:

bahwa Pajak Masukan a quo tidak dapat diyakini telah dibayarkan Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tetap terikat tanggung jawab renteng sesuai ketentuan dan Pajak Masukan a quo tidak dapat diakui sebagai Pajak Masukan;

:

bahwa tanggung-jawab renteng tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Banding dan karenanya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp44.856.500,00 sebagaimana dipertahankan dalam Keputusan No. KEP-1016/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 2 Oktober 2013 seharusnya dibatalkan;

;

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp44.856.500,00 yaitu Koreksi Pajak Masukan yang diterbitkan oleh CV Karya Mandiri dengan perincian sebagai berikut:

bahwa dalil dan alasan Terbanding melakukan koreksi a quo adalah sebagai berikut:

bahwa Penelaah sepakat dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa KPP Pratama Cilacap berkaitan dengan jawaban konfirmasi yang menyatakan TIDAK ADA;

bahwa berdasarkan penelitian pada data Master File, Wajib Pajak telah terdaftar sejak 8 Maret 2004. Kode wilayah (KPP) yang tercantum dalam Master File adalah KPP Pratama Semarang Candisari (02.299.232.5517.000), sedangkan pada faktur pajak tercantum NPWP 02.299.232.5-508.000 yang merupakan kode wilayah KPP Semarang Selatan;

bahwa pada data master file Wajib Pajak penerbit faktur tercantum tanggal terdaftar yakni 8 Maret 2004 dan belum terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, dengan klasifikasi lapangan usaha adalah penjahitan dan pembuatan pakaian pesanan KLU (14120);

bahwa penelitian pada Bilyet Giro sebagai bukti pembayaran, menunjukkan bahwa Bank penerbit BG adalah PT Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 473-0100074-00-1. Penelitian terhadap rekening koran tersebut menunjukkan bahwa atas BG yang diserahkan kepada CV Karya Mandiri tidak dicairkan secara tunai melainkan di transfer dari rekening Bank Niaga ke rekening BCA, sehingga tidak diketahui secara pasti pihak yang menerima pembayaran tersebut;

bahwa dengan demikian, Terbanding menyimpulkan Pajak Masukan a quo tidak dapat diyakini telah dibayarkan Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tetap terikat tanggung jawab renteng sesuai ketentuan dan Pajak Masukan aquo tidak dapat diakui sebagai Pajak Masukan;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pajak Masukan atas sebesar Rp.44.856.500,00 dimana alasan koreksi Terbanding adalah: karena hasil konfirmasi menyatakan bahwa WP tidak melaporkan faktur pajak tersebut pada SPT Masa PPN, dan selaku Pembeli, Pemohon Banding bertanggung-jawab renteng atas pembayaran PPN yang terhutang, apabila ternyata bahwa PPN yang terhutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pajak Masukan a quo dengan alasan sebagai berikut:

bahwa pasal 1 angka (23) dan Pasal 16 F Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM) menyebutkan sebagai berikut:

 bahwa ketentuan mengenai “tanggung jawab renteng” tersebut juga dipertegas dengan PP No. 1 tahun 2012 dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) b yang menyebutkan:

 bahwa prinsip tidak dapat dikenakannya Pembeli dalam Tanggung Jawab Renteng tersebut bahkan telah diatur jauh-jauh hari dahulu berdasarkan Surat Dirjen Pajak Nomor: S-097/PJ.63/1989 tanggal 22 April 1989 tentang Tanggung Jawab Renteng Pasal 33 KUP dalam butir 3, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-10/PJ.52/2006 tentang Perekaman SPT Masa PPN, Konfirmasi Faktur Pajak, dan Langkah-Langkah Penanganan Restitusi dalam Rangka Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai;

 bahwa dalam proses Pemeriksaan maupun dalam Proses Keberatan, Pemohon Banding telah memberikan bukti pendukung sebagai berikut:- Purchase Order,- Penawaran Harga dari Supplier,- Surat Perintah Kerja Surat Jalan dan Tanda Terima Barang,- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan,- Invoice dan Faktur Pajak,- Bukti Potong PPh pasal 23,- Payment Voucher dan Copy check Pembayaran,- Rekening Koran (Bank Statement) bukti aliran dana pembayaran;

bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Banding, koreksi atas Pajak Masukan tersebut sebesar Rp.44.856.500,00 seharusnya dibatalkan;

bahwa Terbanding dan Pemohon Banding telah melakukan Uji Bukti dan melaporkan hasilnya dalam persidangan, sebagai berikut:

