Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain diatur bahwa:

Pasal 1 angka 24 :Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Wajib Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
Pasal 9 ayat (2) :Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.
Pasal 9 ayat (9) :Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
Pasal 11 ayat (1) :Terutangnya pajak terjadi pada saat :e.pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, antara lain diatur bahwa:

saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya;

saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;

saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau

saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar balk sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;

– Pasal 4 ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan;- Pasal 4 ayat (2), Bagi Wajib Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran;

bahwa isi ketentuan di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 harus dibaca dan dipahami secara keseluruhan karena ketentuan Pasal 1 hingga Pasal 4 dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

bahwa dalam ketentuan Undang-Undang PPN, Faktur Pajak harus dibuat pada saat terutangnya PPN. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/PJ./2001, Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar. Oleh karena itu, SSP PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang pada suatu Masa Pajak dengan tata cara pengkreditan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) UU PPN. Dengan demikian, Terbanding berpendapat bahwa kebenaran atas pengkreditan SSP PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagai Pajak Masukan (mengacu ke Pasal 9 ayat (2) dan ayat (9) UU PPN) harus memperhatikan saat terutangnya/wajib dipungutnya PPN tersebut (mengacu ke Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000);

bahwa dalam proses keberatan, koreksi atas Pajak Masukan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean sebesar Rp.9.936.619 tidak dapat dipertahankan karena berdasarkan invoice dan kontrak yang Pemohon Banding sampaikan pada saat keberatan, diketahui saat pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan atas sisa koreksi sejumlah Rp.159.466.789 (Setoran PPN a.n. Transcontinental Indenting) dipertahankan karena kebenaran pengkreditannya tidak dapat diketahui, disebabkan tidak ada kontrak dan invoice sehingga tidak dapat diketahui saat terutang/saat wajib dipungut atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean tersebut;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding berkesimpulan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-354/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 16 September 2009 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, diusulkan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

Kesimpulan dan Usul

       2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terbanding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-354/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 16 September 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPLB PPN Barang dan Jasa nomor 00052/407/08/092/08 tanggal 25 September 2008 Masa Pajak Juni 2008, dengan perincian sebagaimana tersebut di atas;

Menurut Pemohon

:

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas KEP-354/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 16 September 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00052/407/08/092/08 tanggal 25 September 2008 Masa Pajak: Juni 2008 dengan alasan alasan seperti dibawah ini:

Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak : 00.000.000.0.092.000 atas nama Transcontinental Indenting koreksi sebesar Rp.71.237.690,-

bahwa atas Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama Transcontinental Indenting telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No: 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 antara lain pasal demi pasal:
Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) atas transaksi tersebut Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan yaitu menghitung PPN 10 % dari nilai transaksi yaitu Rp.712.376.900,- telah Pemohon Banding setorkan melalui Bank Internasional Indonesia tanggal 13 Juni 2008 masa Juni 2008 dan Pemohon Banding laporkan di SPT PPN Masa Juni 2008 pada tanggal 18 Juli 2008;
Pasal 2 Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak Badan yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean memungut PPN yang terhutang;
Pasal 3 (I) B Dalam hal ini Pemohon Banding mengunakan saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai hutang oleh pihak yang memanfaatkannya. yaitu dicatat pada tanggal 12 Juni 2008 (Bukti Ledger);
Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 568/KMK.04/2000 Pasal 4 ayat (2) menurut Pemohon Banding atas Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama Transcontinental Indenting dapat dikreditkan sesuai dengan masa yang sama dengan bulan penyetoran. Atas penjelasan diatas maka Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak telah memenuhi kewajiban untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri, oleh sebab itu Pemohon Banding mohon agar Pajak Masukan Pemohon Banding dapat di kreditkan yang dikarenakan menjadi bagian dari hak Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak;

Pajak masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama Transcontinental Indenting koreksi sebesar Rp.88.229.099,-

bahwa atas Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak : 00.000.000.0.092.000 atas nama Transcontinental Indenting telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No:568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 antara lain pasal demi pasal:
Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) atas transaksi tersebut Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan yaitu menghitung PPN 10 % dari nilai transaksi yaitu Rp.882.290.999,- telah Pemohon Banding setorkan melalui Bank Internasional Indonesia tanggal 13 Juni 2008 masa Juni 2008 dan Pemohon Banding laporkan di SPT PPN Masa Juni 2008 pada tanggal 18 Juli 2008;
Pasal 2 Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak Badan yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean memungut PPN yang terhutang;
Pasal 3 (1) B Dalam hal ini Pemohon Banding mengunakan saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai hutang oleh pihak yang memanfaatkannya. yaitu dicatat pada tanggal 12 Juni 2008 (Bukti Ledger);
Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran.Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 568/KMK.04/2000 Pasal 4 ayat (2) menurut Pemohon Banding atas Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama Transcontinental Indenting dapat dikreditkan sesuai dengan masa yang sama dengan bulan penyetoran. Atas penjelasan diatas maka Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak telah memenuhi kewajiban untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri, oleh sebab itu Pemohon Banding mohon agar Pajak Masukan Pemohon Banding dapat di kreditkan yang dikarenakan menjadi bagian dari hak Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak;
bahwa dalam hal pengertian Pemohon Banding mengenai Pasal 4 (2) KMK 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 menurut Pemohon Banding secara umum bahwa:

bahwa apabila yang terjadi adalah Pemohon Banding saat bulan Januari 2005 Restitusi telah diterbitkan SP3 dan SKP begitu pula Februari 2008, Maret 2008 dan April 2008 dan begitu pula dengan Wajib Pajak Patuh SP3 dan SKP telah diterbitkan. Apabila hal keterlambatan pemungutan, penyetoran dan pelaporan seperti Pemohon Banding maka SSP atas jasa luar negeri yang dianggap oleh fiskus harus di kreditkan masa Januari 2008 dan paling lambat 3 bulan yang berarti April 2008, maka Pemohon Banding tidak dapat membetulkan kembali SPT PPN Masa Januari yang telah atau sedang diperiksa, sehingga kemana Pemohon Banding harus mengkreditkan SSP atas Jasa Luar Negeri tersebut yang merupakan hak Pemohon Banding untuk mengkreditkan ?;

bahwa Pemohon Banding tetap memperhatikan Pasal-pasal yang lain dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dimana yang Pemohon Banding lihat dalam kasus ini adalah Hak Wajib pajak untuk mengkreditkan SSP Jasa Luar Negeri yang telah Pemohon Banding bayar dan dalam Pasal 4 (2) KMK 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 telah tepat dalam peraturan dimana KMK tersebut telah memberikan kesempatan Wajib Pajak yang telat memungut, menyetorkan dan melaporkan yang lebih dari 3 bulan untuk Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilaporkan dalam surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran. Untuk tetap menyetor dan melaporkan SSP yang telat Pemohon Banding Pungut, Setor dan Laporkan pada masa pajak yang sama dengan bulan penyetoran dan Fiskus dapat mengenakan sanksi tetap berjalan pasal 9 ayat (2a) yaitu 2% sebulan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) dalam hal ini KPP Belum mengeluarkan Sanksi atas Administrasi atas keterlambatan tersebut. Dan apabila WP tidak memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas Jasa Luar Negeri Tersebut sampai dengan 2 tahun maka Fiskus dapat mengenakan sanksi maksimal yaitu 2% x 24 Bulan x PPN terhutang;

bahwa sesuai dengan SKPLB PPN Nomor: 00052/407/08/092/08 Masa Pajak: Juni 2008 tanggal 25 September 2008 diketahui bahwa:

Dasar Pengenaan Pajak			Rp.	80.705.986.711
Pajak Keluaran :
Pajak Keluaran Seluruhnya – Tarif Umum	Rp.	74.412.910
Dikurangi : – PPN retur penjualan menurut Majelis	Rp.	0
Jumlah yang dipungut sendiri			Rp.	74.412.910
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	1.345.024.048
– Kompensasi kelebihan PPN bulan lalu	Rp.	0
Dikurangi : – PPN retur pembelian	Rp.	0
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan			Rp.	1.345.024.048
Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar			Rp.	1.270.611.138
Dikompensasikan ke Masa Berikutnya			Rp.	0
Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar			Rp.	1.270.611.138