:

bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan karena diketahui bahwa Pemohon Banding telah mengkreditkan Pajak Masukan Masa Pajak Oktober s.d. Desember 2010 di dalam SPT yang dilaporkan setelah dilakukan pemeriksaan, sehingga Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan tersebut;

:

bahwa menjawab pertanyaan Majelis perihal jumlah penyerahan barang dan atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp67.384.186.131,00 dan berapa jumlah pajak yang dibayar, Pemohon Banding menyatakan bahwa memang benar penyerahan barang dan atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp67.384.186.131,00 dan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar Rp956.775.294,00, sedangkan sisanya adalah dengan cara mengkreditkan Pajak Masukan;

:

bahwa nilai sengketa yang terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp3.861.489.137,00 (Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding sebesar Rp956.775.294,00, sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp4.818.264.431,00, dengan pokok sengketa adalah Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.861.489.137,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:
Tabel Nilai Sengketa atas Kredit Pajak

bahwa berdasar Surat Uraian Banding a quo diketahui alasan Terbanding mempertahankan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.861.489.137,00 pada pokoknya adalah sebagai berikut;

bahwa sedangkan alasan Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding telah disampaikan Pemohon Banding sebagaimana dalam Surat Banding a quo, Penjelasan Tertulis sebagai pengganti Surat Bantahan a quo serta Surat Nomor 103/PJK/PHA/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 a quo;

bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Pajak Masukan karena diketahui bahwa Pemohon Banding telah mengkreditkan Pajak Masukan Masa Pajak Oktober s.d. Desember 2010 di dalam SPT yang dilaporkan setelah dilakukan pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan maupun dalam proses keberatan, Pemohon Banding telah mengakui bahwa Pemohon Banding telah lalai dalam melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2010;

bahwa menurut Pemohon Banding keterlambatan melaporkan SPT PPN Masa Pajak Oktober s.d Desember 2010 karena :

bahwa Pasal 3 ayat (7) Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) menyatakan bahwa “Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila:d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak”;

bahwa Pasal 3 ayat (7a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) menyatakan bahwa:
“Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak”

bahwa Terbanding dalam Surat Nomor 3841/WPJ.04/KP.11/2012 tanggal 22 Oktober 2012 telah memberitahukan bahwa SPT yang dilaporkan setelah Terbanding melakukan pemeriksaan dianggap tidak disampaikan;

bahwa dalam Surat Bantahan a quo Pemohon Banding mengakui Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor PRIN-00068/WPJ.04/KP.1105/RIK.SIS/2012 diterbitkan tanggal 26 Maret 2012 dan diterima Pemohon Banding tanggal 25 April 2012;

bahwa berdasar Surat Bantahan aquo, penjelasan lisan Pemohon Banding dalam persidangan, serta bukti kirim diketahui bahwa SPT Masa PPN masa pajak Desember 2010 baru dilaporkan oleh Pemohon Banding tanggal 5 September 2012;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa tidak ada SPT PPN Masa Desember 2010 yang dilaporkan karena dianggap tidak disampaikan sesuai Undang-Undang;

Bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Penjualan Atas Barang Mewah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN) dinyatakan bahwa ”Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk;
(i) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan”;

bahwa dengan demikian berdasar Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP juncto Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang PPN maka Majelis berpendapat Pajak Masukan masa Desember 2010 sebesar Rp3.861.489.137,00 a quo tidak dapat dikreditkan sehingga koreksi positif Terbanding atas Kredit Pajak masa Desember tahun 2010 sebesar Rp3.861.489.137,00 tetap dipertahankan;