Koreksi Pajak Masukan

Masa Pajak April 2010Cfm SPT/WP : Rp7.552.898.661,00
Cfm Fiskus : Rp7.483.042.161,00
Koreksi Rp69.856.500,00
Dit. sebagian Rp25.000.000,00
Cfm Keberatan Rp44.856.500,00

Koreksi atas dasar jawaban klarifikasi tidak ada/tidak dilaporkan bahwa bukti yang diperiksa dalam uji bukti adalah sebagai berikut :
1. Bukti Pengeluaran Bank
2. Rekening Koran CIMB Niaga No. Rek 473-01-00074-00-1
3. Invoice
4. PO
5. DO
6. Faktur Pajak
7. Bilyet Giro
8. Bonggol Bilyet Giro
9. Kuitansi
10. SPK
11. Berita Acara Serah Terima / Pembayaran
12. Surat Penawaran Harga;

bahwa berkaitan dengan hasil Uji Bukti, Terbanding memberikan keterangan/pernyataan sebagai berikut:

bahwa Terbanding telah meneliti dokumen terkait koreksi Pajak Masukan Masa Pajak April 2010 sebesar Rp. 44.856.500,00;

bahwa hasil penelitian dokumen sebagai berikut :

 Faktur Pajak a.n Penjual CV Karya Mandiri

Penelitian atas bilyet giro :
Bonggol Bilyet Giro yang diperlihatkan pada saat uji bukti ditulis dengan menggunakan tulisan tangan, tanpa tanggal, sedangkan bilyet giro yang diserahkan kepada Suplier ditulis dengan ketikan bukan tulisan tangan dimana dalam bilyet giro tersebut hanya dicantumkan nama Suplier saja tanpa ada nama bank dan nomor rekening milik suplier,
Penelitian Rekening Koran CIMB Niaga No. Rek 473-01-00074-00-1: Pemindahbukuan Bilyet Giro dari transaksi pembayaran kepada bank penerima yaitu BCA tanpa nama dan nomor rekening penerima.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat uji bukti sebagaimana tersebut di atas maka Terbanding tidak meyakini adanya transaksi pembelian dari Pemohon Banding kepada CV Karya Mandiri;

bahwa berdasarkan jawaban klarifikasi dari KPP Pratama Semarang Candisari no. SP-714/WPJ.10/KP.1503/1204 tanggal 04 Juli 2014 atas klarifikasi Faktur Pajak CV Karya Mandiri diperoleh jawaban bahwa Faktur Pajak “tidak ada”;

bahwa terlampir disampaikan Berita Acara Konseling nomor BA-49/WPJ.10/ KP.1510/2013 tanggal 27 Juni 2013 yg ditandatangani oleh Direktur CV Karya Mandiri (Anggraini Pramudyani, SE) yg berisi klarifikasi sebagai berikut :

1)CV Karya Mandiri pernah diberi penawaran untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan dengan PT Panganmas inti Persada meliputi pekerjaan pavingisasi, pengecatan, pembuatan selokan, dll.2) CV Karya Mandiri membuat proposal penawaran yg ditindaklanjuti dengan membuat SPK, PO, DO dan invoice3)Adapun dari dokumen yg dibuat tersebut, CV Karya Mandiri tidak pernah menerbitkan atau menandatangani Faktur Pajak.4)CV Karya Mandiri menyatakan bahwa tidak ada realisasi pekerjaan fisik maupun pembayaran pekerjaan proyek tersebut;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan Masa Pajak April 2010 sebesar Rp.44.856.500,00;

bahwa berkaitan dengan hasil Uji Bukti, Pemohon Banding memberikan keterangan/pernyataan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Banding (PB) telah menyerahkan dokumen sebagai mana disebut dalam kolom “Bukti Yang Diperiksa” dan telah menunjukkan bahwa transaksi antara Pemohon Banding dan Supplier adalah benar telah terjadi dan dapat ditelusuri melalui dokumen Penawaran, Pemesanan dan Penerimaan barang / jasa dan adanya arus kas pembayaran;

2. bahwa bukti Pembayaran berupa copy cek yang diterbitkan dan perincian uang keluar pada Bank Statementyang disertai dengan penjelasan untuk pembayaran sesuai dengan nomor invoice supplier telah menunjukkan

bahwa transaksi tersebut adalah benar adanya;

3. bahwa Uji Bukti dilakukan untuk tujuan pembuktian bahwa transaksi Pemohon Banding adalah benar adanya dan sah, sehingga alasan sehubungan dengan “Klarifikasi tidak ada” tidak lagi relevan karena pembuktian melalui uji bukti Arus Barang dan Arus Kas telah menunjukkan adanya transaksi tersebut;

