RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-54984/PP/M.VB/16/2014

JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai

TAHUN PAJAK
2008

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 sebesar Rp4.785.477.162,00, yang terdiri dari :
1.   Koreksi penjualan cfm peredaran usaha di PPh Badan Rp4.727.840.135,002.
2.   Koreksi pemberian cuma-cuma/gimmick Rp 176.552.273,00
3.   Jumlah Rp4.904.392.408,00

:

bahwa koreksi tersebut disebabkan adanya pembelian lokal yang lebih besar dari yang dilaporkan oleh Pemohon Banding, dimana selisih pembelian tersebut ditarik menjadi penjualan yang dilaporkan. Pengujian arus piutang juga telah dilakukan tetapi tidak digunakan sebagai dasar koreksi. Dasar koreksi gross up adalah margin laba kotor 2007 sebesar 58.6%, sehingga penjualan menurut Terbanding adalah Rp 34.199.669.059,00;

:

bahwa semua kewajiban perpajakan mengenai pencatatan, pembukuan harus memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya sudah Pemohon Banding lakukan;

:

bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp4.727.840.135,00 adalah berasal dari ekualisasi peredaran usaha sebesar Rp4.712.435.421,00, dengan cara Terbanding melakukan koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp2.770.514.319,00 yang kemudian di gross up sebagai penambahan/koreksi positif di peredaran usaha dengan perhitungan sebagai berikut:

bahwa karena koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai tersebut masalah sama dengan koreksi positif peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan, dan memperhatikan Putusan terhadap koreksi positif peredaran usaha tersebut yaitu dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.54983/PP/M.VB/15/2014 yang diucap pada tanggal 8 September 2014, dimana koreksi peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan tidak dapat dipertahankan, maka untuk penyelesaian atas sengketa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai mengikuti putusan tersebut;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp4.727.840.135,00 tidak dapat dipertahankan;

:

bahwa berdasarkan penelitian diatas, pemberian barang-barang kepada pelanggan sebagai sarana promosi sebesar Rp57.637.273,00 termasuk dalam katagori pemberian cuma-cuma yang atas penyerahannya terhutang PPN 10% sesuai dengan Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-undang PPN;

:

bahwa dari pembukuan Pemohon Banding menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah memberikan barang-barang seperti : sticker, payung dan tissue tersebut kepada klien / pelanggan sebagai biaya promosi dan dicatat ke dalam akun nomor 540.01;

:

Dasar Hukum Pemberian Cuma-Cuma :
Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 sbb:
(1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak.PenjelasanPemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi senciri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

bahwa penelitian terhadap pembukuan Pemohon Banding menunjukkan bahwa Pemohon Banding telah memberikan barang-barang tersebut di bawah ini secara cuma-cuma kepada klien/pelanggan sebagai Biaya Promosi (akun nomor 540.01):

bahwa penelitian terhadap bukti faktur pajak keluaran yang ada diketahui bahwa sebagian besar dari barang-barang tersebut diatas diserahkan/dijual kepada pihak lain dan sudah didukung oleh faktur pajak sebagai berikut :

Pembelian BKP untuk keperluan promosi Rp 176.552.273
Dijual kepada pihak lain Rp 118.915.000
Selisih diberikan langsung kepada pelanggan sebagai promosi Rp 57.637.273

bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas Majelis berpendapat bahwa pemberian payung, sticker, tisu, dll kepada pelanggan sebagai sarana promosi sebesar Rp 57.637.273,- adalah termasuk dalam kategori Pemberian Cuma-cuma yang atas penyerahannya terutang PPN 10% sesuai dengan Pasal 1A ayat (1) huruf d UU PPN.

bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa dari koreksi Terbanding atas Pemberian Cuma- cuma sebesar Rp. 176.552.273, yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp. 118.915.000,- sedangkan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 57.637.273,-

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka koreksi Terbanding yang tetap dipertahankan dan yang tidak dapat dipertahankan adalah sebagai berikut: