:

bahwa berdasarkan LPP, KKP dan Surat Banding Pemohon Banding diketahui bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan Masa Pajak Juli sampai dengan November 2010 sebesar Rp484.232.627,- karena Pajak Masukan tersebut berhubungan dengan kebun yang hasilnya merupakan TBS sedangkan menurut Pemohon Banding perusahaan tersebut bukan hanya perusahaan perkebunan saja, tetapi juga memiliki Pabrik CPO yang merupakan Perseroan Terbatas yang menyatu dan terintegrated yaitu Pemohon Banding oleh sebab itu kebun dan pabrik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga tidak seharusnya dilakukan koreksi positif atas pajak masukan yang berasal dari kebun;

:

bahwa menurut Pemohon Banding seluruh transaksi yang dikoreksi oleh Pemeriksa adalah Pembelian Material yang digunakan untuk proses Produksi yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu berupa CPO (Crude Palm Oil) dan RSS/RSI yang Pemohon Banding jual sebagai Barang Kena Pajak kepada Pembeli, dengan demikian hasilnya bukan lagi merupakan Barang Strategis, tetapi merupakan Barang Kena Pajak yang terutang PPN, sehingga dalam proses pembuatan barang jadi siap untuk dijual tersebut tidak ada penyerahan Tandan Buah Segar (TBS) ataupun getah karet sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

:

bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp484.232.627,- karena merupakan Pajak Masukan yang terkait dengan kebun, karena menurut Terbanding, TBS yang dihasilkan dari kebun tersebut atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga sesuai Pasal 16B UU PPN, Pajak Masukan untuk kegiatan kebun tidak boleh dikreditkan:

bahwa menurut Pemohon Banding, tidak ada penyerahan TBS yang dilakukan oleh Pemohon Banding karena seluruh TBS yang dihasilkan dari kebun Pemohon Banding diolah lebih lanjut di pabrik milik Pemohon Banding menjadi CPO yang atas penyerahannya terutang PPN sehingga seluruh Pajak Masukan atas kebun tersebut boleh dikreditkan.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas pelaporan SPT Masa PPN untuk masa Juli s.d. November 2010 diketahui bahwa terdapat penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang dilakukan oleh Pemohon Banding.

bahwa terkait dengan hal tersebut, dalam persidangan Pemohon Banding menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan yang dibebaskan sebagaimana yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah penjualan cangkang dan scrab lump.

bahwa selanjutnya Pemohon Banding menjelaskan bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding merupakan kegiatan usaha terpadu (integrated) meliputi perkebunan kelapa sawit dengan pabrik pengolahan minyak sawit dan pabrik pengolahan inti sawit serta perkebunan karet yang diolah melalui pabrik pengolahan karet.

bahwa dari kedua kegiatan usaha tersebut, Pemohon Banding melakukan :

bahwa Pemohon Banding dalam pelaporan SPT Masa PPN untuk Masa Juli s.d. November 2010 tidak melakukan pemisahan atas Pajak Masukan yang yang terkait dengan penyerahan yang terutang PPN dan yang terkait dengan penyerahan yang tidak terutang/dibebaskan dari pengenaan PPN.

bahwa memperhatikan kegiatan usaha dan pelaporan SPT Masa PPN Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa adalah Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

bahwa Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU PPN adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor:78/PMK.03 /2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan :

Pasal 3 Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

P = PM x Z

dengan ketentuan :
P         adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
PM      adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
Z         adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

bahwa berdasarkan formula di atas, apabila yang dihitung adalah Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan maka formulanya akan menjadi sebagai berikut:

                                          P’ = PM x Z’

dengan ketentuan :
P’     adalah jumlah Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan
PM   adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
Z’     adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak/dibebaskan terhadap penyerahan seluruhnya

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis, perhitungan kembali Pajak Masukan Masa Pajak Juli s.d November 2010 yang dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) dan Penjelasannya UU PPN juncto Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2 KMK No. 575/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut:

bahwa dengan demikian hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk masa pajak Juli sd. November 2010 adalah sebagai berikut :

bahwa dengan demikian, dari koreksi Terbanding terhadap penghitungan kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan masa pajak Juli s.d November 2010 sebesar Rp484.232.627,- maka sebesar Rp4.804.932,- tetap dipertahankan, sedangkan sisanya sebesar Rp479.427.695,- tidak dapat dipertahankan.

:

bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian Faktur Pajak Masukan. Atas faktur yang diterbitkan PT London Sumatera Indonesia, Pemeriksa tidak dapat menerima sanggahan Pemohon Banding karena NPWP PKP Pembeli yang dicantumkan adalah 01.627.961.4-308.000 (bukan NPWP Pemohon Banding) sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN Nomor 42/2009.

:

bahwa dengan demikian koreksi Pemeriksa atas Jawaban Klarifikasi “Tidak Ada” sebesar Rp6.506.748,- Pemohon Banding Terima.

:

bahwa terhadap koreksi Faktur Pajak atas nama PT. PAN, Pemohon Banding setuju untuk dikoreksi karena pembelinya adalah PT. BSIyang PPN Masukan sebesar Rp6.506.748,- salah catat ke Pelaporan SPT Masa PPN Pemohon Banding yang seharusnya dicatat di Pelaporan SPT Masa PPN PT Bandar Sumatra Indonesia.

bahwa terhadap koreksi Faktur Pajak atas nama PT. PPLSI sebesar Rp1.950.000, dalam persidangan ke-8 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2014, Pemohon Banding menyatakan setuju untuk dikoreksi karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-buktinya.

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa terhadap koreksi 2 (dua) Faktur Pajak Masukan karena Jawaban Klarifikasi Tidak Ada sebesar Rp8.456.748 tetap dipertahankan.