4. bahwa alasan Terbanding yang menyebutkan bahwa ada pernyataan dari Supplier yang menyatakan :

bahwa CV. Astari Karya tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak dan begitu pula CV. Karya Mandiri menyatakan tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak,

bahwa tidak ada realisasi pekerjaan fisik maupun pembayaran;

bahwa Pemohon Banding berpendapat, bahwa pernyataan WP Penerbit Faktur Pajak tersebut seharusnya dipergunakan sebagai dasar oleh Terbanding untuk melakukan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada WP Penerbit faktur pajak;

5. bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan dalam Uji Bukti, Pemohon Banding telah membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan adalah benar dan sah serta didukung dengan alat bukti baik arus barang dan arus kas, dan karenanya sesuai dengan pasal 4 ayat (2) b PP No. 1 tahun 2012 maka kepada Pemohon Banding tidak dapat dimintakan untuk bertanggung–jawab secara renteng atas pembayaran PPN ke Kas Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut;

bahwa berdasarkan uraian di atas dan sesuai dengan prinsip hukum sebagaimana adagium yang menyatakan: “LEGES VIGILANTIBUS NON DORMIENTIBUS SUBVENIUNT” (Hukum membantu yang patuh dan bukan yang mengabaikan), maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi Terbanding atas PPN Masukan masa April 2010 sebesar Rp.44.856.500,00;

bahwa berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis telah meneliti ketentuan-ketentuan perpajakan yang terkait, antara lain:

bahwa dalam Pasal 1 angka (23) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM) stdd Undang-Undang 42 tahun 2009 (UU PPN) diatur: “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”;

bahwa dalam Pasal 1 angka (24) UU PPN diatur: Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;

bahwa dalam Pasal 9 ayat 8 UU PPN diatur: Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b.perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
c.perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
e. dihapus;
f.perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
g.pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
h.perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
i.perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);

bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU PPN diatur:1) Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak.2) Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak ke Kas Negara;

bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya UU PPN diatur: Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.” dan dijelaskan bahwa: Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ayat (6). Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;

bahwa dalam Pasal 16 F UU PPN diatur: “Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung-jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar”; dan Penjelasan pasal 16 F: “Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung-jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa”;

bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2012 disebutkan: (1). Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung-jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) b PP No. 1 tahun 2012 disebutkan: (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal: (b). pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;

bahwa selanjutnya Majelis juga telah meneliti Bukti Pendukung Dokumen yang disampaikan kedua pihak dalam persidangan dan keterangan/pernyataan para pihak yang berkaitan dengan koreksi Terbanding atas PPN Masukan Masa Pajak April 2010 sebesar Rp.44.856.500,00 dengan hasil penelitian sebagai berikut:

bahwa Majelis telah meneliti FP a.n. CV. Karya Mandiri Nomor 010-000-100000004 dengan PPN sebesar Rp.26.800.000,00 dan FP a.n. CV. Karya Mandiri Nomor 010-000-100000005 dengan PPN sebesar Rp.18.056.500,00 dengan hasil penelitian sebagai berikut:
– Faktur Pajak Nomor 010-000-100000004 sebesar Rp.26.800.000,00 dan
– FP Nomor 010-000-100000005 sebesar Rp.18.056.500,00 diterbitkan oleh CV Karya Mandiri, yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang dikukuhkan oleh KPP Semarang Timur dengan Nomor Pengukuhan PEM-00192/WPJ.10/KP.0403/2007 tanggal 6 Juli 2007;

Pembelian Jasa

bahwa Majelis telah meneliti transaksi pembayaran, diperoleh fakta bahwa pada Rekening Koran CIMB Niaga No. Rek 473-01-00074-00-1 ditemukan transaksi pembayaran Pemohon Banding tanggal 14 April 2010 sebesar Rp.294.800.000 kepada CV. Karya Mandiri (didalamnya termasuk PPN sebesar Rp26.800.000,00 sebagaimana Nilai PPN dalam FP a.n. CV. Karya Mandiri Nomor 010-000-100000004 dengan PPN sebesar Rp.26.800.000);

bahwa Majelis telah meneliti transaski pembayaran, diperoleh fakta bahwa pada Rekening Koran CIMB Niaga No. Rek 473-01-00074-00-1 ditemukan transaksi pembayaran Pemohon Banding tanggal 14 April 2010 sebesar Rp195.010.200,00 kepada CV. Karya Mandiri (termasuk di dalamnya PPN sebesar Rp.18.056.500,00 sebagaimana Nilai PPN dalam FP a.n. CV. Karya Mandiri Nomor 010-000-100000005 dengan PPN sebesar Rp18.056.500,00 dan PPh 23);

