Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-59068/PP/M.XVIIB/19/2015

JENIS PAJAK
Bea Masuk

TAHUN PAJAK
2013

POKOK SENGKETA

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap mengenai pembebanan bea masuk karena pemenuhan ketentuan mendapatkan preferensi tarif dalam rangka ASEAN Korea Free Trade Area atas impor 14 jenis barang sesuai dokumen PIB, Jumlah Barang: 19 cases, Negara Asal: Korea, Supplier: Sanki Corporation, diberitahukan dengan PIB Nomor 304574 tanggal 25 Juli 2013, pos tarif 8481.80.9900 BM 5% (BBS 100%) dan Nilai Pabean sebesar CIF USD 630,000.00, yang ditetapkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-7824/KPU.01/2013 tanggal 3 Desember 2013;

Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan PIB, invoice dan packing list, barang yang diimpor dipisahkan dalam 14 jenis barang sedangkan dalam Form AK Nomor 001-13-0532277, jenis barang terse but hanya diberitahukan dalam satu jenis barang dan tidak dicantumkan secara terpisah origin criteria-nya. Dengan demikian, jenis-jenis barang tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam OCP tentang multiple items;
Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding telah mengimpor barang dengan PIB Nomor: 304574 tanggal 25 Juli 2013 preferensi tarif AKFTA, yang kemudian berdasarkan SPTNP Nomor: SPTNP-013130/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 16 Agustus 2013, Pemohon Banding harus membayar tagihan Bea Masuk dan PDRI sejumlah Rp357.955.000,00 karena preferensi tarif AKFTA dibatalkan dengan alasan Origin Criteria hanya satu saja atau dikelompokan secara global terhadap 2 (dua) jenis barang dan bahwa Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding yang membatalkan skema tarif preferensi dalam rangka AKFTAuntuk barang yang diimpor Pemohon Banding karena Origin Criteria hanya satu saja terhadap 14 (empat belas) jenis barang;
Menurut Majelis
:
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan dokumen berupa:
1. Dokumen pendukung banding (Invoice dari Lone Hill Global Korea kepada Sanki Corporation Jepang);

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan dokumen berupa:
Surat retroactive Nomor S-6073/KPU.01/2013 tanggal 3 Desember 2013,
Form AK Nomor 001-13-0532277 tanggal 15 Juli 2013,
Confirmation Letter dari Lone Hill Global,4. Surat Jawaban konfirmasi dari penerbit Form AK tertanggal 28 April 2014;
bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,
b. atau barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;

bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 118/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA) menyebutkan sebagai berikut:
”Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalamPasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) yang Iebih rendahdari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form AK) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form AK)sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA), pada pemberitahuan impor barang;
Lembar asli dari Surat Keterangan Asal(Form AK) dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan; dan
Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masukdalam rangka ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.”
bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding, dan keterangan yang disampaikan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti pendukung pemberitahuan pabean berupa:
Invoice Nomor: SI-2734-13 tanggal 20 Juni 2013,
Surat Keterangan Asal (Form AKFTA) Nomor: 001-13-0532277 tanggal 15 Juli 2013,
bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 304574 tanggal 25 Juli 2013 diketahui kolom 19 diisi “Preferensi Tarif Importasi Asean-Korea” dengan kode “55” dan Certificate of Origin (CO) diisi keterangan “001-13-0532277 tanggal 15 Juli 2013”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Keterangan Asal (Form AKFTA) Nomor: 001-13-0532277 tanggal 15 Juli 2013 diketahui jenis barang berupa Valve 19 Box 1.939 EA 32.560,10 Kg, 33.757,10 Kg Butterfly Valve sedangkan tersebut pada Invoice Nomor: SI-2734-13 tanggal 20 Juni 2013 adalah One Lot (75 EA) Butterfly Valve (other details as per attached sheet) Package 1-19 yang terdiri dari 14 (empat belas) jenis barang;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan jawaban retroactive tanpa nomor tanggal 28 April 2014 yang menyatakan “This certificate of origin meets the requirement of Rule 4 Korea-Asea FTA Operational Cretification Procedures)”, namun Terbanding tetap menolak Form AK tersebut, sehingga menurut Majelis masih terdapat ketidaksamaan persepsi dalam melaksanakan OCP antara Negara Korea dan Negara Indonesia;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat perlu dilakukan perundingan lagi antara Korea dan Asean untuk menyamakan persepsi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melaksanakan OCP tersebut;

bahwa perbandingan antara PIB dan invoice sebagai berikut :