang berarti tidak dicatat sebagai piutang. Oleh karena itu, pernyataan Pemohon Banding yang menyebutkan bahwa dokumen yang menunjukkan penerimaan dari penjualan adalah hanya sisi kredit piutang menjadi tidak tepat;

Rekening Koran termasuk rekening escrow.

Rincian Pembayaran Konsumen

Daftar Pembatalan

Pemeriksa tetap mempertahankan DPP PPN untuk Masa Nopember 2007 sebesar Rp 6.842.259.676,00 karena:-Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UU PPN yang mengatur saat terutang PPN. Pemohon Banding pada saat menerima pembayaran dari konsumen terlebih dahulu membuat invoice/faktur dan dalam invoice tersebut telah termasuk PPN (Pemohon Banding) memungut PPN, seharusnya atas PPN yang telah ditagih tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN, dan apabila terjadi pembatalan maka dapat dibuat retur penjualan dan dilakukan pembetulan SPT Masa PPN masa yang bersangkutan;-Pemeriksa dalam menghitung peredaran usaha menggunakan data yang telah diberikan oleh Pemohon Banding seperti: laporan auditor independen, debitor detail report, laporan pendapatan diterima dimuka, dan rekening Koran;-Sehingga data telah sesuai dengan kondisi di lapangan dan dokumen Pemohon Banding yaitu dokumen invoice sebagai dasar menagih ke konsumen, serta laporan pendapatan diterima dimuka;- Sanggahan Pemohon Banding tidak disertai dengan dokumen pendukung;

Alasan keberatan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa diantara Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemeriksa tersebut penerimaan yang merupakan reimbursment (penggantian) untuk biaya surat-surat, namun sampai dengan dibuatnya laporan ini Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bahwa angka tersebut termasuk bagian dari Dasar Pengenaan Pajak menurut Pemeriksa dan Pemohon Banding juga tidak memberikan dokumen pendukung;

Sesuai Berita Acara dalam proses keberatan Pemohon Banding setuju bahwa PPN dikenakan atas jumlah pembayaran yang benar-benar diterima oleh Pemohon Banding dari konsumennya;

Bahwa pada saat pemeriksaan dan keberatan Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung maka koreksi pemeriksaan telah benar, oleh karena itu Terbanding berpendapat bahwa koreksi telah benar dan tetap dipertahankan, serta Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai bertambah sesuai hasil uji bukti;

Pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding telah menyampaikan seluruh dokumen dan bukti-bukti yang diperlukan. Namun demikian, tampaknya Pemeriksa Pajak belum memahami sistem pencatatan keuangan yang diterapkan di dalam pembukuan Pemohon Banding;

Pada saat uji bukti, Pemohon Banding sudah menyampaikan secara tertulis dan sekaligus menjelaskan bagaimana penerapan system pencatatan keuangan yang diterapkan oleh Pemohon Banding. Berdasarkan penjelasan lisan yang disampaikan, Terbanding menyatakan sudah memahami sistem pencatatan keuangan tersebut. (penjelasan tertulis terlampir);

Dalam uji bukti, Terbanding telah sepakat untuk menghitung penerimaan berdasarkan rekening koran, aktif dan pasif. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan berdasarkan rekening koran adalah sebesar Rp 8.177.947.030,00 yang terdiri dari :

Biaya surat-surat sebesar Rp 72.985.813,00 tidak termasuk harga jual dan tidak dikenakan PPN karena biaya tersebut semata-mata digunakan untuk pengurusan legalitas proses jual beli di depan notaris;

Atas penerimaan sebesar Rp 15.000.000,00, Pemohon Banding tidak mengakui sebagai penerimaan penjualan karena pihak konsumen sudah membatalkan transaksi tersebut dan harus dikembalikan;

Atas uang yang ditampung di rekening Escrow sebesar Rp 163.600.000,00, Pemohon Banding belum mengakui sebagai penerimaan karena Pemohon Banding belum memiliki hak atau penguasaan atas uang tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa jumlah penerimaan dari konsumen hanyalah sebesar Rp 7.926.361.217,00;

Dengan demikian, Objek PPN sebesar Rp 6.842.259.676,00 yang dianggap oleh Terbanding sebagai penerimaan adalah tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas serta kontradiktif dengan pernyataan Terbanding bahwa berdasarkan uji bukti, jumlah penerimaan dalam rekening koran adalah sebesar Rp 8.177.947.030,00;