bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen pemeriksaan, LPP, KKP, dan Surat Keberatan Pemohon Banding diketahui bahwa koreksi Terbanding yang dijadikan sengketa oleh Pemohon Banding untuk Masa Pajak Oktober 2010 adalah koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp701.493.425,-;

bahwa Pemohon Banding merupakan sebuah perusahaan terpadu (integrated) yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang kemudian diolah lebih lanjut di Pabrik Kelapa Sawit menjadi Cangkang, Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK). Palm Kernel tersebut kemudian diolah lebih lanjut di Pabrik Pengolahan Inti Sawit (KCP) menjadi Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Cake (PKC);

bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Faktur Pajak Masukan sebesar Rp701.493.425, karena menurut Terbanding, Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang timbul dari perolehan BKP/JKP yang berhubungan dengan kebun/kegiatan usaha yang menghasilkan barang strategis dalam hal ini Tandan Buah Segar (TBS) dimana sesuai dengan PP No. 31/2007 jo. PP No. 12/2001, TBS termasuk kriteria BKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dan sesuai Pasal 16B ayat (3) UU PPN, Pajak Masukan terkait dengan kebun yang berhubungan dengan perolehan TBS tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa menurut Pemohon Banding, tidak ada penyerahan TBS yang dilakukan oleh Pemohon Banding karena seluruh TBS yang dihasilkan dari kebun Pemohon Banding diolah lebih lanjut di pabrik milik Pemohon Banding menjadi Cangkang, CPO dan PK.

bahwa Pemohon Banding merupakan sebuah perusahaan terpadu (integrated) yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang kemudian diolah lebih lanjut di Pabrik Kelapa Sawit menjadi Cangkang, Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK). Palm Kernel tersebut kemudian diolah lebih lanjut di Pabrik Pengolahan Inti Sawit (KCP) menjadi Palm Kernel Oil (PKO) dan Palm Kernel Cake (PKC);

bahwa selain itu Pemohon Banding juga merupakan sebuah perusahaan terpadu (integrated) yang menghasilkan Latex, Cup Lump, dan Slab yang kemudian diolah lebih lanjut di Pabrik Karet menjadi Latex dan SIR;

bahwa dari kedua kegiatan usaha tersebut, Pemohon Banding melakukan :

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas pelaporan SPT Masa PPN untuk masa Oktober 2010 diketahui bahwa terdapat Pajak Masukan sebesar Rp701.493.425, yang merupakan PM yang nyata-nyata digunakan baik untuk penyerahan yang terutang PPN maupun penyerahan yang PPN-nya dibebaskan. bahwa memperhatikan kegiatan usaha dan pelaporan SPT Masa PPN Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa adalah Pasal 9 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa :

“Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU PPN adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor : 78/PMK.03 /2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan :

Pasal 3
Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah=

                     P = PM x Z

dengan ketentuan :

P         adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
PM      adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
Z         adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

bahwa berdasarkan formula di atas, apabila yang dihitung adalah Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan maka formulanya akan menjadi sebagai berikut:

                  P’ = PM x Z’

dengan ketentuan :

P’         adalah jumlah Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan
PM      adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
Z’        adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak/dibebaskan terhadap penyerahan seluruhnya

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan kembali Pajak Masukan Masa Pajak Oktober 2010 yang dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6) dan Penjelasannya UU PPN juncto Pasal 2 dan Pasal 3 dari PMK No. 78/PMK.03/2010 adalah sebagai berikut :
Jumlah penyerahan yang PPN-nya dibebaskan (Okt’10) Rp9.150.026.678
Jumlah penyerahan (Okt’10) Rp263.225.049.361
Persentase perbandingan atas penyerahan yg PPN-nya dibebaskan 3,48%Jumlah PM yang dikoreksi Rp701.493.425
Koreksi penghitungan kembali PM (3,48 x Rp701.493.425) Rp24.411.971
Oleh karena itu, Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan untuk Masa Pajak Oktober 2010 :

P’= PM x Z ‘ = 701.493.425 x 9.150.026.678 = 24.411.971
263.225.049.361

bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka dari koreksi Terbanding sebesar Rp701.493.425, yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp24.411.971, sedangkan sisanya sebesar Rp677.081.454 (Rp701.493.425 – Rp24.411.971) tidak dapat dipertahankan.

bahwa Pemohon Banding tidak meminjamkan faktur pajak-faktur pajak berikut dokumen atau bukti-bukti pendukungnya atas koreksi sengketa pajak dimaksud sehingga Terbanding tidak dapat melakukan pengujian terhadap pemenuhan persyaratan faktur pajak baik secara formal maupun materil;

bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa dalam pelaporan SPT PPN Masa Pajak Oktober 2010, Pemohon Banding hanya melakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan sebagaimana dikoreksi oleh Terbanding sebanyak 1 kali;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Terbanding, rincian pajak masukan yang dikreditkan sebanyak 2 kali adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap SPT Masa PPN masa pajak Oktober 2009 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding, tidak terdapat 2 kali pengkreditan faktur pajak yang sama, yang dikreditkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN masa pajak Oktober 2009 adalah faktur pajak sebagai berikut :

bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa dalam pelaporan SPT tersebut, Pemohon Banding hanya melakukan pengkreditan Faktur Pajak Masukan sebanyak 1 kali, dengan demikian koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

bahwa karena Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang timbul dari perolehan BKP/JKP yang berhubungan dengan kebun/kegiatan usaha, maka pengkreditan pajak masukan tersebut juga dihitung berdasarkan Pasal 9 ayat (6) dan Penjelasannya UU PPN juncto Pasal 2 dan Pasal 3 dari PMK No. 78/PMK.03/2010 sebagai berikut :

P’= PM x Z ‘ = 2.730.538 x 9.150.026.678 = 95.023
263.225.049.361

bahwa dengan demikian, maka dari koreksi Terbanding sebesar Rp2.730.538, yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp95.023, sedangkan sisanya sebesar Rp2.635.515 (Rp2.730.538 – Rp95.023) tidak dapat dipertahankan.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perincian koreksi yang dapat dipertahankan dan yang tidak dapat dipertahankan adalah sebagai berikut :

bahwa berdasarkan uraian diatas, jumlah seluruh Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan adalah sbb:
Pajak Masukan cfm Terbanding : Rp7.524.710.677
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan : Rp679.716.969
Penghitungan Kembali PM yang dapat dikreditkan : Rp8.204.427.646

bahwa oleh karena itu, Majelis menghitung kembali jumlah PPN yang masih harus dibayar Masa Pajak Oktober 2010 sebagai berikut :