RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-59433/PP/M.XVI.A/16/2015

JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai

TAHUN PAJAK
2006

POKOK SENGKETA
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi angka PPN lebih bayar yang telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya sebesar Rp187.199.236,00;

Menurut Terbanding

:

bahwa berdasarkan SIDJP diketahui SPT PPN Masa Desember 2006 menunjukkan terdapat PPN yang dikompensasi ke masa pajak berikutnya sebesar Rp187.199.236,00 dan pada SPT Masa Januari 2007 terdapat PPN kompensasi dari masa pajak sebelumnya sebesar Rp187.199.236,00 dengan demikian Pemohon Banding telah mengakui bahwa kelebihan pajak tersebut telah dikompensasikannya sehingga tidak seharusnya Wajib Pajak berpendapat untuk mengkreditkan kelebihan bayar tersebut dengan koreksi Pajak Keluaran yang dilakukan Terbanding;

Menurut Pemohon

:

bahwa setelah Pemohon teliti SKPKB, menurut pendapat Pemohon berdasarkan Pasal 17C ayat 4 dan 5 baik penjelasan-penjelasan Pasal tersebut maupun SE-32/PJ.3/1988 dengan contoh perhitungannya fiskus telah menganggap bahwa Pemohon Banding telah pernah diterbitkan SKPLB tahun 2006 ataupun telah diterbitkan Surat Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, sedang Pemohon Banding belum pernah diterbitkan surat-surat tersebut;

Menurut Majelis

:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, diketahui :

1. bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding untuk Masa Januari – Desember 2006 menunjukkan adanya lebih bayar sebesar Rp187.199.236,00 dan dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya,
2. bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp1.207.577.424,00, sehingga jumlah pajak yang lebih dibayar menurut Terbanding adalah sebesar Rp66.441.494,00. Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan maupun banding atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai tersebut dan dalam surat bandingnya menyatakan bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar untuk Masa Januari – Desember 2006 adalah sebesar Rp66.441.494,00,
3. bahwa Pemohon Banding mempermasalahkan mengenai angka lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai yang telah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya sebesar Rp187.199.236,00.

bahwa berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, diketahui :

bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar untuk Masa Januari – Desember 2006 sesuai hasil pemeriksaan dan tidak disengketakan oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp66.441.494,00, sedangkan Pemohon Banding telah mengkompensasikan Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar selama masa Januari – Desember 2006 ke Masa berikutnya sebesar Rp187.199.236,00. Dalam hal ini terdapat jumlah pajak yang tidak seharusnya dikompensasikan oleh Pemohon Banding sebesar Rp120.757.742,00.

bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengatur:
Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal sebagai berikut :

huruf c : apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen).

bahwa mengingat jumlah Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar milik PemohonBanding untuk Masa Januari – Desember 2006 hanya sebesar Rp.66.441.494,00sedangkan Pemohon Banding telah mengkompensasikan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp187.199.236,00 maka dalam hal ini terdapat selisih lebih pajak yang tidak seharusnya dikompensasikan, yaitu sebesar Rp120.757.742,00.

bahwaberdasarkan fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Majelis berkesimpulan bahwa perhitungan Terbanding sudah benar, sehingga Majelis memutuskan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding.