Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-60235/PP/M.XI.B/16/2015

JENIS PAJAK
Pajak Pertambahan Nilai

TAHUN PAJAK
2010

POKOK SENGKETA

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp756.316.430,00;

Menurut Terbanding :

bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP menyatakan “Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar”. Hal ini secara jelas mengatur bahwa dalam keberatan, Terbanding dapat menambah jumlah pajak yang harus dibayar;

Menurut Pemohon :

bahwa Terbanding (Peneliti Keberatan) jelas-jelas telah melampaui kewenangannya didalam memutuskan permohonan keberatan Pemohon Banding karena tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur dan yang memberikan wewenang kepada Terbanding (Peneliti Keberatan) untuk melakukan koreksi seperti yang telah dilakukan Terbanding kepada Pemohon Banding yaitu melakukan koreksi atas keberatan wajib pajak yang bukan obyek keberatan (sengketa). Pihak Terbanding khususnya Peneliti Keberatan tidak mempunyai dasar hukum untuk menambah dan melakukan koreksi atas faktur pajak masukan dari PT.Mitra Mandiri Serasi. Dalam hal ini Terbanding (Peneliti Keberatan) telah mengabaikan seluruh hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pejabat pemeriksa yang berwenang yaitu Tim Pemeriksa KPP Madya Tangerang yang merupakan wakil resmi Direktur Jenderal Pajak;

Menurut Majelis :

bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00017/207/10/415/11 tanggal 12 Desember 2011, Pemohon Banding mengajukan keberatan;

bahwa didalam perhitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo, Pemohon Banding menyatakan pajak yang dapat diperhitungkan menurut Pemohon Banding adalah Rp12.142.913.145,00, sedangkan menurut Terbanding adalah Rp12.142.011.045,00, dengan demikian koreksi Terbanding adalah sebesar Rp902.100,00;

bahwa dengan demikian pokok sengketa keberatan Pemohon Banding adalah koreksi Pajak Masukan yang menurut Pemohon Banding seharusnya dapat diperhitungkan adalah sebesar Rp902.100,00;

bahwa atas keberatan Pemohon Banding sebesar Rp902.100,00 tersebut, Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor KEP-304/WPJ.08/2013 tanggal 13 Februari 2013, dengan menambah koreksi Pajak Masukan sebesar Rp755.316.430,00 sehingga total koreksi Pajak Masukan menjadi Rp756.316.430,00;

bahwa alasan Terbanding menambah koreksi karena berdasarkan penjelasan pada surat ND-91/WPJ.08/BD.04/2012 tanggal 13 Desember 2012, PT XX sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan;

bahwa berdasarkan peninjauan lapangan ke alamat PT XX yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan Nomor LAP-232/WPJ.08/2013 tanggal 25 Januari 2013 sesuai dengan Surat Edaran Ddirektur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010 tanggal 30 November 2010 PT XX diindikasikan sebagai penerbit faktur pajak tidak sah;

bahwa Terbanding berpendapat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat menambah besarnya pajak yang harus dibayar sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa atas Keputusan Nomor KEP-304/WPJ.08/2013 tanggal 13 Februari 2013 tersebut Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor 016/PNG-Pjk/IV/2013 tanggal 8 Mei 2013;

bahwa berdasarkan uraian di atas dan penjelasan beserta bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding didalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut :

bahwa atas Pajak Masukan sebesar Rp12.142.011.045,00 telah diperiksa dan diakui oleh Terbanding yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00017/207/10/415/11 tanggal 12 Desember 2011;

bahwa atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp902.100,00 berdasarkan klarifikasi peneliti keberatan mendapat jawaban “ada” sebanyak 1 Faktur Pajak dengan nilai Rp902.100,00;bahwa atas dalil Terbanding tentang PT Mitra Mandiri Serasi diindikasikan sebagai penerbit faktur pajak tidak sah, sampai dengan sidang pemeriksaan dicukupkan tidak terdapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan PT Mitra Mandiri Serasi dipidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, melainkan masih berstatus sebagai terperiksa “Bukti Permulaan”, oleh karena itu indikasi Pengusaha Kena Pajak penjual yaitu PT Mitra Mandiri Serasi sebagai penerbit faktur pajak fiktif tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum atas koreksi Terbanding;

bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) jo. Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Terbanding dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan terhadap PT. Mitra Mandiri Serasi;

bahwa Faktur Pajak a quo yang diterbitkan oleh PT Mitra Mandiri Serasi dapat menjadi “batal” dalam hal PT Mitra Mandiri Serasi terbukti menerbitkan faktur pajak tidak sah dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat alasan koreksi Terbanding tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga Majelis berkesimpulan tidak mempertahankan koreksi Terbanding sebesar Rp756.316.430,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut :

MENIMBANG

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka dengan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan dihitung kembali sebagai berikut :
Jumlah Pajak Masukan menurut Terbanding sebesar Rp11.386.596.715,00
Jumlah Pajak Masukan Yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp756.316.430,00
Jumlah Pajak Masukan menurut Majelis sebesar Rp12.142.913.145,00

MENGINGAT

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-304/WPJ.08/2013 tanggal 13Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010 Nomor 00017/207/10/415/11 tanggal 12 Desember 2011, atas nama XXX, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014 berdasarkan musyawarah Majelis XI B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
I Putu Setiawan sebagai Hakim Ketua,
I Made Sudana sebagai Hakim Anggota,
Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,
Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti,
Putusan Nomor Put.60235/PP/M.XI.B/16/2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.008/PP/PM/III/Ucap/2015 tanggal 18 Maret 2015 sebagai berikut :
I Putu Setiawan sebagai Hakim Ketua,
Arif Subekti sebagai Hakim Anggota,
Masdi sebagai Hakim Anggota,
Esti Cahya Inteni sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

http://www.pengadilanpajak.com