Menurut Pemohon :
bahwa Biaya travelling pada harga pokok penjualan tersebut merupakan biaya yang dapat dibebankan sesuai dengan pasal 6 ayat 1a UU PPh;
Menurut Majelis :
bahwa dalam Surat Uraian Banding-nya halaman 11 (sebelas) Terbanding menyatakan:
“Pemeriksa melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar USD 50.161,07 yaitu atas akun 3115 Travelling Expense – Domest.Koreksi sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa meal dan lain-lain;

bahwa dalam Surat Uraian Banding-nya halaman 11 (sebelas) Terbanding juga menyatakan :
“Terkait dengan koreksi akun 3115 Travelling Expenses — Domest pada HPP sebesar US$ 50,161.07 yang menjadi sengketa tersebut, dalam proses penelitian keberatan, Tim Peneliti telah menyampaikan permintaan data/dokumen tertulis sebanyak dua kali melalui surat nomor :S-1623/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 05 April 2010 (permintaan pertama). S-3739/WPJ.07/BD.05/2010 tanggal 09 Juli 2010 (permintaan kedua).Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Wajib Pajak tidak memberikan data atas buktibukti pembayaran biaya-biaya yang menurut Wajib Pajak adalah biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto”;

bahwa dalam surat uraian bandingnya Terbanding menyatakan :
“Biaya travelling expenses — domestic sebesar USD 50,161.07 tidak termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (“UU PPh”)”;

bahwa untuk menentukan biaya yang dapat dikurangkan atau tidak atau biaya –biaya tersebut termasuk dalam pengertian yang di maksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Majelis harus melihat bukti-bukti pengeluaran yang terkait dengan koreksi Terbanding;

bahwa dalam persidangan maupun uji bukti Pemohon Banding tidak menyerahkan seluruh bukti yang menjadi dasar pembebanan HPP yang dikoreksi tetapi hanya menyerahkan sebagian dan berupa foto copy tanpa dapat menunjukkan aslinya kepada Majelis sehingga Majelis tidak dapart meyakini kebenaran dalil-dalil Pemohon Banding yang mendukung permohonan bandingnya;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi HPP terkait akun 3115 Travelling Expenses Domest sebesar USD 50,161.07 tetap dipertahankan;
Koreksi Biaya Usaha USD 63,007.22

Menurut Terbanding :
bahwa atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.

Menurut Pemohon :
bahwa telepon maupun biaya perjalanan dinas merupakan biaya yang wajar dan patut terjadi dalam usaha Pemohon Banding. Biaya tersebut dapat dibebankan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf UU PPh.
bahwa biaya tersebut tidak termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (“UU PPh”);

Menurut Majelis :