:

Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama TRANSCONTINENTAL INDENTING koreksi sebesar Rp.125.424.627,-

bahwa atas Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama TRANSCONTINENTAL INDENTING telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No:568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 antara lain pasal demi pasal:
Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) atas transaksi tersebut Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan yaitu menghitung PPN 10 % dari nilai transaksi yaitu Rp.125.424.627,- telah Pemohon Banding setorkan melalui Bank Internasional Indonesia tanggal 14 Mei 2008 masa Mei 2008 dan Pemohon Banding laporkan di SPT PPN Masa Mei 2008 pada tanggal 18 Juni 2008;
Pasal 2 Pemohon Banding sebagai Pemohon Banding Badan yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean memunguf PPN yang terhutang;
Pasal 3 (1) B Dalam hal ini Pemohon Banding mengunakan saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai hutang oleh pihak yang memanfaatkannya. yaitu dicatat pada tanggal 06 Mei 2008 (Bukti Ledger);
Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran”. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 568/KMK.04/2000 Pasal 4 ayat (2) menurut Pemohon Banding atas Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama TRANSCONTINENTAL INDENTING dapat dikreditkan sesuai dengan masa yang sama dengan bulan penyetoran. Atas penjelasan diatas maka Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak telah memenuhi kewajiban untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri, oleh sebab itu Pemohon Banding mohon agar Pajak Masukan Pemohon Banding dapat di kreditkan yang dikarenakan menjadi bagian dari hak Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak;

Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama TRANSCONTINENTAL INDENTING koreksi sebesar Rp.47.196.327,-

bahwa atas Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama TRANSCONTINENTAL INDENTING telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No: 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 antara lain pasal demi pasal:
Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) atas transaksi tersebut Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan yaitu menghitung PPN 10 % dari nilai transaksi yaitu Rp.47.196.327- telah Pemohon Banding setorkan melalui Bank Internasional Indonesia tanggal 14 Mei 2008 masa Mei 2008 dan Pemohon Banding laporkan di SPT PPN Masa Mei 2008 pada tanggal 18 Juni 2008;
Pasal 2 Pemohon Banding sebagai Pemohon Banding Badan yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean memungut PPN yang terhutang;
Pasal 3 (1) B Dalam hal ini Pemohon Banding mengunakan saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai hutang oleh pihak yang memanfaatkannya. yaitu dicatat pada tanggal 06 Mei 2008 (Bukti Ledger);
Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran”. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 568/KMK.04/2000 Pasal 4 ayat (2) menurut Pemohon Banding atas Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama TRANSCONTINENTAL INDENTING dapat dikreditkan sesuai dengan masa yang sama dengan bulan penyetoran. Atas penjelasan diatas maka Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak telah memenuhi kewajiban untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri, oleh sebab itu Pemohon Banding mohon agar Pajak Masukan Pemohon Banding dapat di kreditkan yang dikarenakan menjadi bagian dari hak Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak;

Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama TAKUMA CO.LTD koreksi sebesar Rp.5.524.446,-

bahwa atas Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama TAKUMA CO.LTD telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No: 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 antara lain pasal demi pasal:
Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) atas transaksi tersebut Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan yaitu menghitung PPN 10 % dari nilai transaksi yaitu Rp.5.524.446,- telah Pemohon Banding setorkan melalui Bank Internasional Indonesia tanggal 14 Mei 2008 masa Mei 2008 dan Pemohon Banding laporkan di SPT PPN Masa Mei 2008 pada tanggal 18 Juni 2008;
Pasal 2 Pemohon Banding sebagai Pemohon Banding Badan yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean memungut PPN yang terhutang;
Pasal 3 (1) B Dalam hal ini Pemohon Banding mengunakan saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai hutang oleh pihak yang memanfaatkannya. yaitu dicatat pada tanggal 08 April 2008 (Bukti Ledger);
Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran”. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 568/KMK.04/2000 Pasal 4 ayat (2) menurut Pemohon Banding atas Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama TRANSCONTINENTAL INDENTING dapat dikreditkan sesuai dengan masa yang sama dengan bulan penyetoran. Atas penjelasan diatas maka Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak telah memenuhi kewajiban untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri, oleh sebab itu Pemohon Banding mohon agar Pajak Masukan Pemohon Banding dapat di kreditkan yang dikarenakan menjadi bagian dari hak Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak;

bahwa dalam hal pengertian Pemohon Banding mengenai Pasal 4 (2) KMK 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 menurut Pemohon Banding secara umum bahwa:
Apabila yang terjadi adalah Pemohon Banding saat bulan Januari 2005 Restitusi telah diterbitkan SP3 dan SKP begitu pula Februari 2008, Maret 2008 dan April 2008 dan begitu pula dengan Waiib Pajak Patuh SP3 dan SKP telah diterbitkan. Apabila hal keterlambatan pemungutan, penyetoran dan pelaporan seperti Pemohon Banding maka SSP atas jasa luar negeri yang dianggap oleh fiskus harus di kreditkan masa Januari 2008 dan paling lambat 3 bulan yang berarti April 2008, maka Pemohon Banding tidak dapat membetulkan kembali SPT PPN Masa Januari yang telah atau sedang diperiksa, Sehingga KEMANA PEMOHON BANDING HARUS MENGKREDITKAN SSP atas Jasa Luar Negeri tersebut yang merupakan HAK Pemohon Banding untuk mengkreditkan ?;

bahwa Pemohon Banding tetap memperhatikan Pasal-pasal yang lain dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 dimana yang Pemohon Banding lihat dalam kasus ini adalah Hak Pemohon Banding untuk mengkreditkan SSP Jasa Luar Negeri yang telah Pemohon Banding bayar dan dalam Pasal 4 (2) KMK 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 telah tepat dalam peraturan dimana KMK tersebut telah memberikan kesempatan Pemohon Banding yang telat memungut, menyetorkan dan melaporkan yang lebih dari 3 bulan untuk Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilaporkan dalam surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran. Untuk tetap menyetor dan melaporkan SSP yang telat Pemohon Banding Pungut, Setor dan Laporkan pada masa pajak yang sama dengan bulan penyetoran dan Fiskus dapat mengenakan sanksi tetap berjalan pasal 9 ayat (2a) yaitu 2% sebulan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2a) dalam hal ini KPP Belum mengeluarkan SANKSI ATAS Administrasi atas keterlambatan tersebut;

bahwa apabila Pemohon Banding tidak memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas Jasa Luar Negeri Tersebut sampai dengan 2 tahun maka Fiskus dapat mengenakan sanksi maksimal yaitu 2% x 24 Bulan x PPN terhutang;
Kesimpulan:

bahwa Faktur Pajak (SSP) yang Pemohon Banding buat dan Pemohon Banding setorkan tidak terdapat cacat;
bahwa Pemohon Banding akui ada keterlambatan membuat Faktur Pajak (SSP) dimana seharusnya baru Pemohon Banding buat kan SSP nya;
bahwa Sehingga Menurut Pemohon Banding Fiskus Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan tersebut;
bahwa atas SSP Jasa Luar negeri yang telah Pemohon Banding setor ke Kas Negara yang merupakan hak Pemohon Banding untuk mengkreditkan karena telah sesuai dengan Pasal 4 (2) KMK 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;
bahwa Negara tidak dirugikan atas pengkreditan SSP Jasa Luar Negeri tersebut dan bahkan Negara akan mendapatkan tambahan dari STP atas keterlambatan tersebut;
bahwa tidak terdapat alasan fiskus untuk mengkoreksi SSP Jasa Luar Negeri yang Pemohon Banding pungut, Setor (Walaupun terjadi keterlambatan) dan laporkan pada SPT PPN masa Mei 2008;

bahwa sesuai dengan SKPLB PPN Nomor: 00026/407/08/092/08 Masa Pajak: Mei 2008 tanggal 12 September 2008 diketahui bahwa:

:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP- 182/WPJ.19/KP.02/2007 tanggal 01 September 2008 yang dibuat oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi positip Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 178.145.400,-

bahwa penjelasan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 178.145.400,-adalah:

bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan perjanjian / kontrak berkenaan dengan pemberian jasa luar negeri dan berdasarkan data-dokumen pendukung yang ada Terbanding tidak dapat mengetahui saat terhutangnya PPN JLN tersebut sehingga Terbanding tidak dapat menyakini kebenaran pengkreditan PPN Jasa LN;
Dasar hukum :

Pasal 9 ayat (8) UU PPN
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000,
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-312/PJ/2001 tanggal 23 April 2001,
Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-500/PJ.53/2005 tanggal 6 Juni 2005,

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Keberatan Nomor: Kep-261/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 27 Juli 2009 diketahui bahwa Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pajak Masukan PPN JLN sebesar Rp. 178.145.400,-

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi atas PPN JLN sebesar Rp. 178.145.400,-tersebut dengan alasan sebagai berikut:
Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyetoran”. Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 568/KMK.04/2000 Pasal 4 ayat (2) menurut Pemohon Banding atas Pajak Masukan atas PPN Impor Nomor Surat Setoran Pajak: 00.000.000.0.092.000 atas nama TRANSCONTINENTAL INDENTING dapat dikreditkan sesuai dengan masa yang sama dengan bulan penyetoran. Atas penjelasan diatas maka Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak telah memenuhi kewajiban untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Luar Negeri, oleh sebab itu Pemohon Banding mohon agar Pajak Masukan Pemohon Banding dapat di kreditkan yang dikarenakan menjadi bagian dari hak Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak;

bahwa menanggapi alasan Pemohon Banding yang tidak menerima koreksi Terbanding maka Terbanding memberikan penjelasan kepada Majelis sebagai berikut:
A. FAKTA PERSIDANGAN

Pemohon Banding menyatakan telah membayar, dan melaporkan pengkreditan Pajak Masukan PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2008 sebesar Rp178.145.547,00 yang berupa SSP PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

Dalam surat Bantahan Atas Uraian Banding, Pemohon Banding menyatakan bahwa:

a Pemohon Banding telah menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPN atas transaksi yang disengketakan;
b Pemohon Banding selaku Wajib Pajak Badan yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean telah memungut PPN yang terutang;
c Pemohon Banding telah menggunakan saat harga jual BKP tidak berwujud dan atau JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
d PPN yang disetorkan tersebut telah disetorkan dan dilaporkan pada masa pajak yang sama dengan bulan penyetoran (masa Mei 2008).

Dalam proses pemeriksaan sampai dengan banding, Pemohon Banding tidak memberikan dokumen berupa perjanjian dan invoice berkaitan dengan komisi penjualan yang dibayarkan.
Pada persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti dokumen ekspor beserta rekapnya dan bukti pembayaran atas komisi penjualan ke Tanscontinental Indenting dan Takuma Co. Ltd. sebagai berikut:

5. Berdasarkan data PEB, diketahui bahwa ekspor yang menurut Pemohon Banding berkaitan dengan pemberian komisi penjualan ke Transcontinental Indenting terjadi pada tanggal 28 Maret 2008 dan 02 April 2008.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain mengatur bahwa:

• Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat :
• Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
• Nama dan alamat penerima dokumen;
• Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri;
• Jumlah satuan barang apabila ada;
• Dasar Pengenaan Pajak;
• Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

• saat Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut secara nyata digunakan oleh plhak yang memanfaatkannya;
• saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagal utang oleh plhak yang memanfaatkannya;
• saat harga jual Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut dltaglh oleh pihak yang menyerahkannya; atau
• saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar balk sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya;

1. Tanggapan Terbanding :

2. Tanggapan Terbanding :

• Untuk Transcontinental Indenting dicatat pada tanggal 06 Mei 2008.
• Untuk Takuma Co., Ltd. dicatat pada tanggal 08 April 2008.

• Transcontinental Indenting Tanggal 28 Desember 2009.
• Takuma Co., Ltd. Tanggal 24 April 2008.