Menurut Pemohon :
bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi pada DPP PPN Keluaran sebesar Rp 2.341.637.947. Perlu Pemohon Banding informasikan bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju hasil penelitian keberatan PPh Badan sebagaimana telah diterbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1765/WPJ.07/2011. Pemohon Banding telah mengajukan banding atas keputusan tersebut melalui surat Nomor: 231/AI/08/11 tanggal 23 Agustus 2011 yang diterima Pengadilan pajak pada tanggal 26 Agustus 2011;

bahwa dari sisi PPN, seharusnya koreksi negatif Terbanding pada harga pokok penjualan juga tidak dapat serta merta menambah jumlah penyerahan Barang Kena Pajak yang seharusnya dipungut PPN;

Menurut Majelis :
bahwa koreksi positif DPP Peyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.2.341.637.947,00 adalah berdasarkan ekualisasi DPP PPN dengan peredaran usaha pada PPh Badan, di mana berdasarkan hasil pemeriksaaan terdapat koreksi peredaran usaha sebesar USD 257,425.00 atau sebesar Rp 2.341.637.947,00;

bahwa atas koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 257,425.00, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dan oleh Terbanding keberatan tersebut ditolak dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1236/ WPJ.07/2011 tanggal 30 Mei 2011, sehingga atas keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui surat Nomor: 231/AI/08/11 tanggal 23 Agustus 2011;

bahwa atas sengketa PPh Badan tahun 2006 dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Majelis XI Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put-46739/PP/M.XI/15/2013 yang telah diucapkan tanggal 26 Agustus 2013,
dengan amar putusan “Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding” dengan simpulan terhadap koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar USD 257,425.00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa Majelis berpendapat, sengketa DPP PPN Masa Januari-Juni 2006 atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 2.341.637.947.00 tersebut terkait langsung dengan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2006 sebesar USD 257,425.00;

bahwa Majelis berpendapat, oleh karena atas sengketa PPh Badan dimaksud telah diperiksa dan diputus oleh Majelis XI Hakim Pengadilan Pajak, maka dasar-dasar pertimbangan dan putusan Majelis XI Pengadilan Pajak atas sengketa Peredaran usaha pada PPh Badan tahun 2006 tersebut diterapkan dalam memeriksa dan memutus sengketa DPP PPN atas Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 2.341.637.947.00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp 2.341.637.947.00 tidak dapat dipertahankan;

Menurut Pemohon :
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan usulan Terbanding untuk menolak keberatan yang PemohonBanding ajukan dengan alasan sebagai berikut:
Merujuk pada Pasal 33 UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU no.16/2000 tentang tanggung renteng, menyebutkan bahwa Pembeli bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayarkan;
– Pemohon Banding telah membayarkan PPN atas pembelian barang dan/atau jasa kepada penjual. Dokumen pendukung berupa Faktur Pajak Masukan, Invoice/kuitansi, Cash/bank voucher dan bukti pembayaran sejumlah Rp 198.163.778 juga telah Pemohon Banding berikan saat proses keberatan;

bahwa karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa pajak telah dibayarkan kepada penjual barang dan/atau jasa, seharusnya PPN Masukan tersebut dapat dikreditkan sebagai pajak masukan;