Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-58210/PP/M.VB/10/2014

JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 21

TAHUN PAJAK
2007

POKOK SENGKETA

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap selisih nilai DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp 8.533.173.704;

Menurut Terbanding

:

bahwa atas koreksi tersebut, Pemohon Banding menyatakan keberatan dengan alasan bahwa obyek pajak yang belum dilaporkan hanya sebesar Rp 2.530.234.000 adapun selisihnya bukan merupakan obyek PPh Pasal 21. Untuk mendukung alasan keberatannya tersebut Pemohon Banding menyampaikan rincian transaksi berupa Jurnal Khusus dari masing-masing rekening biaya yang terkait koreksi obyek PPh Pasal 21, adapun voucher ataupun bukti-bukti pengeluaran kas yang terkait dengan pencatatan tersebut Pemohon Banding tidak menyampaikan;

Menurut Pemohon

:

bahwa perbedaan perhitungan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang antara Keputusan Keberatan dan menurut Pemohon Banding, berasal dari perhitungan pemeriksaan dan penelitian keberatan yang melakukan koreksi-koreksi berdasarkan ekualisasi objek PPh Pasal 21 dengan pembebanan biaya dalam Laporan Keuangan Pemohon Banding;

Menurut Majelis

:

bahwa semula koreksi yang menjadi sengketa dalam pemeriksaan adalah koreksi atas biaya-biaya sebesar Rp. 11.063.407.704,- yang menurut Terbanding merupakan obyek PPh Pasal 21, sedangkan menurut Pemohon Banding tidak seluruh dari biaya-biaya tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21. Oleh karena itu dalam pengajuan surat keberatan dan surat bandingnya, jumlah koreksi yang masih disengketakan oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 8.533.173.704 sebagai berikut :

bahwa dari jumlah koreksi yang masih disengketakan sebesar Rp 8.533.173.704,
– Pemohon Banding hanya memberikan daftar sebesar Rp 4.742.890.228,
– sebagai berikut :

Bukan objek PPh Ps. 23 : Rp. 1.263.229.767
– Dispute : Rp. 193.545.099
– Belum Dilakukan Uji Bukti : Rp. 3.286.115.362
Jumlah : Rp. 4.742.890.228

bahwa dari jumlah daftar sebesar Rp 4.742.890.228,
– tersebut, Terbanding dan Pemohon Banding melihat bukti sebesar Rp 1.493.373.866,

-bahwa saat uji bukti dilakukan Terbanding melihat adanya objek PPh Pasal 21 berupa pemberian uang honor, uang saku, uang jalan, reward, dan komisi serta pemberian uang tunai kepada pegawai yang dimutasi yang merupakan objek PPh Pasal 21.bahwa Pemohon Banding tidak memisahkan objek PPh Pasal 21 yang telah disetujui oleh Pemohon Banding dalam proses keberatan dan surat banding sehingga tidak diketahui apakah atas yang diuji bukti termasuk yang telah disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap biaya-biaya sebesar Rp. 4.742.890.228,
– sebagaimana tercantum dalam tabel diatas, Majelis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan AK ( Agen Koordinator ) rek.3207 sebesar Rp. 884.044.665

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya tersebut dikeluarkan untuk biaya pendidikan kelanjutan Agen Koordinator untuk meningkatkan kualitas kerja yang terdiri dari pengeluaran-pengeluaran seperti alat-alat tulis, foto copy, hand out, tiket, penginapan, transportasi, makan dan minum. Biaya-biaya tersebut bukan merupakan obyek Pajak PPh Pasal 21, maka koreksi sebesar nominal tersebut dibatalkan;

2. Biaya Pendidikan Agen Rek.3208 sebesar Rp 1.905.135.481

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya tersebut adalah biaya mendidik menjadi Agen, biaya pendidikan kelanjutan agen untuk meningkatkan kualitas kerja yang terdiri dari pengeluaran pengeluaran seperti alat- alat tulis, foto copy, hand out, penginapan, transportasi, makan & minum. Biaya-biaya tersebut bukan merupakan obyek Pajak PPh Pasal 21, maka koreksi sebesar nominal tersebut dibatalkan;

3. Biaya Pemeriksaan kesehatan calon anggota / Pemegang Polis rek.3215 sebesar Rp462.475.895,-

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya ini adalah pemeriksaan dokter (keur dokter, check up, medical, laboratarium) bagi calon anggota (Pemegang Polis). Biaya-biaya tersebut bukan merupakan obyek Pajak PPh Pasal 21, maka koreksi sebesar nominal tersebut dibatalkan;

4. Biaya Pindah Pegawai rek.3413 sebesar Rp 1.491.234.187

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya ini adalah biaya dalam rangka mutasi/promosi bagi pegawai a.l. transportasi, pindah anak sekolah, akomodasi, tiket transportasi, pengiriman barang, dan pengepakan. Biaya-biaya tersebut bukan merupakan obyek Pajak PPh Pasal 21, maka koreksi sebesar nominal tersebut dibatalkan;

bahwa untuk sisa koreksi sebesar Rp.3.790.283.476,- (dari Rp8.533.173.704 – Rp4.742.890.228) yang tidak diberikan daftarnya oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat sebagai berikut :

– bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan rincian dari biaya tersebut dan apa peruntukannya, sehingga Majelis tidak dapat meyakini bahwa biaya-biaya tersebut bukan merupakan obyek PPh Pasal21, dengan demikian koreksi sebesar nominal tersebut tetap dipertahankan.

dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksi sebesar Rp. 6.320.517.476 (dari Rp2.530.234.000 + Rp.3.790.283.476) tetap dipertahankan dan terutang PPh Pasal 21, dengan rincian sebagai berikut :

bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dari koreksi Terbanding atas pengeluaran- pengeluaran sebesar Rp. 11.063.407.704,
– maka koreksi yang tetap dipertahankan dan yang tidak dapat dipertahankan adalah sebagai berikut :

Catt : bahwa dari jumlah koreksi yang tetap dipertahankan sebesar Rp.6.320.517.476,
– sudah termasuk didalamnya jumlah objek PPh Pasal 21 yang sudah disetujui Pemohon Banding sebesar Rp. 2.530.234.000.

bahwa oleh karena itu, Majelis menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang masih harus (lebih) dibayar sebagai berikut :

MENIMBANG
bahwa tidak terdapat materi sengketa tentang hal lainnya, serta materi sengketa tentang sanksi administrasi;
bahwa oleh karena koreksi Terbanding dipertahankan sebagian koreksinya oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding;

MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN
Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2413/WPJ.04/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal21 Nomor : 00076/201/07/062/09 tanggal 29 Juli 2009 Masa Januari s.d Desember Tahun 2007, atas nama : XXX, dan menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar sebagai berikut :

6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.e) Rp 426.271.908

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
I Gusti Ngurah Mayun Winangun, S.H., LL.M. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sigit Henryanto, Ak. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Sarton Situmorang, M.M. sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang sebagai Panitera Pengganti
Putusan Nomor : Put-58210/PP/M.VB/10/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Drs. Aman Santosa, M.B.A. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sarton Situmorang, M.M. sebagai Hakim Anggota,
Drs. Firman Siregar, M.A. sebagai Hakim Anggota, Murni Djunita Manalu sebagai Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding;

http://www.pengadilanpajak.com