:

bahwa berdasarkan jawaban konfirmasi dari PT. PPD yang diterima Terbanding melalui mesin faksimili diketahui bahwa terdapat transaksi perolehan BKP/JKP dari Pemohon Banding;

:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi DPP atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2010 sebesar Rp86.033.360,00 karena Faktur Pajak atas nama PP Dirganeka, NPWP 01.347.368.1-007.000 nomor 010-000-10-00000546 tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp8.603.336,00 dianggap Terbanding merupakan faktur Pajak ganda;

:

bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2010 sebesar Rp86.033.360,00 dilakukan Terbanding karena menurut Terbanding sesuai dengan aplikasi portal DJP pada daftar Faktur Pajak Ganda.

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding memberikan data pendukung berupa fotocopy :

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dan penjelasan Terbanding diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

bahwa koreksi dilakukan Terbanding karena menurut Terbanding atas Faktur Pajak atas nama PT. PPD Sejati, NPWP 01.347.368.1-007.000 nomor 010-000-10-00000546 tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp86.033.360,00 menurut Terbanding merupakan Faktur Pajak Ganda.

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan, Pemohon Banding menyatakan bahwa atas Faktur Pajak 010.000.10.00000546 tersebut adalah atas nama PKP Pembeli PT. LRR NPWP 01.304.520.8-0144.000 tanggal 13 Februari 2010 sebesar Rp7.200.000,00 dengan Nilai PPN nya sebesar Rp720.000,00

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding memberikan bukti berupa Faktur Pajak atas nama PT. LRR Nomor Faktur Pajak 010.000-10.00000546 sebesar 7.200.000,00 dengan jumlah PPN sebesar Rp720.000,00.

bahwa dalam sidang yang diselenggarakan, Terbanding tidak dapat memberikan penjelasan yang rinci atas koreksi yang dilakukan dan tidak dapat memberikan bukti lebih lanjut tentang keterangan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak Ganda.

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding telah menerbitkan Faktur Pajak Ganda tidak terbukti dan Pemohon Banding dapat menunjukkan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Banding telah dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Juni 2010, dengan demikian Majelis memutuskan atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2010 sebesar Rp86.033.360,00 tidak dapat dipertahankan.

bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, berbunyi :”Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Kuangan”.

bahwa dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 berbunyi : “temuan Pemeriksa harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

bahwaberdasarkan fakta dipersidangan, Terbanding tidak dapat menghadirkan faktur-faktur yang bersangkutan, yang ada hanya bukti penerbitan Faktur Pajak Ganda berdasarkan SPT lawan transaksi.

bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak didukung dengan bukti yang kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 a quo.