RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-57399/PP/M.XIA/16/2014

JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai

TAHUN PAJAK
2009

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp2.400.000,00 (Objek Pajak menurut Terbanding sebesar Rp9.016.036.364,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp9.013.636.364,00);

:

bahwa atas tanggapan dan penjelasan tersebut, Pemohon Banding tetap mempertahankan koreksi bahwa janjang kosong sawit tidak termasuk jenis barang yang tidak dikenakan PPN, karena merupakan hasil samping dari proses pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi crude palm oil (CPO) di pabrik kelapa sawit (PKS), dan Pemohon Banding terbukti belum memperhitungkan dan melaporkan PPN yang terhutang atas penyerahan janjang kosong sawit sebesar Rp2.400.000,00 tersebut.

bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan bukan terkait dengan penyerahannya. Akan tetapi penekanannya Iebih pada tidak adanya Pajak Keluaran. Ketika ada penyerahan, maka atas Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. Jika tidak ada penyerahan, maka Pajak Masukan tersebut dengan sendirinya juga tidak dapat dikreditkan karena tidak ada Pajak Keluarannya. Dengan demikian, karena ada maupun tidak ada penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan tidak terdapat Pajak Keluaran, maka baik ada maupun tidak ada penyerahan, atas Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

:

bahwa untuk Sengketa DPP Janjang Kosong Sawit, Pemohon Banding telah dapat menerima koreksi Terbanding dan setuju untuk membayar PPN atas penyerahan Janjang Kosong Sawit berikut dengan denda sanksi administrasi sebesar 2% perbulan dan paling lama 24 bulan atau sebesar 48% sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Banding dalam Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding Terbanding;

Pemohon Banding tidak pernah menjual Tandan Buah Segar (TBS) dan memang tidak ada penyerahan Tandan Buah Segar kepada pihak di luar perusahaan (semuanya diolah lebih lanjut/diproduksi), oleh karena itu menurut Pemohon Banding semua pajak masukan atas kegiatan usaha perkebunan tersebut dapat dikreditkan. Dengan demikian Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Pajak Masukan perkebunan kelapa sawit seharusnya dibatalkan.

:

bahwa nilai sengketa Objek Pajak yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp2.400.000,00 dengan pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp2.400.000,00 (Objek Pajak menurut Terbanding sebesar Rp9.016.036.364,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp9.013.636.364,00), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak (dalam rupiah)

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap Penjelasan Tertulis sebagai pengganti Surat Bantahan a quo serta Penjelasan Tertulis Pemohon Banding nomor 012/PP-PPN.07-2009/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 terkait Koreksi Positif atas Penyerahan Janjang Kosong Sawit sebesar Rp2.400.000,00 diketahui pada pokoknya Pemohon Banding telah menerima Koreksi Positif Terbanding atas Objek Pajak PPN Masa Juli 2009 yang berasal dari penyerahan Janjang Kosong Sawit sebesar Rp2.400.000,00;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat untuk mempertahankan koreksi Terbanding atas Objek Pajak PPN Masa Juli 2009 yang berasal dari penyerahan Janjang Kosong Sawit sebesar Rp2.400.000,00;

bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai Kredit Pajak dimulai dengan menganalisis perkembangan sengketa mengenai Kredit Pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai Kredit Pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai Kredit Pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai Kredit Pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya Kredit Pajak, sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai jumlah pajak yang dapat diperhitungkan

sebesar Rp901.363.636,00 sebagai dasar menerbitkan ketetapan semula, sedangkan menurut Pemohon Banding melaporkan dalam SPT jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp901.363.636,00, sehingga selisih jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebelum keberatan adalah sebesar Rp0,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp901.363.636,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara implisit besarnya jumlah pajak yang dapat diperhitungkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp901.363.636,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp0,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp901.363.636,00, Terbanding menggunakan nilai jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp877.045.909,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp24.317.727,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas Keputusan Terbanding yang menyatakan jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp877.045.909,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya jumlah pajak yang dapat diperhitungkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp901.363.636,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp24.317.727,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp901.363.636,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya jumlah pajak yang dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp877.045.909,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp24.317.727,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas pendapat Terbanding dalam Surat Uraian Banding bahwa besarnya jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp877.045.909,00, Pemohon Banding membuat Bantahan dengan menyebutkan secara implisit besarnya jumlah pajak yang dapat diperhitungkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp901.363.636,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Bantahan adalah sebesar Rp24.317.727,00;

bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp24.317.727,00 dengan pokok sengketa adalah Koreksi jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp24.317.727,00 (Kredit Pajak menurut Terbanding sebesar Rp877.045.909,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp901.363.636,00), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Tabel nilai sengketa atas Kredit Pajak (dalam rupiah)

bahwa nilai sengketa kredit pajak yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp24.317.727,00 dengan pokok sengketa adalah Koreksi jumlah pajak yang dapat diperhitungkan sebesar Rp24.317.727,00 (Kredit Pajak menurut Terbanding sebesar Rp877.045.909,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp901.363.636,00), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel nilai sengketa atas Kredit Pajak sampai dengan Surat Bantahan (dalam rupiah)

bahwa alasan Terbanding melakukan koreksi positif Pajak Masukan masa Juli 2009 sebesar Rp24.317.727,00 pada pokoknya dikarenakan dibayar atas perolehan BKP dan/JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding pada SPT PPN Masa Pajak Juli 2009 yaitu pembelian pupuk /obat yang digunakan untuk tanaman sawit yang menghasilkan tandan buah segar (TBS), dengan rincian sebagai berikut:

bahwa sedangkan alasan Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding pada pokoknya adalah;

bahwa Pemohon Banding menyatakan kegiatan usaha Pemohon Banding adalah industri penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil – CPO dan Palm Kernel – PK) yang mengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendiri menjadi CPO dan PK sebagai hasil akhir pabrikasi. TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkan seluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO dan PK yang merupakan Barang Kena Pajak;

bahwa atas permintaan Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan telah menyerahkan :- Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 525/357/DPK/2006 tanggal 30 November 2006 Tentang Izin Usaha Industri Perkebunan a.n PT. Swarna Nusa Sentosa;- Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 648/21/VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 45/1/IU/PMA/PERTANIAN/INDUSTRI/ 2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Izin Usaha;

bahwa berdasar penelitian Majelis terhadap dokumen dari Pemohon Banding a quo diketahui hal-hal sebagai berikut;

 bahwa berdasar Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 525/357/DPK/2006 tanggal 30 November 2006 Tentang Izin Usaha Industri Perkebunan a.n PT. Swarna Nusa Sentosa diketahui bahwa Bupati Bangka Tengan telah memutuskan untuk memberikan izin usaha industri perkebunan sawit kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasar Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 648/21/VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 diketahui bahwa Bupati Bangka Tengan telah memutuskan untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan berupa Pabrik CPO Kelapa Sawit dengan konstruksi permanen ukuran a Building Fondatio: 7.253m2, b Mill Office 537,25m2, c. Oil Storage Tank Fondation :240,40 m2, berdiri di atas tanah Hak Guna Usaha terletak di Dusun Malik Baru Desa Kemingking, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten bangka Tengah;-

berdasar Keputusan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 45/1/IU/PMA/PERTANIAN/INDUSTRI/ 2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Izin Usaha diketahui bahwa Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah memutuskan untuk memberikan izin usaha perusahaan penanaman modal dalam negeri kepada Pemohon Banding dengan bidang usaha Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan unit pengolahannya menjadi minyak sawit dan inti sawit;

bahwa menurut Terbanding Pajak Masukan sebesar Rp24.317.727,00 yang merupakan pajak masukan atas pengeluaran yang terdiri dari pembelian pupuk/ obat yang semuanya hanya dapat digunakan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan tandan buah segar (TBS), yang apabila dilakukan penyerahan maka penyerahan TBS ini dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

bahwa menurut Pemohon Banding Pajak Masukan sebesar Rp24.317.727,00 merupakan PPN atas pembelian pupuk/ obat yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan yang nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang hasilnya adalah Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan pada bulan Juli 2009 hanya melakukan penyerahan CPO dan PK;

bahwa terbukti Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu di bidang sawit dengan dimilikinya pabrik minyak kelapa sawit dengan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 525/357/DPK/2006 tanggal 30 November 2006, Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 648/21/VI/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 45/1/IU/PMA/PERTANIAN/INDUSTRI/ 2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Izin Usaha;

bahwa Pasal 16B ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2007 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Tandan Buah Segar (TBS) telah ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak terbukti melakukan penyerahan TBS pada bulan Juli 2009;

bahwa dengan demikian karena tidak terdapat bukti Pemohon Banding menyerahkan TBS (BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN) Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding yaitu Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang PPN tidak terbukti;

bahwa dikarenakan koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan masa Juli 2009 sebesar Rp24.317.727,00 tidak dapat dipertahankan;