:

bahwa Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan dikoreksi sebesar Rp371.041.786,00 karena terdapat permintaan Klarifikasi Faktur Pajak yang mendapat jawaban “tidak ada” oleh KPP tempat lawan transaksi terdaftar;

:

bahwa menurut Pemohon Banding, atas Pajak Masukan sebesar Rp371.041.786,00 Pemohon Banding sudah membayar harga barang dan pajak pertambahan nilai yang terutang;

:

bahwa perhitungan koreksi Pajak Yang Dapat Diperhitungkan adalah sebagai berikut:

bahwa koreksi Pajak Masukan yang dilakukan oleh Terbanding bermula dari jawaban konfirmasi yang dijawab “tidak ada “oleh Terbanding yang tidak dapat dilanjutkan dengan pengujian arus uang dan barang.

bahwa Majelis berpendapat jawaban konfirmasi bukan merupakan penentu apakah suatu pembayaran pajak dapat diperhitungkan sebagai Kredit Pajak.

bahwa konsep dasar dari pertanggungjawaban atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai adalah pihak yang memungut yang wajib menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungutnya, sedangkan pihak yang dipungut ( Pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak) hanya wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksinya.

bahwa hal tersebut berimplikasi pada prinsip tanggungjawab renteng yang hanya akan dibebankan apabila pihak Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak yang terutang telah dibayar.

bahwa dengan prinsip tersebut diatas Majelis berpendapat, sepanjang pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti pihaknya benar-benar telah membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, maka meskipun jawaban konfirmasi negatif, Pajak Masukan atas pembelian yang dilakukan tetap dapat dikreditkan.

bahwa dengan demikian Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan bukti bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sudah dibayar berupa arus uang dan arus barang dari awal transaksi sampai dengan pelunasan dan pembayaran harga barang beserta Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pembelian barang/Jasa kepada PKP Penjual ataupun bukti bahwa PPN yang dibayar oleh Pemohon Banding sudah dilaporkan oleh lawan transaksi.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti berupa: SPT Lawan Transaksi, Faktur Pajak Standar, Faktur Penjualan, Invoice, Surat Jalan, Tanda Terima Faktur/Kwitansi, Rekening Koran, Slip Setoran, dan Bukti Transfer.

bahwa Majelis dalam persidangan meminta Terbanding dan Pemohon Banding melakukan uji kebenaran materi dengan hasil sebagai berikut:

bahwa atas Pajak Masukan senilai Rp24.130.334,00 Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti apapun sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding sudah benar dan karenanya tetap dipertahankan,

bahwa atas Pajak Masukan senilai Rp346.911.452,00 Pemohon Banding memberi bukti dan pendapat Majelis atas bukti tersebut adalah sebagai berikut:

bahwa dalam Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:
“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar”

bahwa karena Pemohon Banding terbukti telah melakukan pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang bersama harga barang kepada Penjual/Penerbit Faktur Pajak, maka Majelis berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 16 F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai a quo tidak seharusnya Pemohon Banding dibebani tanggung jawab renteng atas Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan dan disetorkan oleh PKP Penerbit Faktur Pajak.

bahwa dengan demikian Majelis berketetapan koreksi Terbanding untuk Faktur Pajak senilai Rp210.976.780,00 tidak dapat dipertahankan dan karenanya atas Pajak Masukan sebesar Rp210.976.780,00 tersebut tetap dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan.

bahwa dalam Lampiran 1107 A yang diperiksa Majelis, terbukti bahwa lawan transaksi Pemohon Banding sudah melaporkan Faktur Pajak yang disengketakan;

bahwa dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diatur:
”Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”

bahwa Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 berbunyi:
”temuan pemeriksa harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

bahwa dengan demikian, dalil koreksi Terbanding yang mendasarkan pada jawaban konfirmasi ’tidak ada’, tidak dapat dipertahankan karena terbukti lawan transaksi sudah melaporkan Faktur Pajak tersebut.

bahwa berdasarkan pembuktian tersebut Majelis berketetapan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan karenanya Pajak Masukan sebesar Rp108.748.029,00 tetap dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan.

bahwa Pemohon Banding hanya menyampaikan fotokopi SPT lawan transaksi, namun SPT tersebut belum dilegalisir oleh KPP tempat lawan transaksi terdaftar;

bahwa Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa mengingat dokumen yang disampaikan sebagai bukti hanya berupa fotokopi tanpa legalisasi dari KPP lawan transaksi maka tidak dapat diyakini validitas dan keabsahan dari fotokopi SPT Lawan transaksi tersebut.

bahwa dengan demikian Majelis tidak dapat menggunakan fotokopi SPT lawan transaksi tersebut sebagai bukti bahwa harga barang dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang telah dibayar, disetorkan dan dilaporkan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan senilai Rp27.186.643,00 sudah benar sehingga tetap dipertahankan;

bahwa dengan demikian secara keseluruhan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp371.041.786,00 adalah sebagai berikut:
Total Faktur Pajak disengketakan: Rp371.041.786,00
Faktur Pajak dapat diyakini oleh Majelis (dapat dikredtikan):

Jumlah Rp319.724.809,00
Faktur Pajak tidak dapat diyakini oleh Majelis (dikoreksi dipertahankan) Rp51.316.977,00

bahwa dengan demikian secara keseluruhan Pajak Masukan yang dapat Diperhitungkan untuk masa pajak Desember 2010 menjadi sebagai berikut:

bahwa selanjutnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2010 dihitung kembali oleh Majelis menjadi sebagai berikut: