:

bahwa berdasarkan Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

:

bahwa alasan dan dasar hukum Terbanding melakukan koreksi adalah tidak tepat karena Pemohon Banding merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (Integrated), dari mulai melakukan proses penanaman sampai menjadi produk akhir berupa Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK). Sehingga produk yang dijual/dipasarkan oleh Pemohon Banding adalah CPO dan PK dimana kedua produk tersebut merupakan objek yang terutang PPN. Tegasnya Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan Tandan Buah Segar (TBS);

:

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

bahwa menurut Terbanding, dalam SE-90/PJ/2011 tanggal 23 November 2011 menyebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 16B ayat (3) UU PPN, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 ditegaskan kembali bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (Integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka:
a.  Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak (CPO/PKO), dapat dikreditkan,
b. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa KenaPajak yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.

bahwa berdasarkan pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2010 diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan Pemohon Banding adalah kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang PPN dan barang yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN.

Majelis berpendapat bahwa atas faktur pajak masukan yang dikoreksi oleh Terbanding yang berkaitan dengan kegiatan kebun sebagai berikut :
FP CV. WK No.010.000-10.00000006 atas pembelian BKP berupa Aluminium Sulfate Rp 1.610.000
FP PT. RK Nusamas No.010.003-10.00000043 atas pembelian BKP berupa bahan kimia Rp3.550.000
FP PT. KPSO No.010.000-10.00000418 atas pembelian BKP berupa bahan kimia Rp 307.500
Jumlah Rp 5.467.499

bahwa Pemohon Banding dalam penjelasan tertulisnya yang dibuat dalam Surat Nomor: 198/CT-SNP/BD/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 menyatakan bahwa untuk Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 adalah sebesar Rp. 7.864.761, hal ini berarti bahwa terkait pajak masukan atas barang yang penyerahannya dibebaskan dari PPN, Pemohon Banding menyetujui untuk dilakukan penghitungan kembali atas pajak masukan tersebut.

bahwa memperhatikan kegiatan usaha dan pelaporan SPT Masa PPN Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa adalah Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :
“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU PPN adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor : 78/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan :
1. usaha terpadu (integrated), terdiri dari :
a.  unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak; dan
b. unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.

2. usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak;

3. usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak; atau

4. usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak,

sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Pasal 3
Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

P = PM x Z
dengan ketentuan 😛 adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

bahwa berdasarkan formula di atas, apabila yang dihitung adalah Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan maka formulanya akan menjadi sebagai berikut:

P’ = PM x Z’

dengan ketentuan :

P’ adalah jumlah Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkanPM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;Z’ adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak/dibebaskan terhadap penyerahan seluruhnya

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan kembali Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2010 yang dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6) dan Penjelasannya UU PPN juncto Pasal 2 dan Pasal 3 dari PMK No.78/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut :

Jumlah penyerahan yang PPN-nya dibebaskan (Masa Januari 2010) Rp 76.000.000
Jumlah penyerahan (Januari 2010) Rp 3.528.396.911
Persentase perbandingan atas penyerahan yg PPN nya dibebaskan 0.56178%
Jumlah PM yang dikoreksi Rp 5.467.499
Koreksi penghitungan kembali PM (0.56178% x Rp 5.467.499,-) Rp 30.715

Oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan untuk masa pajak Januari 2010 :

P’= PM x Z ‘ = 5.467.499 x 76.000.000 = 30.715 13.528.396.911

bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka dari koreksi Terbanding sebesar Rp. 5.467.499, yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp. 30.715, sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.436.784 dapat dikreditkan, oleh karena itu koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka koreksi yang dapat dipertahankan dan yang tidak dapat dipertahankan adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan uraian diatas, jumlah seluruh Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sbb :

Pajak Masukan cfm Terbanding : Rp. 56.560.317
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan : Rp. 5.436.784
Penghitungan Kembali PM yang dapat dikreditkan : Rp. 61.997.101