bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan terpadu industri kelapa sawit yang produk akhirnya adalah Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN,

bahwa seluruh TBS yang dihasilkan oleh kebun Pemohon Banding seluruhnya diolah menjadi CPO dan PK,

bahwa pengertian Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1A Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

bahwa dalam Pasal 9 ayat (6) Undang-undang PPN dinyatakan “apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak….”, oleh karenanya Majelis berpendapat ketentuan Pasal 9 ayat (6) ini berlaku jika Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan yaitu selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan nomor: 78/PMK.03/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak terutang Pajak, merupakan pedoman yang digunakan untuk menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak dapat diketahui secara pasti;-bahwa Peraturan Menteri Keuangan nomor: 78/PMK.03/2010 tanggal 5 Juli 2010 a quo, merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 9 ayat (6) Undang-undang PPN, sehingga dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga disebutkan “… bagi Pengusaha Kena Pajak yang selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak..”;

bahwa Terbanding yang menyatakan bahwa Pajak Masukan yang dikoreksi tersebut adalah Pajak Masukan yang dibayar oleh Pemohon Banding untuk perolehan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga berdasarkan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang PPN tidak dapat dikreditkan;

bahwa atas pernyataan Terbanding tersebut, Majelis berpendapat apabila produk akhir Pemohon Banding adalah TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaaan PPN sehingga tidak ada Pajak Keluaran, maka Pajak Masukan yang terkait dengan TBS tersebut tidak dapat dikreditkan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 16B ayat (3) Undang-undang PPN a quo, akan tetapi karena produk akhir Pemohon Banding adalah Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN, maka Majelis berpendapat Pajak Masukannya dapat dikreditkan;

bahwa Terbanding juga menyatakan, berdasarkan penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;

bahwa Majelis berpendapat, sekalipun Pemohon Banding merupakan perusahaan terpadu yang menghasilkan Crude Palm Oil dan Palm Kernel, namun apabila Pemohon Banding melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka atas Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut tidak dapat dikreditkan, hal ini merupakan perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak baik yang hanya memproduksi atau menyerahkan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maupun perusahaan terpadu yang juga menyerahkan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) Undang-undang PPN a quo;

 bahwa dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 disebutkan bahwa Barang Hasil Pertanian yang Bersifat Strategis Yang Atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai : …3. Kelapa Sawit: Buah, Cangkang,-bahwa berdasarkan peraturan tersebut Majelis berkesimpulan atas penyerahan cangkang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan cangkang tidak dapat dikreditkan;

bahwa karena Pemohon Banding juga melakukan penyerahan cangkang, maka Pajak Masukan atas penyerahan cangkang tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan cangkang telah diperhitungkan untuk tidak dikreditkan oleh Pemohon Banding, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;

bahwa Pajak Masukan atas penyerahan cangkang tersebut adalah juga merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan pemeliharaan kebun;-bahwa Majelis berpendapat karena Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan Cangkang tidak dikreditkan oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan TBS, maka seluruh Pajak Masukan yang dikoreksi oleh Terbanding tersebut adalah untuk menghasilkan Crude Palm Oil dan Palm Kernel yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang PPN, sehingga dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (2a) Undang-undang PPN.