bahwa Pemohon Banding juga menyerahkan Foto-Foto Hasil Pekerjaan sehubungan dengan proyek yang yang dikerjakan CV Karya Mandiri;

bahwa sesuai dengan Berita Acara Konseling nomor BA-49/WPJ.10/ KP.1510/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Direktur CV Karya Mandiri (Anggraini Pramudyani, PN) ditemukan pernyataan Anggraini Pramudyani, PN bahwa:
1)CV Karya Mandiri pernah diberi penawaran untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan dengan PT Panganmas Inti Persada meliputi pekerjaan pavingisasi, pengecatan, pembuatan selokan, dll.
2) CV Karya Mandiri membuat proposal penawaran yang ditindaklanjuti dengan membuat SPK, PO, DO dan invoice.
3)CV Karya Mandiri tidak pernah menerbitkan atau menandatangani Faktur Pajak dan CV Karya Mandiri menyatakan bahwa tidak ada realisasi pekerjaan fisik maupun pembayaran pekerjaan proyek tersebut;

bahwa sesuai dengan keterangan Terbanding dan penelitian dokumen Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-1017/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 2 Oktober 2013, diperoleh informasi bahwa Terbanding (Penelaah Keberatan) telah melakukan penelitian lapangan terhadap CV Karya Mandiri, namun Wajib Pajak tersebut sudah tidak ditemukan lagi di alamatnya.

bahwa berkaitan dengan alasan koreksi Terbanding berupa keterangan Terbanding (Penelaah Keberatan) yang menyatakan CV Karya Mandiri tidak pernah menerbitkan atau menandatangani Faktur Pajak dan CV Karya Mandiri menyatakan bahwa tidak ada realisasi pekerjaan fisik maupun pembayaran pekerjaan proyek tersebut, Majelis berpendapat keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak memadai, yang tidak dapat dijadikan Bukti karena berupa keterangan sepihak dan tidak didukung dengan bukti lainnya;

bahwa Faktur Pajak a.n. CV Karya Mandiri dan Berita Acara Serah Terima Pembayaran/ Realisasi pekerjaan fisik atas pekerjaan proyek juga ditandatangani oleh Sdr. Anggraini Pramudyani, PN (selaku Direktur CV Karya Mandiri);

bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen dalam persidangan dan keterangan para pihak, Majelis berpendapat bahwa Faktur Pajak (FP) Nomor 010-000-100000004 sebesar Rp.26.800.000,00 dan FP Nomor 010-000-100000005 sebesar Rp.18.056.500 diterbitkan Pengusaha Kena Pajak (CV. Karya Mandiri) dan berdasarkan dokumen-dokumen pendukung dalam persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN sebesar sebesar Rp.26.800.000 dan sebesar Rp.18.056.500 kepada CV. Karya Mandiri;

bahwa berdasarkan prinsip Tanggung Jawab Renteng dalam mekanisme PPN (sesuai Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan stdd UU Nomor 16 Tahun 2000, yang kemudian ditegaskan pada Pasal 16 F UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN stdd UU Nomor 42 Tahun 2009) diatur bahwa Pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) yang terutang, apabila ternyata pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada Penjual atau pemberi jasa, kecuali Pembeli dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak (PPN) kepada Penjual atau Pemberi Jasa;

bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/PJ./2001 diatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi dikirimkan melalui faksimile jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah adanya, maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan Pasal 16 F UU PPN dan penjelasannya, Majelis berpendapat Pemohon Banding selaku Pembeli Barang/Jasa Kena Pajak, tidak dapat dikenakan tanggung tanggung renteng atas atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pemohon Banding dapat mengkreditkan Pajak Masukan a quo;

bahwa berkaitan dengan PPN yang dipungut, namun tidak dilaporkan dan disetorkan ke Kas Negara oleh CV Karya Mandiri a quo, Terbanding dapat meminta pertanggunggungjawaban atas CV Karya Mandiri tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan admisnistratif dan tindakan lain dalam rangka sesuai ketentuan yang berlaku;

bahwa dengan demikian, Koreksi Terbanding sebesar Rp44.856.500,00 atas Faktur Pajak (FP) a.n. CV Karya Mandiri Nomor 010-000-100000004 sebesar Rp26.800.000,00 dan FP Nomor 010-000-100000005 sebesar Rp18.056.500,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa oleh karena itu, secara keseluruhan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut nilai sengketa yang dipertahankan dan dibatalkan oleh Majelis adalah sebagai berikut: